Hamzah Haz: Dari Guru dan Wartawan di Kalimantan Barat hingga Menjadi Wakil Presiden ke-9 RI, Ini Jejak Karier dan Kontroversinya
Sorotan Publik – Perjalanan politik Hamzah Haz merupakan salah satu kisah panjang dalam sejarah demokrasi Indonesia. Berawal dari seorang guru dan wartawan di Kalimantan Barat, ia menapaki dunia organisasi, menjadi anggota parlemen selama puluhan tahun, memimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP), hingga mencapai puncak karier sebagai Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia mendampingi Megawati Soekarnoputri pada periode 2001–2004.
Namun, perjalanan Hamzah Haz tidak hanya diwarnai pencapaian politik. Sejumlah sikap dan pernyataannya ketika menjabat sebagai Wakil Presiden juga memunculkan kontroversi, terutama terkait hubungan pemerintah dengan kelompok Islam dan respons terhadap ancaman terorisme setelah Bom Bali 2002.
Hamzah Haz lahir di Ketapang, Kalimantan Barat, pada 15 Februari 1940. Ia dikenal sebagai politikus senior yang memiliki pengalaman panjang dalam organisasi kemasyarakatan, parlemen, pemerintahan, dan kepemimpinan partai.
Menurut catatan Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan, Hamzah telah aktif berorganisasi sejak usia sekolah.
Dari Guru dan Wartawan di Kalimantan Barat
Sebelum dikenal sebagai politikus nasional, Hamzah Haz memulai perjalanan hidupnya melalui dunia pendidikan dan jurnalistik.
Setelah menyelesaikan pendidikan SMP dan Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) di Pontianak pada 1961, ia mengawali karier sebagai guru di sekolah menengah di Ketapang pada 1960–1962.
Pada periode tersebut, ia juga bekerja sebagai wartawan surat kabar Bebas di Pontianak. Pengalaman jurnalistiknya kemudian berkembang hingga dipercaya menjadi pimpinan umum Harian Berita Pawau di Kalimantan Barat.
Dua pengalaman tersebut memberikan warna tersendiri dalam perjalanan hidupnya. Sebagai guru, ia berhadapan langsung dengan dunia pendidikan dan masyarakat. Sebagai wartawan, ia mengikuti perkembangan sosial, ekonomi, dan politik di daerah.
Hamzah kemudian melanjutkan pendidikan ke Akademi Koperasi Negara di Yogyakarta. Setelah menyelesaikan pendidikan tersebut pada 1965, ia kembali ke Pontianak dan melanjutkan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura, mengambil jurusan Ekonomi Perusahaan.
Ia menyelesaikan pendidikan di universitas tersebut pada 1970.
Hamzah juga pernah menjadi asisten dosen di Universitas Tanjungpura pada 1968–1971.
Dari Organisasi Mahasiswa Menuju Parlemen
Karier politik Hamzah Haz tumbuh melalui aktivitas organisasi.
Ia aktif dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan dipercaya memimpin organisasi tersebut di Kalimantan Barat pada 1965–1971.
Selain itu, ia terlibat dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) Konsulat Pontianak dan pernah menjadi Ketua Presidium KAMI di wilayah tersebut.
Keterlibatan dalam organisasi mahasiswa dan gerakan sosial pada masa peralihan politik pertengahan 1960-an menjadi salah satu fondasi perjalanan politiknya.
Hamzah kemudian memasuki lembaga legislatif dengan menjadi anggota DPRD Tingkat I Kalimantan Barat.
Pada 1971, ia terpilih menjadi anggota DPR RI melalui Partai Nahdlatul Ulama.
Perubahan besar terjadi pada 1973 ketika sejumlah partai politik Islam melebur menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai bagian dari kebijakan penyederhanaan partai politik pada masa Orde Baru.
Hamzah kemudian melanjutkan karier politik melalui PPP.
Ia tercatat menjadi anggota DPR RI selama beberapa periode, mulai 1971 hingga 1999. Setelah itu, ia kembali menjalankan tugas legislatif hingga memasuki pemerintahan pada 2001.
Di parlemen, Hamzah pernah menduduki sejumlah posisi strategis, termasuk Wakil Ketua Komisi APBN dan Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan.
Pengalaman panjang di bidang legislasi dan anggaran menjadikannya salah satu politikus senior yang memiliki pemahaman mengenai mekanisme pemerintahan dan hubungan antara parlemen dengan eksekutif.
