Illicit Enrichment Dicoret dari UU Perampasan Aset, DPR dan Pemerintah Dituding Abaikan Celah Pengawasan Kekayaan Pejabat
SOROTAN PUBLIK — Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset pada 19 November 2026 belum mengakhiri perdebatan mengenai keseriusan negara dalam memberantas korupsi. Salah satu persoalan yang kini menjadi perhatian publik adalah tidak dimasukkannya konsep illicit enrichment atau peningkatan kekayaan pejabat publik secara tidak wajar ke dalam undang-undang tersebut.
Keputusan ini memunculkan pertanyaan mendasar: mengapa instrumen hukum untuk menyoroti peningkatan kekayaan pejabat yang tidak sebanding dengan penghasilan sahnya tidak diakomodasi dalam regulasi perampasan aset?
Apakah keputusan tersebut semata-mata didasarkan pada pertimbangan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, atau justru berpotensi mempersempit ruang pengawasan terhadap kekayaan penyelenggara negara?
Pertanyaan tersebut penting dijawab secara terbuka karena pemberantasan korupsi bukan hanya menyangkut penindakan terhadap pelaku yang sudah terbukti melakukan tindak pidana, tetapi juga kemampuan negara mencegah, mendeteksi, dan menelusuri kekayaan yang diduga berasal dari praktik ilegal.
Apa Itu Illicit Enrichment?
Secara sederhana, illicit enrichment merupakan konsep hukum yang berkaitan dengan peningkatan kekayaan pejabat publik secara signifikan yang tidak dapat dijelaskan secara wajar berdasarkan penghasilan sahnya.
Konsep ini menjadi salah satu instrumen antikorupsi yang dibahas dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), khususnya Pasal 20.
Ketentuan tersebut meminta negara peserta mempertimbangkan langkah legislatif untuk mengatur peningkatan kekayaan tidak sah sebagai tindak pidana, dengan tetap memperhatikan konstitusi dan prinsip dasar sistem hukum masing-masing negara.
Artinya, konsep ini bukan berarti setiap pejabat yang memiliki kekayaan besar otomatis dianggap melakukan korupsi. Harus ada mekanisme pembuktian, perlindungan hak, dan proses hukum yang adil.
DPR Beralasan Ada Persoalan HAM dan Perbedaan Hukum Formil
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan bahwa tidak dimasukkannya illicit enrichment didasarkan pada dua pertimbangan utama.
Pertama, adanya perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip hak asasi manusia. Kedua, UU Perampasan Aset dirancang sebagai aturan hukum formil yang mengatur mekanisme penelusuran, pemblokiran, penyitaan, perampasan, dan pengelolaan aset, bukan sebagai undang-undang yang menetapkan jenis tindak pidana baru.
DPR juga menyatakan telah menerima berbagai pandangan dari masyarakat, akademisi, organisasi, dan pihak terkait selama pembahasan.
Dalam penjelasannya, Habiburokhman menyebut sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Inggris tidak menerapkan konsep tersebut, sementara pengaturan serupa di Jerman pernah menghadapi persoalan konstitusional.
Namun, alasan tersebut tidak serta-merta mengakhiri perdebatan. Publik tetap berhak mempertanyakan apakah terdapat instrumen hukum lain yang cukup kuat untuk mengawasi peningkatan kekayaan penyelenggara negara yang tidak sebanding dengan penghasilan resminya.
Kritik Masyarakat Sipil: Jangan Biarkan Kekayaan Tidak Wajar Luput dari Pengawasan
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama elemen masyarakat sipil mendorong agar konsep illicit enrichment dimasukkan dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.
Kekhawatiran mereka berkaitan dengan kemungkinan adanya kekayaan pejabat yang tidak sebanding dengan penghasilan sah, tetapi sulit ditelusuri apabila tidak tersedia instrumen hukum yang memadai.
Indonesia sebenarnya telah memiliki mekanisme pelaporan kekayaan penyelenggara negara melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Namun, keberadaan LHKPN saja tidak cukup apabila tidak disertai pemeriksaan yang efektif, verifikasi sumber kekayaan, serta tindak lanjut terhadap ketidaksesuaian yang ditemukan.
Pengawasan kekayaan pejabat harus mampu menjawab pertanyaan sederhana: dari mana harta tersebut berasal, bagaimana diperoleh, dan apakah sesuai dengan sumber penghasilan yang sah?
Bukan Berarti UU Perampasan Aset Tidak Memiliki Manfaat
Di sisi lain, DPR menyatakan undang-undang yang baru disahkan tetap memberikan instrumen penting bagi negara untuk mengejar aset hasil tindak pidana, termasuk melalui mekanisme perampasan tanpa harus menunggu putusan pidana dalam kondisi yang diatur undang-undang.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan bahwa tidak dimasukkannya illicit enrichment bukan berarti negara meninggalkan tujuan untuk mengambil kembali aset hasil kejahatan.
Menurut penjelasan DPR, mekanisme baru tersebut diharapkan membantu pemulihan aset ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat dihadirkan ke persidangan, sepanjang persyaratan hukum terpenuhi.
Dengan demikian, persoalan yang perlu diperhatikan bukan hanya keberadaan atau ketiadaan satu konsep hukum, melainkan seberapa efektif keseluruhan instrumen dalam undang-undang tersebut mencegah korupsi dan mengembalikan kerugian negara.
Pertanyaan Publik: Siapa yang Diuntungkan dari Keputusan Ini?
Tidak dimasukkannya illicit enrichment belum menjadi bukti bahwa DPR maupun pemerintah bermaksud melindungi pejabat yang memiliki kekayaan tidak wajar.
Namun, keputusan tersebut tetap layak mendapat pengawasan dan penjelasan yang lebih mendalam.
DPR dan pemerintah perlu memastikan bahwa tidak ada celah pengawasan yang membuat kekayaan mencurigakan penyelenggara negara sulit ditelusuri. Di sisi lain, setiap mekanisme pengawasan juga harus menjamin asas praduga tak bersalah, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak milik yang sah.
Negara tidak boleh menjadikan perlindungan HAM sebagai alasan untuk melemahkan pemberantasan korupsi. Sebaliknya, pemberantasan korupsi juga tidak boleh dijalankan dengan mengabaikan prinsip keadilan dan proses hukum yang benar.
Yang dibutuhkan masyarakat adalah sistem hukum yang mampu bekerja tanpa pandang bulu, baik terhadap rakyat biasa maupun mereka yang menduduki jabatan tinggi.
Sebab, korupsi bukan hanya persoalan uang negara yang hilang. Korupsi juga merampas kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur, pekerjaan, dan kehidupan yang lebih layak.
Rakyat Berhak Tahu
Pada akhirnya, pertanyaan yang harus dijawab bukan sekadar siapa yang diuntungkan dari tidak dimasukkannya illicit enrichment.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: apakah negara sudah memiliki instrumen yang cukup kuat untuk memastikan setiap kekayaan penyelenggara negara dapat dipertanggungjawabkan asal-usulnya?
Jika seorang pejabat memperoleh kekayaan jauh melampaui penghasilan resminya, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan dan negara harus memiliki mekanisme pemeriksaan yang efektif serta sesuai hukum.
Jangan sampai pemberantasan korupsi hanya kuat dalam slogan, tetapi lemah ketika berhadapan dengan kekuasaan dan kekayaan.
Hukum harus menjadi alat perlindungan rakyat, bukan ruang aman bagi siapa pun untuk menghindari pertanggungjawaban.
RAKYAT BERHAK TAHU, RAKYAT CERDAS, RAKYAT BERDAULAT.
