Kota Jambi Terbaik II Nasional I-SIM 2026, AWNI Soroti Transparansi Anggaran dan Dampak Kampung Bahagia bagi Rakyat
SOROTAN PUBLIK | JAMBI – Pemerintah Kota Jambi meraih penghargaan Terbaik II kategori Pemerintah Daerah Kota dalam ajang Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) pada Indonesia’s SDGs Action Awards 2026. Dengan skor 77,63, Kota Jambi berhasil masuk tiga besar nasional bersama Makassar dan Semarang.
Penghargaan tersebut diserahkan di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Piagam diterima langsung oleh Wali Kota Jambi, Maulana, dari UN Resident Coordinator in Indonesia, Gita Sabharwal.
Program Kampung Bahagia menjadi salah satu praktik pembangunan yang mengantarkan Kota Jambi meraih pengakuan tersebut.
Capaian ini patut diapresiasi. Namun, penghargaan nasional juga harus menjadi momentum untuk memastikan bahwa keberhasilan program benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya tercermin dalam laporan dan pencapaian administratif.
Ketua Dewan Perwakilan AWNI Sumatera Raya, Rizkan Al Mubarok, melalui perspektif pengawasan pers dan kontrol sosial, menilai transparansi anggaran, kualitas pelaksanaan, serta dampak nyata terhadap kesejahteraan warga merupakan aspek penting yang harus terus diperhatikan.
Salah satu perhatian utama adalah tata kelola anggaran Kampung Bahagia. Berdasarkan petunjuk teknis 2026, alokasi program dibedakan berdasarkan jumlah kepala keluarga, yakni Rp50 juta, Rp75 juta, dan Rp100 juta per RT.
Dengan komposisi 179 RT kategori kecil, 319 RT kategori sedang, dan 289 RT kategori besar, estimasi alokasi berdasarkan klasifikasi tersebut mencapai Rp61,775 miliar. Angka ini merupakan perhitungan pagu berdasarkan kategori, bukan angka realisasi anggaran.
Karena itu, keterbukaan mengenai realisasi penggunaan dana, proses pengadaan, kualitas pekerjaan, dan laporan pertanggungjawaban menjadi penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran publik memberikan manfaat optimal.
Selain itu, keberhasilan Kampung Bahagia perlu diukur melalui perubahan nyata: perbaikan lingkungan, pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas fasilitas umum, partisipasi warga, serta keberlanjutan hasil program.
Penghargaan I-SIM merupakan pengakuan terhadap praktik pembangunan berkelanjutan. Namun, penghargaan bukan alasan untuk menghentikan evaluasi maupun pengawasan publik.
Bagi AWNI, pemerintah yang kuat bukan pemerintah yang bebas dari kritik, melainkan pemerintah yang berani membuka data, menerima evaluasi, dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan kepada masyarakat.
Sebab, penghargaan boleh dibanggakan, tetapi kesejahteraan rakyat harus tetap menjadi ukuran utama keberhasilan pembangunan.
RAKYAT BERHAK TAHU. RAKYAT CERDAS. RAKYAT BERDAULAT.