Memimpin PPP di Tengah Reformasi
Nama Hamzah Haz semakin diperhitungkan dalam politik nasional ketika ia terpilih sebagai Ketua Umum PPP pada akhir 1998.
Saat itu, Indonesia sedang memasuki masa perubahan besar setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri pada Mei 1998.
PPP menghadapi tantangan untuk menyesuaikan diri dengan sistem politik yang lebih terbuka setelah puluhan tahun berada dalam sistem kepartaian Orde Baru.
Di bawah kepemimpinan Hamzah, PPP berupaya mempertahankan identitasnya sebagai partai yang memperjuangkan aspirasi politik umat Islam.
Pada Pemilu 1999, PPP berhasil memperoleh sekitar 11 persen suara nasional dan menjadi salah satu kekuatan politik penting dalam parlemen hasil reformasi.
Hamzah juga berusaha menjaga hubungan partainya dengan berbagai kelompok Islam, termasuk kalangan ulama, pesantren, aktivis, serta organisasi kemasyarakatan.
Salah satu isu yang menjadi perhatian PPP pada masa tersebut adalah hubungan antara Islam dan negara.
Dalam pembahasan perubahan UUD 1945, PPP mendukung gagasan memasukkan kembali tujuh kata dalam Piagam Jakarta, yaitu kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
Gagasan tersebut menjadi bagian dari perdebatan politik konstitusional yang cukup panjang. Namun, usulan tersebut tidak memperoleh dukungan yang diperlukan untuk dimasukkan kembali ke dalam konstitusi.
Sikap Hamzah memperlihatkan upayanya memperjuangkan aspirasi politik keislaman melalui jalur parlemen dan konstitusi.
Pernah Menjadi Menteri di Era Habibie dan Gus Dur
Sebelum menjadi Wakil Presiden, Hamzah Haz telah beberapa kali masuk dalam pemerintahan.
Pada 23 Mei 1998, Presiden B.J. Habibie mengangkatnya menjadi Menteri Negara Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Jabatan tersebut dijalankannya ketika Indonesia sedang menghadapi dampak berat krisis ekonomi 1997–1998.
Namun, pada Mei 1999, Hamzah mengundurkan diri dari kabinet untuk berkonsentrasi pada kepemimpinan PPP menjelang Pemilu 1999.
Ketika Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi Presiden, Hamzah kembali dipercaya menduduki jabatan pemerintahan.
Pada 29 Oktober 1999, ia diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan.
Masa jabatannya berlangsung singkat sebelum ia kembali mengundurkan diri pada November 1999.
Setelah itu, Hamzah menduduki posisi Wakil Ketua DPR RI.
Rangkaian jabatan tersebut memperlihatkan bahwa sebelum mencapai posisi Wakil Presiden, ia telah memiliki pengalaman dalam tiga lingkungan penting kekuasaan negara: eksekutif, legislatif, dan kepemimpinan partai politik.
Mengalahkan Akbar Tanjung, Hamzah Haz Terpilih sebagai Wakil Presiden
Puncak perjalanan politik Hamzah terjadi pada Juli 2001.
Setelah Abdurrahman Wahid diberhentikan melalui Sidang Istimewa MPR, Megawati Soekarnoputri ditetapkan menjadi Presiden Republik Indonesia pada 23 Juli 2001.
Posisi Wakil Presiden kemudian kosong dan MPR melaksanakan pemilihan untuk menentukan penggantinya.
Sejumlah tokoh masuk dalam bursa calon, antara lain Ketua Umum Golkar Akbar Tanjung, Susilo Bambang Yudhoyono, Agum Gumelar, Siswono Yudo Husodo, dan Hamzah Haz.
PPP mengusung Hamzah Haz sebagai calon Wakil Presiden.
Pemilihan berlangsung dalam beberapa putaran. Pada putaran terakhir, 26 Juli 2001, Hamzah berhasil mengungguli Akbar Tanjung.
Berdasarkan catatan dalam Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi, Hamzah memperoleh 340 suara, sedangkan Akbar Tanjung mendapatkan 237 suara dari 610 anggota MPR yang hadir.
Hasil tersebut menetapkan Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia.
Kemenangan tersebut menjadi pencapaian besar bagi PPP karena partai tersebut berhasil menempatkan ketua umumnya sebagai orang nomor dua di Indonesia.
