Kejagung Usut Dugaan Korupsi Migas Rp2 Triliun, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Siap Hadiri Panggilan Ulang
Sorotan Publik – Penyidikan dugaan korupsi tata kelola perusahaan daerah sektor minyak dan gas bumi (migas) di Kota Bekasi memasuki perkembangan baru. Kejaksaan Agung (Kejagung) memanggil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara kerja sama operasi (KSO) antara PT Migas Bumi Kota Bekasi (Perseroda) dan PT Pertamina EP selama periode 2009–2024.
Perkara tersebut menjadi perhatian karena Kejagung memperkirakan potensi kerugian keuangan negara mencapai sekitar Rp2 triliun. Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) masih menelusuri dugaan penyimpangan dalam pengelolaan kerja sama sumur minyak yang melibatkan perusahaan daerah tersebut.
Tri Adhianto semula dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar Jampidsus pada Selasa (17/11/2026), sekitar pukul 10.00 WIB. Namun, ia tidak hadir pada pemanggilan pertama dan mengajukan permohonan penjadwalan ulang melalui surat kepada penyidik.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan ketidakhadiran tersebut. Menurutnya, pihak Tri meminta agar pemeriksaan dijadwalkan kembali pada pekan berikutnya.
Tri Adhianto Beri Penjelasan soal Ketidakhadiran
Sehari setelah pemanggilan tersebut, Tri memberikan penjelasan kepada awak media. Ia menyebut ketidakhadirannya berkaitan dengan agenda lain yang telah dijadwalkan sebelumnya.
Tri juga menyatakan akan memenuhi pemanggilan berikutnya dan tengah mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk memberikan keterangan kepada penyidik.
Pernyataan tersebut menjadi perkembangan penting dalam proses penyidikan. Meski demikian, pemeriksaan ulang tetap perlu ditunggu untuk mengetahui keterangan yang disampaikan Tri serta sejauh mana informasi tersebut berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kerja sama perusahaan daerah.
Dugaan Penyimpangan Perizinan dan Persetujuan DPRD
Menurut penjelasan Kejagung, penyidikan berfokus pada dugaan penyimpangan tata kelola KSO antara PT Migas Kota Bekasi dan PT Pertamina EP.
Salah satu persoalan yang sedang didalami adalah dugaan tidak terpenuhinya mekanisme persetujuan DPRD serta ketentuan perizinan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Penyidik menduga sejumlah mekanisme dalam pembentukan dan pelaksanaan kerja sama tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Dugaan inilah yang menjadi salah satu fokus pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang mengetahui proses pengambilan keputusan maupun pengelolaan operasional.
Kejagung juga menyebut dampak keuangan perkara tidak hanya berkaitan dengan perusahaan daerah, tetapi turut menyentuh pihak Pertamina. Taksiran kerugian sekitar Rp2 triliun masih merupakan angka yang disampaikan penyidik dalam proses pendalaman perkara, bukan nilai kerugian final berdasarkan putusan pengadilan.
Penggeledahan dan Pemeriksaan Saksi Terus Berjalan
Sebelum memanggil Tri Adhianto, penyidik telah melakukan sejumlah tindakan untuk mengumpulkan alat bukti. Di antaranya penggeledahan Kantor Sekretariat Daerah Kota Bekasi dan Kantor Bagian Hukum Setda Kota Bekasi.
Kejagung juga telah memeriksa sejumlah saksi dari lingkungan pemerintahan daerah dan instansi terkait. Pada Oktober 2026, penyidik memeriksa sejumlah pihak, termasuk mantan pejabat Sekretariat DPRD Kota Bekasi dan seorang pejabat dari lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
Rangkaian pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa penyidik sedang menelusuri proses pembentukan kerja sama, aspek persetujuan kelembagaan, serta pelaksanaan tata kelola perusahaan daerah selama periode perkara.
Publik Menunggu Penjelasan dan Pertanggungjawaban
Kasus ini menyisakan sejumlah pertanyaan penting yang perlu dijawab melalui proses penyidikan. Bagaimana kerja sama pengelolaan sumur minyak tersebut dibentuk? Apakah seluruh persyaratan hukum dan perizinan telah dipenuhi? Siapa saja yang mengambil keputusan strategis? Bagaimana pembagian keuntungan, kewajiban, dan risiko keuangan antara perusahaan daerah dengan mitra kerja samanya?
Pertanyaan tersebut penting karena perusahaan daerah mengelola kepentingan ekonomi yang berkaitan dengan aset dan keuangan publik. Apabila ditemukan penyimpangan, aparat penegak hukum perlu mengungkap pihak yang bertanggung jawab berdasarkan bukti dan peran masing-masing.
Pemeriksaan terhadap Tri Adhianto juga harus ditempatkan sesuai status hukumnya. Hingga perkembangan yang diberitakan pada 19 November 2026, ia dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi. Belum ada pengumuman resmi dari Kejagung yang menetapkan dirinya sebagai tersangka dalam perkara ini.
Sorotan Publik memandang pengusutan perkara dengan potensi kerugian triliunan rupiah harus dilakukan secara transparan, profesional, dan menyeluruh. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pemeriksaan pejabat atau penggeledahan kantor, tetapi harus mampu menjelaskan konstruksi perkara, aliran keuangan, pihak yang memperoleh manfaat, serta pertanggungjawaban setiap pihak yang terbukti terlibat.
Uang dan aset yang berkaitan dengan kepentingan publik harus dikelola secara akuntabel. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dugaan penyimpangan ini terjadi dan sejauh mana negara berupaya memulihkan kerugian yang ditimbulkan.
Rakyat Berhak Tahu, Rakyat Cerdas, Rakyat Berdaulat.
