Nisya Ahmad Dilantik Jadi Anggota DPRD Jabar Meski Kalah Suara, Begini Mekanisme Penggantiannya
SOROTAN PUBLIK – Pelantikan Nisya Ahmad sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2024–2029 sempat menjadi perhatian publik. Pasalnya, adik dari pesohor Raffi Ahmad tersebut memperoleh suara lebih sedikit dibandingkan calon legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN) lainnya di daerah pemilihan yang sama.
Dalam Pemilu Legislatif 2024, Nisya yang maju dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat II memperoleh 50.422 suara. Sementara itu, Thoriqoh Nashrullah Fitriyah meraih 58.495 suara atau unggul 8.073 suara dari Nisya.
Berdasarkan perolehan suara tersebut, Thoriqoh berada di peringkat pertama di antara calon PAN pada dapil tersebut, sedangkan Nisya menempati posisi kedua.
Namun, Thoriqoh kemudian mengundurkan diri sebagai calon anggota legislatif terpilih. Kondisi inilah yang membuka jalan bagi Nisya untuk menggantikannya melalui mekanisme penggantian calon terpilih sebagaimana diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Pengunduran Diri Thoriqoh Menjadi Kunci
Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jawa Barat, Adi Saputro, menjelaskan bahwa Thoriqoh telah menyampaikan pengunduran diri melalui partai politik sebelum pelantikan anggota DPRD Jawa Barat.
Sesuai prosedur, surat pengunduran diri disampaikan kepada partai politik, kemudian partai meneruskannya kepada KPU. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, KPU melakukan klarifikasi dengan memanggil pihak partai dan calon terpilih yang bersangkutan.
Klarifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa pengunduran diri benar-benar berasal dari calon yang bersangkutan, bukan keputusan sepihak atau kesalahan administrasi.
KPU Jawa Barat kemudian membuat berita acara dan melakukan perubahan terhadap penetapan calon anggota legislatif terpilih. Karena Nisya merupakan calon PAN dengan perolehan suara berikutnya di dapil tersebut, namanya ditetapkan sebagai pengganti.
Bukan Penunjukan Bebas oleh Partai Politik
Mekanisme tersebut mengacu pada Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.
Dalam ketentuan tersebut, calon terpilih dapat diganti apabila meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan hukum, termasuk akibat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Penggantian dilakukan berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan urutan perolehan suara sah calon dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan tersebut.
Dengan demikian, penggantian Thoriqoh oleh Nisya bukan berarti partai politik bebas menunjuk siapa pun untuk mengisi kursi legislatif. Ada prosedur administratif dan dasar hukum yang harus dipenuhi.
PAN Sebut Thoriqoh Mendapat Penugasan Partai
Terkait alasan pengunduran diri, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menyampaikan bahwa Thoriqoh mundur karena akan mendapatkan penugasan khusus dari partai ke tempat yang baru.
Namun, penugasan tersebut tidak dijelaskan secara terperinci dalam keterangan awal yang disampaikan kepada media.
Sementara itu, KPU menegaskan bahwa proses penggantian telah melalui klarifikasi terhadap Thoriqoh dan pihak PAN sebelum penetapan calon pengganti dilakukan.
Nisya Dilantik pada 2 September 2024
Setelah melalui proses tersebut, Nisya Ahmad resmi dilantik sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2024–2029 bersama anggota legislatif lainnya di Gedung Merdeka, Bandung, pada 2 September 2024.
Peristiwa ini menjadi contoh bahwa perolehan suara terbanyak tidak selalu berujung pada pelantikan apabila calon terpilih mengundurkan diri atau mengalami kondisi lain yang secara hukum memungkinkan penggantian.
Meski demikian, proses penggantian calon terpilih tetap harus mengikuti aturan, transparan, dan dapat diperiksa publik.
Bagi masyarakat, persoalan ini juga menjadi pengingat pentingnya memahami mekanisme pemilu. Hak suara pemilih tidak hanya berkaitan dengan siapa yang memperoleh suara terbanyak, tetapi juga dengan bagaimana penyelenggara pemilu memastikan setiap perubahan penetapan calon terpilih dilakukan berdasarkan ketentuan hukum.
Dalam demokrasi, keterbukaan informasi dan kepastian prosedur merupakan bagian penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu dan lembaga perwakilan rakyat.
RAKYAT BERHAK TAHU, RAKYAT CERDAS, RAKYAT BERDAULAT.