Duet Megawati-Hamzah juga menghadirkan kombinasi politik nasionalis dan Islam dalam pemerintahan.
Megawati berasal dari tradisi politik nasionalis, sedangkan Hamzah memiliki latar belakang panjang dalam politik Islam melalui PPP.
Kontroversi Pendekatan Politik terhadap Kelompok Islam
Salah satu sisi perjalanan Hamzah yang paling banyak diperdebatkan adalah pendekatannya terhadap kelompok-kelompok Islam ketika menjabat sebagai Wakil Presiden.
Hamzah dikenal aktif menjalin komunikasi dengan kalangan ulama, pesantren, dan organisasi Islam.
Namun, sejumlah pertemuannya dengan tokoh-tokoh yang menjadi perhatian aparat keamanan dan masyarakat internasional memunculkan kontroversi.
Nama Abu Bakar Ba’asyir, Ja’far Umar Thalib, dan sejumlah tokoh gerakan Islam lainnya pernah muncul dalam pembahasan mengenai pendekatan politik Hamzah.
Sebagian kalangan menilai pendekatan tersebut merupakan upaya menjaga komunikasi antara pemerintah dan kelompok masyarakat Islam.
Namun, pihak lain mempertanyakan sikap tersebut karena berlangsung ketika Indonesia sedang menghadapi ancaman jaringan terorisme.
Perdebatan semakin kuat setelah terjadinya Bom Bali pada 12 Oktober 2002.
Serangan teror tersebut menewaskan lebih dari 200 orang dan menjadi salah satu tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah Indonesia.
Dunia internasional kemudian memberikan perhatian besar terhadap perkembangan jaringan terorisme di Indonesia.
Dalam situasi tersebut, pernyataan Hamzah yang menolak anggapan bahwa Indonesia merupakan sarang teroris menjadi sorotan.
Ia khawatir pelabelan tersebut akan merusak citra Indonesia di mata internasional dan menghambat investasi asing.
Salah satu pernyataannya yang banyak dikutip dalam pemberitaan internasional berkaitan dengan kekhawatiran terhadap dampak ekonomi apabila seorang Wakil Presiden menyebut Indonesia memiliki teroris.
Sikap tersebut memperlihatkan adanya pertimbangan diplomasi dan ekonomi dalam komunikasi pemerintah kepada dunia internasional.
Namun, kritik muncul karena sebagian pihak menilai pemerintah perlu lebih tegas dalam mengakui dan menangani ancaman terorisme.
Penting membedakan dua persoalan tersebut: menolak stigma bahwa seluruh umat Islam identik dengan terorisme merupakan hal berbeda dengan mengabaikan ancaman jaringan terorisme yang nyata.
Pernyataan Hamzah Haz tentang Abu Bakar Ba’asyir
Kontroversi lain muncul terkait hubungannya dengan Abu Bakar Ba’asyir.
Dalam sejumlah pemberitaan pada 2002, Hamzah dikaitkan dengan pernyataan yang bernada membela Ba’asyir dari desakan penangkapan pihak asing.
Salah satu kutipan yang banyak beredar berbunyi:
“Jika Anda ingin menangkap Abu Bakar Ba’asyir, Anda harus berurusan dengan saya terlebih dahulu.”
Pernyataan tersebut kemudian menjadi bagian dari perdebatan mengenai sikap Hamzah terhadap penanganan tokoh-tokoh yang dicurigai memiliki hubungan dengan jaringan terorisme.
Namun, dalam kesempatan lain, Hamzah juga menyampaikan bahwa dirinya tidak akan melindungi siapa pun apabila terbukti melakukan tindak pidana.
Sikap tersebut memperlihatkan adanya dua hal yang harus dibedakan dalam membaca perjalanan politiknya: penolakan terhadap tekanan asing dalam urusan penegakan hukum Indonesia dan kewajiban pemerintah untuk menindak siapa pun yang terbukti melakukan kejahatan.
Dalam negara hukum, penanganan dugaan tindak pidana harus dilakukan berdasarkan bukti dan proses hukum, bukan semata-mata tekanan politik maupun kedekatan personal.
Bom Marriott Memperbesar Sorotan terhadap Sikap Pemerintah
Kontroversi mengenai sikap Hamzah terhadap terorisme kembali mengemuka setelah ledakan bom di Hotel JW Marriott, Jakarta, pada 5 Agustus 2003.
Serangan tersebut menewaskan 12 orang, termasuk pelaku, dan melukai puluhan lainnya.
Peristiwa itu memperkuat perhatian masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam menghadapi jaringan terorisme.
Sikap Hamzah yang sebelumnya menolak pelabelan Indonesia sebagai sarang teroris kembali menjadi bahan perdebatan.
Sebagian kalangan menganggap pemerintah harus lebih terbuka mengakui ancaman keamanan agar dapat membangun strategi penanggulangan terorisme yang efektif.
Sementara itu, pendekatan yang menolak generalisasi terhadap umat Islam tetap memiliki dasar penting karena tindakan kelompok tertentu tidak dapat dijadikan alasan untuk memberikan stigma kepada seluruh komunitas keagamaan.
Kontroversi tersebut menjadi salah satu bagian yang tidak dapat dilepaskan dari catatan sejarah Hamzah Haz selama mendampingi Megawati.
Tiga Tahun Mendampingi Megawati di Tengah Tantangan Nasional
Hamzah Haz menjabat sebagai Wakil Presiden sejak 26 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004.
Selama periode tersebut, pemerintah menghadapi berbagai tantangan besar.
Mulai dari pemulihan ekonomi setelah krisis moneter, konsolidasi demokrasi pascareformasi, konflik di sejumlah daerah, ancaman terorisme, hingga upaya menjaga stabilitas pemerintahan.
Dalam hubungan politik, Hamzah memiliki posisi penting sebagai penghubung pemerintah dengan berbagai kelompok Islam.
Namun, ia tidak selalu tampil dominan dalam kebijakan ekonomi maupun keamanan nasional.
Salah satu warisan politik yang paling menonjol adalah kemampuannya membawa PPP masuk ke pusat kekuasaan nasional.
Setelah masa jabatannya berakhir, Hamzah kembali aktif dalam politik partai.
Pada Pemilihan Presiden 2004, ia bahkan maju sebagai calon Presiden berpasangan dengan Agum Gumelar. Namun, pasangan tersebut tidak berhasil melaju ke putaran kedua.
Wafat pada Usia 84 Tahun, Meninggalkan Jejak Panjang Sejarah Politik
Hamzah Haz meninggal dunia pada Rabu, 24 Juli 2024, pukul 09.30 WIB di Jakarta dalam usia 84 tahun.
Kabar wafatnya dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi.
Presiden Joko Widodo menyampaikan belasungkawa dan mengenang Hamzah sebagai tokoh bangsa yang telah memberikan pengabdian kepada negara melalui berbagai jabatan penting, termasuk sebagai Wakil Presiden periode 2001–2004.
Jenazah Hamzah dimakamkan di kompleks pemakaman keluarga di kawasan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Kepergiannya mengakhiri perjalanan seorang politikus yang menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam dunia organisasi, parlemen, dan pemerintahan.
Dari seorang guru dan wartawan di Kalimantan Barat, Hamzah berhasil mencapai jabatan tertinggi kedua dalam struktur pemerintahan Indonesia.
Namun, sejarah tidak hanya mencatat jabatan dan pencapaiannya.
Sikapnya terhadap Piagam Jakarta, pendekatannya kepada kelompok-kelompok Islam, serta pernyataannya mengenai ancaman terorisme juga menjadi bagian dari warisan politik yang terus dapat dikaji.
Hamzah Haz merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah PPP dan perjalanan demokrasi Indonesia setelah Reformasi.
Kisah hidupnya memperlihatkan bagaimana organisasi, pengalaman jurnalistik, pendidikan, dan aktivitas politik dapat menjadi jalan panjang menuju pusat kekuasaan.
Pada saat yang sama, perjalanan politiknya mengingatkan bahwa jabatan tinggi selalu membawa tanggung jawab besar, terutama dalam menjaga keseimbangan antara aspirasi kelompok masyarakat, kepentingan nasional, keamanan negara, dan keberagaman bangsa.
Rakyat Berhak Tahu. Rakyat Cerdas. Rakyat Berdaulat.
Sejarah tidak hanya tentang siapa yang pernah berkuasa, tetapi juga tentang keputusan, sikap, dan warisan yang ditinggalkan bagi generasi berikutnya.
