Viral! Tahanan Narkoba Makan Bersama Polisi di Restoran Medan, Polda Sumut Minta Maaf
SOROTAN PUBLIK, MEDAN – Video sejumlah tahanan kasus narkotika makan bersama anggota kepolisian di sebuah restoran di Kota Medan, Sumatera Utara, menjadi sorotan publik. Rekaman yang beredar luas di media sosial itu memperlihatkan para tahanan mengenakan kaus oranye bertuliskan tahanan dan menyantap hidangan dalam kondisi tangan masih diborgol.
Peristiwa tersebut diketahui terjadi di Restoran Kembang, Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Senin (16/11/2026). Pihak Polda Sumatera Utara membenarkan bahwa orang-orang dalam video merupakan tahanan kasus narkoba yang dibawa oleh personel Satresnarkoba Polres Asahan.
Kejadian itu berlangsung setelah konferensi pers pengungkapan kasus narkotika di Mapolda Sumut. Dalam kegiatan tersebut, sejumlah tahanan dari jajaran kepolisian resor turut dihadirkan. Setelah agenda selesai, personel Polres Asahan yang bertugas membawa tahanan kemudian singgah untuk makan sebelum kembali ke daerahnya.
Polda Sumut Sampaikan Permintaan Maaf
Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan membenarkan kejadian tersebut. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila tindakan anggota kepolisian itu dinilai kurang pantas.
Ferry menjelaskan, personel yang bertugas sejak pagi belum sempat makan siang. Karena perjalanan kembali ke Asahan cukup jauh, mereka kemudian berhenti di Restoran Kembang.
Menurut penjelasannya, para tahanan turut diajak makan dengan pertimbangan kemanusiaan. Ia menyebut para tahanan tetap berada dalam pengawasan petugas dan tangan mereka masih diborgol.
Polda Sumut juga membantah adanya perlakuan istimewa terhadap para tahanan. Ferry menegaskan bahwa Kapolda Sumut tidak ikut makan di restoran tersebut.
Meski demikian, ia mengakui kejadian itu dapat menimbulkan persepsi kurang baik di tengah masyarakat dan menyatakan permohonan maaf sekaligus menerima kritik sebagai bahan evaluasi institusi.
Propam Periksa Personel yang Terlibat
Polda Sumut menyatakan persoalan tersebut telah ditangani Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam). Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kronologi secara utuh sekaligus memastikan apakah terdapat pelanggaran prosedur atau ketentuan kedinasan oleh personel yang membawa dan mengawal tahanan.
Ferry menyatakan anggota yang terbukti melakukan pelanggaran akan diproses sesuai aturan yang berlaku.
Langkah pemeriksaan ini menjadi bagian penting untuk menjawab pertanyaan masyarakat mengenai keputusan membawa tahanan ke tempat umum, pengaturan pengamanan selama berada di restoran, serta kepatuhan terhadap prosedur pengawalan tahanan.
Hingga informasi yang disampaikan Polda Sumut pada Selasa (17/11/2026), hasil akhir pemeriksaan Propam belum diumumkan kepada publik. Karena itu, belum tepat menyimpulkan bahwa personel yang terlibat telah terbukti melakukan pelanggaran.
Kemanusiaan Harus Berjalan Bersama Prosedur
Memberikan makanan kepada tahanan merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar dan perlakuan manusiawi. Status sebagai tahanan tidak menghilangkan hak seseorang untuk memperoleh makanan dan diperlakukan secara bermartabat.
Namun, pertimbangan kemanusiaan juga harus berjalan seiring dengan tanggung jawab petugas dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kepatuhan terhadap prosedur pengawalan.
Persoalan yang menjadi perhatian publik bukan semata-mata karena tahanan mendapatkan makanan di restoran. Masyarakat juga mempertanyakan dasar pengambilan keputusan, standar pengamanan, serta kepatutan tindakan tersebut dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
Karena itu, hasil pemeriksaan Propam perlu disampaikan secara terbuka dan proporsional. Jika tidak ditemukan pelanggaran, institusi kepolisian perlu menjelaskan dasar penilaiannya. Sebaliknya, apabila ditemukan pelanggaran, tindakan disiplin atau proses hukum harus dijalankan sesuai ketentuan.
Kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian tidak cukup dijaga melalui permintaan maaf. Transparansi, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas tindakan personel juga menjadi bagian penting dari pelayanan publik.
Publik kini menunggu penjelasan lebih lanjut mengenai hasil pemeriksaan Propam Polda Sumut. Sebab, setiap tindakan aparat yang menjalankan kewenangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan, terlebih ketika menyangkut pengawasan terhadap tahanan kasus narkotika.
RAKYAT BERHAK TAHU. RAKYAT CERDAS. RAKYAT BERDAULAT.
