Wali Kota Bandung Muhammad Farhan Tegaskan Foto Gibran Harus Tetap Terpasang, Tunggu Keputusan Resmi MPR RI
SOROTAN PUBLIK – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus tetap terpasang di lingkungan kantor pemerintahan maupun sekolah hingga terdapat keputusan resmi dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Pernyataan tersebut disampaikan Farhan menyusul polemik penurunan foto Gibran di ruang Badan Anggaran DPRD Jawa Barat saat sejumlah aktivis yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat menyampaikan aspirasi pada Kamis (12/11/2026).
Farhan menilai pemasangan foto pejabat negara tidak semata-mata berkaitan dengan sosok individu, melainkan juga merupakan bentuk penghormatan terhadap kelembagaan negara.
Menurutnya, selama belum ada keputusan resmi mengenai pemberhentian Gibran dan pengangkatan wakil presiden yang baru, foto tersebut tidak semestinya diturunkan dari lingkungan instansi pemerintahan maupun satuan pendidikan.
“Enggak ada penurunan sampai MPR RI menyatakan ada pemberhentian Gibran dan mengangkat wakil presiden baru. Itu mah clear,” ujar Farhan, sebagaimana dikutip dari pemberitaan RMOL Jabar.
Ia juga menegaskan bahwa foto yang dipasang di kantor pemerintahan maupun sekolah merepresentasikan institusi wakil presiden, bukan sekadar figur pribadi yang menduduki jabatan tersebut.
“Harus tetap dipajang, harus tetap dipajang. Karena yang kita lihat bukan wajah Mas Gibran, tetapi kelembagaan wakil presidennya,” tegasnya.
POLEMIK PENURUNAN FOTO DI DPRD JAWA BARAT
Sebelumnya, sejumlah perwakilan Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat melakukan aksi simbolik dengan menurunkan foto Gibran dari dinding ruang Badan Anggaran DPRD Jawa Barat.
Aksi tersebut berlangsung setelah audiensi penyampaian aspirasi kepada pimpinan DPRD Jabar pada 12 November 2026.
Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa Karya Goena, kemudian memberikan klarifikasi bahwa tindakan penurunan foto tersebut bukan merupakan instruksi maupun keputusan resmi kelembagaan DPRD.
Menurut Buky, tindakan tersebut dilakukan secara spontan oleh individu dari rombongan peserta audiensi.
DPRD Jawa Barat juga menegaskan akan menunggu kepastian formal terkait proses ketatanegaraan sebelum mengambil keputusan mengenai pergantian foto resmi wakil presiden.
Foto Gibran yang sebelumnya diturunkan kemudian kembali dipasang di ruang Banggar DPRD Jabar pada Jumat (13/11/2026).
MASYARAKAT SIPIL DAN PENGHORMATAN TERHADAP LEMBAGA NEGARA
Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana dinamika politik nasional dapat memunculkan perdebatan mengenai simbol kelembagaan negara, ekspresi politik, dan mekanisme ketatanegaraan.
Dalam negara demokrasi, masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun ekspresi politik. Namun, pengelolaan atribut dan simbol resmi negara di lingkungan instansi pemerintahan juga perlu memperhatikan ketentuan hukum serta prosedur kelembagaan.
Karena itu, penting membedakan antara tindakan simbolik individu, aspirasi kelompok masyarakat, dan keputusan resmi suatu institusi.
Di tengah polemik tersebut, publik perlu mendapatkan informasi yang utuh mengenai status jabatan wakil presiden dan mekanisme konstitusional yang berlaku.
Perubahan terhadap kedudukan pejabat negara maupun simbol kelembagaan harus memiliki dasar keputusan yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian administrasi dan ketatanegaraan.
Bagi masyarakat, persoalan ini bukan sekadar mengenai pemasangan atau penurunan sebuah foto, melainkan juga menyangkut penghormatan terhadap konstitusi, kebebasan menyampaikan pendapat, dan kepastian hukum.
SOROTAN PUBLIK menilai transparansi informasi dan kepatuhan terhadap prosedur ketatanegaraan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.
RAKYAT BERHAK TAHU, RAKYAT CERDAS, RAKYAT BERDAULAT.
