Rizkan Al Mubarok Dukung Polda Jambi Berantas PETI: Jangan Hanya Pekerja, Pemodal dan Penampung Harus Diusut
SOROTAN PUBLIK – JAMBI. Penegakan hukum terhadap aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Provinsi Jambi dinilai harus menyasar seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pekerja di lapangan hingga pemodal dan pihak yang mengambil keuntungan dari aktivitas pertambangan ilegal.
Ketua Dewan Perwakilan Aliansi Wartawan Nasional Indonesia (AWNI) Sumatera Raya, Rizkan Al Mubarok, menyatakan dukungannya terhadap langkah Polda Jambi dalam memberantas PETI. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak semestinya hanya diukur dari jumlah pekerja yang diamankan atau peralatan tambang yang disita.
Menurut Rizkan, aparat penegak hukum perlu menelusuri keseluruhan mata rantai aktivitas PETI, termasuk pihak yang diduga menjadi pemodal, pemilik atau penyedia alat berat, pemasok bahan bakar, penampung hasil tambang, serta aktor lain yang memiliki peran dalam kegiatan tersebut.
“Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, objektif, dan tanpa tebang pilih. Jangan sampai masyarakat yang bekerja di lapangan menjadi pihak yang paling mudah ditindak, sementara pihak yang memiliki modal dan memperoleh keuntungan justru tidak tersentuh apabila terbukti terlibat,” tegas Rizkan.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah perhatian publik terhadap aksi ratusan warga dari 10 desa di Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin, yang mendatangi Mapolres Merangin untuk menyampaikan aspirasi terkait penindakan PETI.
Dalam aksi tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain meminta pembebasan warga yang diamankan, mendesak penegakan hukum tanpa tebang pilih, serta meminta pemerintah menghadirkan kepastian hukum melalui legalitas pertambangan rakyat.
Penindakan PETI Harus Mengungkap Aktor di Balik Operasi
Rizkan menilai pemberantasan PETI membutuhkan pendekatan penegakan hukum yang menyeluruh. Penindakan terhadap pekerja lapangan memang merupakan bagian dari proses hukum, tetapi pengungkapan pihak-pihak yang mengendalikan kegiatan dan menikmati keuntungan ekonomi juga tidak boleh diabaikan.
Menurutnya, penyelidikan perlu diarahkan untuk mengungkap siapa yang menyediakan modal, mengoperasikan atau menguasai peralatan, mengatur kegiatan, memasok kebutuhan operasional, serta menampung dan memperdagangkan hasil tambang.
Apabila ditemukan bukti keterlibatan pihak-pihak tersebut, Rizkan meminta agar proses hukum dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan tanpa mempertimbangkan status sosial, kekuatan ekonomi, jabatan, maupun pengaruh yang dimiliki.
Ia juga menekankan bahwa setiap orang harus diperlakukan berdasarkan bukti dan proses hukum yang berlaku. Dengan demikian, tidak boleh ada pihak yang langsung dinyatakan bersalah sebelum keterlibatannya dibuktikan melalui mekanisme hukum.
Polda Jambi Didorong Konsisten dan Tidak Tebang Pilih
Rizkan menyebut konsistensi penegakan hukum masih menjadi tantangan besar bagi institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian tidak hanya dibangun melalui operasi penindakan, tetapi juga melalui kepastian bahwa hukum diterapkan secara adil kepada semua pihak.
Ia mendukung Polda Jambi menjalankan tugas penegakan hukum secara profesional dan independen. Dukungan tersebut, kata dia, harus disertai keberanian mengusut seluruh pihak yang terbukti terlibat, termasuk mereka yang memiliki kekuatan modal dan pengaruh.
“Jangan sampai muncul persepsi bahwa hukum hanya mudah diterapkan kepada masyarakat kecil. Jika ada pemodal, pengendali, atau pihak lain yang terbukti terlibat, mereka juga harus diproses sesuai hukum. Tidak boleh ada perlakuan istimewa,” ujarnya.
Rizkan menambahkan, transparansi dalam penanganan perkara juga penting agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan penegakan hukum berdasarkan fakta dan keterangan resmi aparat.
Pemerintah Jangan Hanya Mengandalkan Penindakan
Di luar penegakan hukum, Rizkan meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak mengabaikan persoalan ekonomi masyarakat yang selama ini menggantungkan penghidupan dari sektor pertambangan.
Menurutnya, pemberantasan PETI perlu diikuti kebijakan yang memberikan jalan keluar secara legal bagi masyarakat melalui penataan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketersediaan WPR dan akses terhadap perizinan yang sah menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola pertambangan rakyat yang tertib.
Namun, Rizkan mengingatkan bahwa legalisasi pertambangan rakyat bukan berarti membenarkan seluruh aktivitas PETI. Kegiatan pertambangan tetap harus memenuhi persyaratan perizinan, keselamatan kerja, pengelolaan lingkungan, dan ketentuan teknis yang berlaku.
Pemerintah juga perlu memastikan proses penataan wilayah dan perizinan berjalan transparan, tidak diskriminatif, serta tidak membuka ruang bagi praktik pungutan liar maupun penyalahgunaan kewenangan.
Dengan demikian, masyarakat memperoleh kepastian hukum, sementara negara tetap menjalankan kewajibannya melindungi lingkungan dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam.
Keadilan Hukum dan Kepastian bagi Masyarakat Harus Berjalan Bersama
Sorotan terhadap PETI di Merangin memperlihatkan bahwa persoalan pertambangan ilegal tidak hanya berkaitan dengan penindakan kepolisian. Di dalamnya terdapat persoalan ekonomi masyarakat, tata kelola sumber daya alam, pengawasan lingkungan, hingga tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan kebijakan yang memberikan kepastian hukum.
Rizkan menegaskan bahwa dukungannya terhadap Polda Jambi bukan berarti mengabaikan hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Sebaliknya, penegakan hukum yang profesional harus tetap menghormati hak warga negara, menjamin proses hukum yang adil, dan membuka ruang bagi penyelesaian persoalan secara konstitusional.
Sorotan Publik memandang pemberantasan PETI membutuhkan dua langkah yang berjalan beriringan: penegakan hukum terhadap seluruh pihak yang terbukti terlibat dan kebijakan pemerintah untuk menata pertambangan rakyat melalui jalur legal.
Keberhasilan tidak cukup ditunjukkan melalui operasi penertiban. Publik juga perlu melihat apakah aktor yang mengendalikan kegiatan berhasil diungkap, apakah aliran keuntungan ditelusuri, apakah kerusakan lingkungan ditangani, dan apakah masyarakat memperoleh alternatif penghidupan yang memiliki kepastian hukum.
Pada akhirnya, hukum harus berlaku sama bagi setiap orang. Tidak boleh ada pembiaran terhadap pelanggaran, tetapi juga tidak boleh ada penegakan hukum yang mengabaikan keadilan dan hak masyarakat.
RAKYAT BERHAK TAHU, RAKYAT CERDAS, RAKYAT BERDAULAT.
