Kejagung Tetapkan PT Bumi Sentosa Jaya Tersangka Korporasi, Dugaan Tambang Nikel Ilegal di Sultra Disorot

0
1794960038946

SOROTAN PUBLIK, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2013–2025.

Penetapan tersebut diumumkan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, pada Selasa (10/11/2026). Perusahaan tersebut disebut dikelola oleh pengusaha berinisial AK atau Arif Kurniawan, yang oleh penyidik disebut sebagai salah satu pemilik manfaat atau beneficial owner.

“Pada hari ini tim penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka PT BSJ sebagai tersangka korporasi,” kata Anang kepada wartawan.

Penetapan ini menjadi perkembangan penting dalam pengusutan dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara. Sebab, penyidikan tidak hanya menelusuri aktivitas perusahaan, tetapi juga kemungkinan pertanggungjawaban pidana korporasi dan pihak-pihak yang memperoleh manfaat dari kegiatan pertambangan tersebut.

Izin Berakhir, Aktivitas Tambang Diduga Tetap Berjalan

Menurut penjelasan Kejagung, salah satu dasar penetapan PT BSJ sebagai tersangka adalah dugaan bahwa perusahaan tetap melakukan kegiatan penambangan nikel meskipun masa berlaku Izin Usaha Pertambangan (IUP)-nya telah berakhir pada 2014.

Penyidik menduga aktivitas pertambangan tetap berlangsung setelah izin tersebut berakhir. Kejagung juga menyebut adanya mekanisme penangguhan atau suspend yang dilakukan beberapa kali, meskipun persoalan perizinan dan kelanjutan kegiatan tambang masih menjadi bagian dari materi penyidikan.

Apabila dugaan tersebut terbukti melalui proses hukum, perkara ini tidak hanya menyangkut persoalan administratif perizinan, tetapi juga dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola pertambangan.

Kejagung menyatakan telah memeriksa sekitar 38 saksi sebelum menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi. Penyidik juga mengumpulkan dokumen perizinan pertambangan dan barang bukti elektronik untuk memperkuat konstruksi perkara.

Arif Kurniawan Disebut sebagai Beneficial Owner

Nama Arif Kurniawan turut menjadi perhatian dalam perkara ini. Kapuspenkum Kejagung menyebut Arif sebagai salah satu pemilik manfaat yang memperoleh keuntungan dari perusahaan tersebut.

Istilah beneficial owner merujuk pada pihak yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan manfaat dari suatu korporasi, meskipun hubungan kepemilikannya tidak selalu terlihat secara langsung dalam struktur formal perusahaan.

Kejagung sebelumnya mengungkap adanya sejumlah perusahaan tambang yang diduga berada dalam kendali Arif Kurniawan melalui suatu jaringan korporasi.

Perusahaan-perusahaan yang disebut penyidik antara lain:

  1. PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ), dengan luas IUP sekitar 1.030 hektare.
  2. PT KAA, dengan luas IUP sekitar 1.036 hektare.
  3. PT ANI, dengan luas IUP sekitar 106 hektare.
  4. PT AMI, dengan luas IUP sekitar 1.000 hektare.
  5. PT AMID, dengan luas IUP sekitar 1.026 hektare.
  6. PT HJ.

Kejagung juga menyebut adanya struktur holding PT DDA yang diduga berkaitan dengan pengendalian sejumlah perusahaan tersebut.

Meski demikian, penetapan tersangka yang diumumkan pada 10 November 2026 secara khusus menyasar PT BSJ sebagai korporasi. Status hukum Arif Kurniawan maupun pihak lain harus dibedakan dari status perusahaan tersebut. Kejagung menyatakan penyidikan masih berlanjut untuk mendalami pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Enam Lokasi Digeledah, Penyidik Telusuri Jaringan Perusahaan

Pengusutan perkara ini juga berkembang melalui rangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan tambang yang diduga terafiliasi.

Kejagung mengungkap penggeledahan dilakukan di enam lokasi, termasuk kantor perusahaan di Kendari, lokasi tambang di Konawe Utara, serta sejumlah kantor perusahaan di Kabupaten Buton Tengah.

Langkah tersebut dilakukan untuk mencari dan mengamankan dokumen serta barang bukti yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan, perizinan, produksi, dan tata niaga penjualan nikel.

Penyidik juga mendalami dugaan pemberian suap kepada penyelenggara negara untuk mempermudah proses administrasi perizinan, kegiatan produksi, hingga penjualan hasil tambang.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Saiful Bahri Siregar, sebelumnya menyampaikan bahwa dugaan pemberian sesuatu kepada penyelenggara negara menjadi salah satu bagian yang sedang ditelusuri dalam perkara tersebut.

Namun, identitas pihak yang diduga menerima suap dan konstruksi peran masing-masing masih memerlukan pembuktian lebih lanjut.

Ancaman Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Dalam perkara ini, PT BSJ disangkakan melanggar sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHP.

Sangkaan yang diberitakan mencakup Pasal 603 juncto Pasal 20 KUHP, ketentuan Pasal 3 UU Tipikor, serta sejumlah ketentuan lain terkait pertanggungjawaban pidana korporasi.

Penerapan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum dapat diarahkan tidak hanya kepada individu, tetapi juga kepada badan usaha apabila unsur pertanggungjawaban pidananya terpenuhi.

Meski demikian, status tersangka bukanlah putusan bersalah. Pembuktian atas dugaan tindak pidana tetap harus dilakukan melalui proses peradilan dengan menjunjung asas praduga tidak bersalah.

Publik Menunggu Pengusutan hingga ke Akar Jaringan

Penetapan PT BSJ sebagai tersangka korporasi membuka sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab melalui proses penyidikan.

Seberapa luas kegiatan pertambangan yang diduga berlangsung setelah izin berakhir? Berapa volume produksi dan nilai penjualan nikel selama periode yang dipersoalkan? Siapa saja pihak yang memperoleh keuntungan? Apakah terdapat aliran dana kepada penyelenggara negara? Dan bagaimana pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan, pengawasan, maupun pengelolaan perizinan?

Pertanyaan tersebut penting karena dugaan korupsi tata kelola pertambangan tidak semestinya berhenti pada satu perusahaan apabila penyidik menemukan keterlibatan jaringan korporasi atau pihak lain.

Selain aspek penegakan hukum, perkara ini juga menyangkut kepentingan negara dan masyarakat daerah penghasil nikel. Pengelolaan sumber daya alam harus berjalan sesuai hukum, memberikan manfaat bagi negara, serta memperhatikan kepentingan masyarakat dan perlindungan lingkungan.

Sorotan Publik memandang perkembangan perkara ini perlu terus dikawal melalui informasi yang terverifikasi, keterbukaan proses hukum, dan pengujian bukti di pengadilan.

Publik berhak mengetahui bagaimana dugaan penyimpangan tata kelola tambang berlangsung, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana negara memastikan sumber daya alam tidak dikuasai melalui praktik yang melanggar hukum.

RAKYAT BERHAK TAHU. RAKYAT CERDAS. RAKYAT BERDAULAT.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *