Megawati Akui PDIP Pernah Ditawari Masuk Pemerintahan, Menolak dan Memilih di Luar: “Saya Menggugat Pemerintahan”

0
1795254601731-1

SOROTAN PUBLIK — Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, mengungkap bahwa partainya pernah mendapat tawaran untuk bergabung ke dalam pemerintahan. Namun, tawaran tersebut tidak diambil. Megawati menegaskan memilih tetap berada di luar pemerintahan.

Pernyataan itu disampaikan dalam orasi ilmiah bertajuk “Membangun Kepemimpinan Strategik Pemerintahan dan Tantangan Geopolitik Indonesia” pada Sidang Terbuka Senat Wisuda Program Sarjana XIX dan Program Pascasarjana XII Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN), Jakarta, Kamis (19/11/2026).

“Mau dikasih masuk ke pemerintahan saya bilang terima kasih. Saya di luar aja,” kata Megawati.

Pernyataan tersebut menegaskan posisi politik yang dipilih PDIP untuk tetap berada di luar pemerintahan. Namun, Megawati tidak mengungkap secara terperinci siapa pihak yang menyampaikan tawaran maupun bentuk posisi yang pernah ditawarkan kepada partainya.

Kritik terhadap Budaya Komando dan Ketakutan

Dalam kesempatan yang sama, Megawati menyampaikan kritik mengenai kondisi kehidupan demokrasi. Ia menilai banyak orang saat ini cenderung menunggu perintah sebelum mengambil sikap, padahal warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat yang dijamin konstitusi.

“Semuanya tuh sekarang sukanya begitu jadi seperti harus perlu komando terus,” ujarnya.

Megawati juga mengingatkan pentingnya Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, Pancasila tidak cukup hanya dihafalkan atau disebut dalam berbagai kesempatan. Nilai-nilainya harus dipahami melalui sejarah kelahirannya dan diwujudkan dalam praktik kehidupan bernegara.

Pesan tersebut menjadi bagian dari kritiknya terhadap budaya politik yang dinilai kurang memberikan ruang bagi keberanian berpikir dan menyampaikan pendapat secara mandiri.

Singgung KPK dan Dugaan Penyadapan Ilegal

Megawati turut menyinggung kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta persoalan penyadapan ilegal yang belakangan menjadi perhatian publik.

Ia mendorong masyarakat agar tidak takut menyampaikan pendapat dan kritik. Menurutnya, kebebasan berbicara merupakan hak warga negara yang dilindungi konstitusi.

Megawati juga menceritakan pengalamannya pernah dipanggil oleh kepolisian sebanyak tiga kali dan kejaksaan satu kali. Ia menyebut sikapnya menghadapi panggilan tersebut sebagai bentuk ketaatan terhadap hukum, bukan pembangkangan.

Pernyataan mengenai penyadapan ilegal itu muncul di tengah proses penanganan perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur yang melibatkan sejumlah anggota kepolisian. Kasus tersebut menjadi perhatian karena menyangkut perlindungan privasi, penggunaan kewenangan aparat, dan kepastian hukum.

“Saya Menggugat Pemerintahan”

Salah satu pernyataan paling menonjol dalam orasi tersebut adalah ketika Megawati menyampaikan kritik terhadap jalannya pemerintahan.

“Secara subjektif sebagai anaknya proklamator saya menggugat yang namanya pemerintahan, kalau begini terus, lalu bagaimana keadaan Republik yang kita cintai,” katanya.

Pernyataan itu memperlihatkan sikap kritis Megawati terhadap sejumlah kondisi yang menurut pandangannya perlu mendapat perhatian. Ia juga menegaskan bahwa kritik tersebut bukan berarti dirinya hendak melakukan makar ataupun harus bergabung ke dalam pemerintahan.

Dengan memilih berada di luar pemerintahan, PDIP menempatkan dirinya pada posisi politik yang berbeda dari partai-partai pendukung pemerintah. Posisi tersebut sekaligus membawa konsekuensi berupa tanggung jawab untuk menyampaikan kritik, mengawasi kebijakan, dan menawarkan alternatif ketika terdapat persoalan dalam penyelenggaraan negara.

Di Luar Pemerintahan, Kontrol Demokrasi Tetap Diperlukan

Dalam sistem demokrasi, keberadaan partai di luar pemerintahan merupakan bagian dari dinamika politik yang wajar. Pemerintahan membutuhkan dukungan untuk menjalankan program, tetapi demokrasi juga membutuhkan pengawasan agar kekuasaan tetap berjalan sesuai konstitusi dan kepentingan publik.

Kritik terhadap pemerintah tidak seharusnya langsung dipandang sebagai permusuhan politik. Sebaliknya, kritik juga perlu disampaikan berdasarkan fakta, argumentasi, dan tanggung jawab agar tidak berubah menjadi sekadar serangan tanpa dasar.

Hal yang sama berlaku bagi pemerintah. Kritik masyarakat, partai politik, pers, dan kelompok sipil harus dijawab melalui keterbukaan informasi, evaluasi kebijakan, serta tindakan nyata apabila ditemukan persoalan.

Bagi publik, pernyataan Megawati menyisakan pertanyaan penting: sejauh mana partai-partai di luar pemerintahan menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten? Dan sejauh mana pemerintah membuka ruang bagi kritik yang konstruktif?

Demokrasi tidak hanya membutuhkan pemerintah yang kuat, tetapi juga pengawasan yang independen, kebebasan berpendapat, dan keberanian mempertanggungjawabkan setiap kebijakan kepada rakyat.

Rakyat Berhak Tahu. Rakyat Cerdas. Rakyat Berdaulat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *