Kapolda Jatim Dekananto Eko Purwono Ancam Pecat Polisi yang Minta Uang Urus Perkara: Hukum Bukan Ladang Bisnis!

0
1795232975587

SOROTAN PUBLIK — Harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang bersih kembali menjadi perhatian setelah Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono menyampaikan peringatan keras kepada seluruh jajaran reserse agar tidak menjadikan kewenangan kepolisian sebagai sarana mencari keuntungan pribadi.

Pesannya tegas: tidak boleh ada anggota kepolisian yang meminta uang kepada masyarakat untuk mengurus perkara hukum. Personel yang terbukti melakukan praktik tersebut terancam dikenai tindakan tegas, termasuk pemecatan.

Peringatan itu disampaikan Dekananto ketika memberikan arahan kepada para Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres jajaran dan personel Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur di Gedung Mahameru, Mapolda Jatim, Senin (16/11/2026).

Dalam arahannya, Kapolda secara khusus menyoroti dugaan praktik transaksional dalam sejumlah tahapan penanganan perkara. Mulai dari penerimaan laporan polisi, gelar perkara, peningkatan status ke penyidikan, hingga penetapan tersangka.

Ia menegaskan bahwa seluruh proses tersebut harus berjalan berdasarkan prosedur dan ketentuan hukum, bukan berdasarkan ada atau tidaknya pembayaran kepada oknum petugas.

Kapolda: Jangan Jadikan Perkara sebagai Ladang Mencari Uang

Dekananto meminta para Kasat Reskrim tidak menutup mata terhadap perilaku anggotanya. Para pimpinan satuan diminta melakukan evaluasi dan memastikan setiap personel menjalankan tugas secara profesional.

Dalam pernyataannya, ia bahkan menyampaikan ancaman pemecatan bagi anggota yang tidak mau memperbaiki perilaku dan terbukti melakukan penyimpangan.

Peringatan tersebut menjadi pesan internal bahwa seragam dan kewenangan kepolisian merupakan amanah untuk melayani masyarakat, bukan alat untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Kapolda juga mengingatkan bahwa tindakan segelintir anggota dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian secara keseluruhan.

Masyarakat Tidak Boleh Membayar untuk Mendapatkan Pelayanan Hukum

Bagi masyarakat, persoalan ini menyentuh kebutuhan yang sangat mendasar.

Warga yang datang ke kantor polisi umumnya sedang menghadapi persoalan, mencari perlindungan, melaporkan tindak pidana, atau berharap mendapatkan kepastian hukum.

Mereka berhak memperoleh pelayanan sesuai ketentuan tanpa tekanan, intimidasi, maupun permintaan imbalan yang tidak memiliki dasar hukum.

Penanganan laporan harus dinilai berdasarkan fakta, alat bukti, prosedur, dan ketentuan perundang-undangan. Tidak boleh ada pihak yang merasa dapat mempercepat, memperlambat, atau mengubah arah perkara hanya karena memberikan uang kepada oknum tertentu.

Keadilan tidak boleh menjadi komoditas yang hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki kemampuan finansial.

Peringatan Harus Dibuktikan dengan Pengawasan dan Tindakan Nyata

Pernyataan tegas pimpinan tentu menjadi langkah penting dalam mengingatkan seluruh jajaran. Namun, ukuran keberhasilannya bukan hanya seberapa keras peringatan disampaikan, melainkan bagaimana pelaksanaannya di lapangan.

Pengawasan internal harus berjalan secara konsisten. Setiap pengaduan masyarakat perlu ditindaklanjuti secara profesional, objektif, dan transparan. Jika ditemukan pelanggaran, proses pemeriksaan dan pemberian sanksi harus dilakukan sesuai aturan.

Masyarakat juga membutuhkan saluran pengaduan yang mudah diakses serta kepastian bahwa laporan mereka tidak akan diabaikan atau justru menimbulkan persoalan baru.

Semangat “Polisi Bersama Masyarakat” harus terasa dalam pelayanan sehari-hari, terutama ketika warga sedang mencari perlindungan dan keadilan.

Kepercayaan Publik Dibangun melalui Tindakan

Kepercayaan terhadap kepolisian tidak cukup dibangun melalui slogan, seragam, pangkat, ataupun pernyataan pimpinan. Kepercayaan tumbuh ketika masyarakat benar-benar merasakan pelayanan yang jujur, adil, terbuka, dan tidak diskriminatif.

Polisi yang bekerja dengan integritas harus mendapatkan penghargaan. Sebaliknya, penyalahgunaan kewenangan oleh siapa pun harus diperiksa dan ditindak sesuai hukum.

Peringatan Kapolda Jatim kini menjadi momentum untuk melihat sejauh mana komitmen pembenahan tersebut diterapkan hingga tingkat pelayanan paling dekat dengan masyarakat.

Sebab, rakyat tidak meminta perlakuan istimewa. Rakyat hanya menginginkan haknya dilayani, laporannya ditangani, dan perkaranya diproses secara adil tanpa harus membeli keadilan.

Hukum harus berdiri untuk melindungi masyarakat, bukan menjadi ladang keuntungan bagi siapa pun yang memegang kewenangan.

RAKYAT BERHAK TAHU, RAKYAT CERDAS, RAKYAT BERDAULAT.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *