Siapa Pemodal di Balik Buzzer yang Disebut Prabowo? Publik Menunggu Bukti dan Pengungkapan
SOROTAN PUBLIK, JAKARTA – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai serangan buzzer yang disebut dibiayai uang besar memunculkan pertanyaan penting tentang transparansi demokrasi: siapa pihak yang berada di balik pendanaan tersebut, dari mana sumber uangnya, dan apakah pemerintah akan membuka hasil penelusurannya kepada masyarakat?
Dalam peresmian pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026), Prabowo mengaku pernah menghadapi serangan pendengung hampir setiap malam. Ia menyebut, setelah ditelusuri, aktivitas tersebut ternyata dibiayai uang dalam jumlah besar.
“Jadi waktu itu kita bingung, kok begitu banyak buzzer, diserang tiap malam. Ternyata uang besar membiayai itu semua. Uang besar membeli tokoh-tokoh. Kita akhirnya tadi disebut divide et impera. Kita dipecah belah,” ujar Prabowo.
Pernyataan tersebut tercantum dalam laporan CNN Indonesia pada 14 November 2026 dan naskah sambutan resmi Presiden yang dipublikasikan Kementerian Sekretariat Negara.
Namun, ada satu hal yang belum terjawab: Presiden tidak menyebut identitas pemodal, nama tokoh yang dituding dibeli, besaran dana yang secara spesifik digunakan untuk membiayai buzzer, maupun bukti yang dapat diperiksa secara independen.
Dalam bagian lain pidatonya, Prabowo juga menyebut adanya pihak yang memiliki uang hingga puluhan triliun rupiah dan menuding dana tersebut digunakan untuk menyebarkan kebohongan, hoaks, serta membangun ketidakpercayaan terhadap pemimpin. Ia bahkan menyinggung kemungkinan adanya kekuatan asing yang ingin Indonesia terpecah.
Akan tetapi, pernyataan tersebut tetap merupakan klaim Presiden yang membutuhkan penjelasan dan pembuktian lebih lanjut. Naskah pidato resmi yang tersedia tidak mengungkap nama pihak, jaringan pendanaan, ataupun hasil penyelidikan terperinci yang dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang dimaksud.
Publik Berhak Mengetahui Dasar Pernyataan Presiden
Jika pemerintah telah memperoleh informasi mengenai aliran dana untuk membiayai operasi buzzer, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana informasi itu diperoleh dan sejauh mana penelusurannya dilakukan.
Apakah sudah ditemukan transaksi keuangan? Apakah ada rekening, perusahaan, organisasi, atau jaringan tertentu yang teridentifikasi? Apakah terdapat bukti koordinasi untuk menyebarkan informasi palsu secara terorganisasi? Dan apakah temuan tersebut sudah disampaikan kepada aparat penegak hukum?
Pertanyaan-pertanyaan itu penting karena tuduhan mengenai pendanaan operasi disinformasi bukan persoalan ringan. Jika benar terdapat pihak yang menggunakan uang dalam jumlah besar untuk memproduksi dan menyebarkan kebohongan secara terorganisasi, penanganannya harus berdasarkan bukti, bukan sekadar pernyataan politik.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu menjaga batas yang tegas antara operasi disinformasi berbayar dan kritik masyarakat terhadap kebijakan negara. Kritik, perbedaan pendapat, satire, maupun pengawasan terhadap pemerintah merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Jangan sampai istilah buzzer digunakan secara serampangan untuk memberi stigma kepada warga yang menyampaikan kritik.
Biaya Politik Mahal Juga Menjadi Sorotan
Dalam pidato yang sama, Prabowo menyoroti tingginya biaya politik untuk menduduki jabatan publik. Ia menyebut, berdasarkan informasi yang diterimanya, biaya untuk menjadi bupati di sejumlah daerah dapat mencapai Rp100 miliar, sementara pencalonan anggota DPR disebut membutuhkan Rp40 miliar hingga Rp50 miliar dan belum tentu menang.
Prabowo mempertanyakan kondisi demokrasi yang menurutnya berisiko dikuasai oleh pemilik modal besar. Ia juga mengaku telah berbicara dengan sejumlah ketua umum partai politik mengenai perlunya perbaikan sistem politik.
Menurut Presiden, hampir semua ketua umum partai yang diajak berbicara memahami perlunya pembenahan tersebut.
Persoalan biaya politik ini tidak dapat dipisahkan dari tuntutan transparansi pendanaan politik. Masyarakat perlu mengetahui bagaimana dana kampanye dihimpun, siapa penyumbangnya, bagaimana pengeluaran politik dilaporkan, serta bagaimana negara mencegah konflik kepentingan antara pemilik modal dan pejabat publik.
Namun, dugaan pendanaan buzzer dan persoalan mahalnya biaya politik tetap merupakan dua persoalan yang harus dibuktikan melalui jalur dan data masing-masing. Keduanya tidak boleh dicampuradukkan tanpa bukti yang jelas.
Pemerintah Perlu Menjelaskan, Bukan Sekadar Menuding
Jika Presiden menyatakan telah mengetahui adanya pendanaan besar di balik serangan buzzer, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang lebih terukur kepada masyarakat.
Setidaknya ada sejumlah hal yang patut dijawab: siapa pihak yang dimaksud, berapa kisaran dana yang telah teridentifikasi, melalui mekanisme apa uang tersebut disalurkan, siapa penerima manfaatnya, dan apakah dugaan tersebut telah ditindaklanjuti oleh lembaga berwenang.
Apabila pengungkapan identitas masih terkendala proses penyelidikan atau pertimbangan hukum, pemerintah tetap dapat menjelaskan tahapan penanganan, lembaga yang bertanggung jawab, serta perkembangan yang dapat dibuka kepada publik tanpa mengganggu proses hukum.
Transparansi juga harus berlaku bagi siapa pun. Jika ada pihak yang membiayai disinformasi, proses pengungkapan harus berdasarkan bukti dan hukum, bukan kepentingan politik atau kedekatan dengan kekuasaan.
Demokrasi tidak boleh dikendalikan oleh uang. Namun, upaya menjaga demokrasi juga tidak boleh mengabaikan hak masyarakat untuk mengkritik pemerintah dan memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, pernyataan Presiden telah membuka persoalan yang layak mendapat perhatian publik. Akan tetapi, masyarakat masih menunggu jawaban yang lebih konkret: apakah pemerintah benar-benar memiliki bukti mengenai pemodal tersebut, dan kapan hasil penelusurannya dapat dijelaskan secara terbuka?
Sebab, ketika seorang Presiden menyampaikan adanya kekuatan uang besar yang diduga berupaya memengaruhi ruang demokrasi, publik berhak meminta kejelasan. Bukan untuk memburu nama berdasarkan spekulasi, melainkan untuk memastikan bahwa setiap tuduhan serius ditindaklanjuti secara transparan, objektif, dan sesuai hukum.
RAKYAT BERHAK TAHU. RAKYAT CERDAS. RAKYAT BERDAULAT.
