Jokowi Mengubah UU Pemilu dan Putusan MK 90? Menelusuri Fakta di Balik Polemik Gibran dan PKPU 19 serta 23 Tahun 2023

0
1795233749620

SOROTAN PUBLIK — Polemik mengenai perubahan aturan pemilihan umum, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, serta penerbitan PKPU Nomor 19 dan Nomor 23 Tahun 2023 masih menjadi bahan perdebatan politik di Indonesia.

Dalam perdebatan tersebut, Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan dengan perubahan aturan yang kemudian membuka jalan bagi putranya, Gibran Rakabuming Raka, untuk maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Namun, untuk memahami persoalan ini secara utuh, publik perlu membedakan kewenangan Presiden, DPR, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Pemilihan Umum. Tidak semua perubahan regulasi dapat secara otomatis diatribusikan kepada Presiden.

1. Undang-Undang Pemilu bukan aturan yang tidak dapat diubah

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, undang-undang dapat diubah melalui mekanisme legislasi yang diatur konstitusi.

Pasal 20 UUD 1945 menegaskan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR bersama Presiden untuk memperoleh persetujuan bersama.

Dengan demikian, perubahan undang-undang bukan tindakan sepihak seorang presiden. Ada mekanisme konstitusional, pembahasan, dan persetujuan bersama yang harus dilalui.

Prinsip ini penting agar masyarakat tidak menyederhanakan setiap perubahan aturan menjadi tindakan pribadi seorang kepala negara.

2. Putusan MK Nomor 90 diajukan oleh Almas Tsaqibbirru

Fakta hukum menunjukkan bahwa perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 diajukan oleh Almas Tsaqibbirru Re A, seorang mahasiswa dari Surakarta.

Permohonan tersebut menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang sebelumnya mengatur batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden 40 tahun.

Pada 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan tersebut. MK memberikan pemaknaan bahwa syarat usia minimal 40 tahun dapat dikecualikan bagi seseorang yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah.

Dengan putusan tersebut, ketentuan persyaratan pencalonan menjadi berlaku bagi kelompok yang memenuhi kriteria tersebut, bukan hanya untuk satu nama.

Almas dalam permohonannya mengajukan argumentasi mengenai kesempatan bagi tokoh muda yang memiliki pengalaman sebagai pejabat hasil pemilihan umum. Akan tetapi, fakta bahwa permohonan diajukan oleh Almas tidak dengan sendirinya menjawab seluruh pertanyaan publik mengenai latar belakang, proses, dan dampak putusan tersebut.

3. PKPU 19 dan PKPU 23 Tahun 2023: Apa yang sebenarnya terjadi?

Bagian ini perlu mendapat perhatian khusus karena sering terjadi pencampuradukan informasi.

PKPU Nomor 19 Tahun 2023 mengatur pencalonan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Peraturan tersebut ditetapkan pada 9 Oktober 2023 dan diundangkan pada 13 Oktober 2023.

Setelah Putusan MK Nomor 90 dibacakan pada 16 Oktober 2023, KPU kemudian menerbitkan PKPU Nomor 23 Tahun 2023 sebagai perubahan atas PKPU Nomor 19 Tahun 2023.

Perubahan tersebut menyesuaikan ketentuan pencalonan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Karena itu, tidak tepat apabila penerbitan PKPU 23 disebut sebagai tindakan pribadi Joko Widodo. Peraturan tersebut diterbitkan oleh KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu.

Namun, proses konsultasi dan kepatuhan terhadap prosedur pembentukan peraturan juga harus diperiksa. Dalam proses etik yang kemudian ditangani DKPP, persoalan konsultasi KPU dengan DPR dan pemerintah menjadi salah satu aspek yang dipersoalkan.

Artinya, publik perlu membedakan antara kewenangan KPU menerbitkan peraturan, kewajiban konsultasi, dan dugaan pelanggaran prosedur yang menjadi objek pemeriksaan etik.

4. Apakah Jokowi terbukti mengintervensi sembilan hakim MK?

Ini merupakan tuduhan serius yang tidak boleh disampaikan sebagai fakta tanpa bukti.

Putusan MK Nomor 90 merupakan putusan lembaga peradilan konstitusi yang dibacakan oleh majelis hakim. Pemohon perkara adalah Almas Tsaqibbirru, bukan Joko Widodo.

Sampai pada fakta yang dapat ditunjukkan melalui dokumen perkara tersebut, tidak ada dasar untuk menyatakan bahwa Jokowi secara pribadi mengajukan permohonan atau terbukti mengintervensi sembilan hakim MK.

Meski demikian, proses pengambilan putusan tersebut memang menuai kontroversi serius.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) kemudian menyatakan Ketua MK saat itu, Anwar Usman, melakukan pelanggaran etik berat terkait penanganan perkara yang menimbulkan persoalan konflik kepentingan. Anwar Usman juga diberhentikan dari jabatan Ketua MK.

Fakta ini tidak boleh dihilangkan dalam pemberitaan. Kritik terhadap proses dan integritas lembaga peradilan merupakan bagian dari hak publik dalam mengawasi kekuasaan.

Namun, pelanggaran etik hakim tidak otomatis membuktikan adanya intervensi langsung dari Presiden. Kedua hal tersebut membutuhkan pembuktian yang berbeda.

5. Kritik politik harus dibedakan dari tuduhan yang belum terbukti

Joko Widodo sebagai mantan Presiden tentu dapat menjadi objek kritik publik. Kebijakan, keputusan, dan tindakan pemerintahannya sah untuk diperiksa serta diperdebatkan.

Demikian pula, Gibran Rakabuming Raka sebagai pejabat publik memiliki tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan rekam jejak dan kinerjanya.

Namun, kritik harus didasarkan pada fakta, dokumen, dan argumentasi yang dapat diuji. Sebaliknya, pembelaan terhadap seorang tokoh juga tidak boleh mengabaikan fakta yang memang menimbulkan persoalan.

Masyarakat tidak perlu dipaksa untuk membenci ataupun mengagumi seseorang. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap informasi politik disampaikan secara utuh, tidak dipotong-potong, dan tidak dimanipulasi untuk kepentingan tertentu.

Demokrasi membutuhkan kritik, tetapi kritik juga membutuhkan tanggung jawab.

PENUTUP

Perdebatan mengenai Jokowi, Gibran, Putusan MK 90, serta PKPU 19 dan PKPU 23 Tahun 2023 seharusnya menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk memahami cara kerja konstitusi dan lembaga negara.

Jangan mencampuradukkan kewenangan Presiden dengan kewenangan DPR, putusan hakim dengan keputusan KPU, ataupun dugaan politik dengan fakta hukum.

Setiap tuduhan harus memiliki dasar. Setiap pembelaan juga harus bersedia menghadapi fakta.

Sorotan Publik memandang bahwa kepentingan masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar harus ditempatkan di atas kepentingan membela atau menjatuhkan tokoh politik mana pun.

Rakyat Berhak Tahu, Rakyat Cerdas, Rakyat Berdaulat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *