Ina Liem Bantah Keterangan Gogot soal Advanced Diploma MDIS: Program Tercantum di Situs Resmi Singapura
SOROTAN PUBLIK, JAKARTA – Konsultan pendidikan dan karier Ina Setiawati Liem mempersoalkan keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membahas riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ina menyoroti pembahasan mengenai keberadaan program Advanced Diploma di Management Development Institute of Singapore (MDIS). Menurutnya, program tersebut nyata dan tercantum dalam informasi resmi lembaga pendidikan yang berbasis di Singapura itu.
Ia meminta agar keterangan pejabat negara mengenai sistem pendidikan luar negeri didasarkan pada verifikasi dokumen dan sumber resmi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Situs Resmi MDIS Cantumkan Program Advanced Diploma
Dalam penjelasannya, Ina menyebut telah menelusuri situs web dan brosur resmi MDIS serta informasi pemerintah Singapura. Hasil penelusuran tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa program Advanced Diploma memang tersedia.
Penelusuran Sorotan Publik terhadap situs resmi MDIS juga menemukan sejumlah program dengan jenjang Advanced Diploma, antara lain bidang Healthcare Management, Industrial Management and Sustainability, Management Studies, serta Supply Chain Management.
MDIS secara terbuka mencantumkan program-program tersebut dalam katalog pendidikannya. Dengan demikian, keberadaan program Advanced Diploma di lembaga tersebut dapat dikonfirmasi melalui informasi resmi institusi.
Polemik Berawal dari Persidangan MK
Persoalan ini berkaitan dengan sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
Dalam sidang pada 2 Oktober 2026, Gogot Suharwoto memberikan keterangan mengenai proses penyetaraan pendidikan luar negeri yang pernah diajukan atas nama Gibran pada 6 Agustus 2019.
Gogot menjelaskan bahwa proses penyetaraan oleh pemerintah Indonesia bukanlah penerbitan ijazah baru atau penetapan kelulusan seseorang dari lembaga pendidikan di Indonesia. Kementerian melakukan penilaian terhadap dokumen dan hasil belajar dari luar negeri untuk menentukan kesetaraannya dengan sistem pendidikan nasional.
Ia juga menerangkan bahwa MDIS merupakan lembaga pendidikan tinggi swasta di Singapura, bukan sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Singapura maupun universitas negeri. Dalam penjelasan resmi yang dipublikasikan MK, jenjang pendidikan MDIS mencakup professional certificate, diploma, advanced diploma, higher diploma, hingga bachelor’s degree.
Karena itu, polemik mengenai istilah Advanced Diploma perlu dibaca secara cermat. Keterangan resmi MK sendiri mencatat bahwa jenjang tersebut memang terdapat dalam sistem program MDIS.
Keberadaan Program Berbeda dengan Pengakuan Ijazah
Ada dua persoalan yang harus dibedakan dalam kontroversi ini.
Pertama, apakah MDIS benar-benar memiliki program Advanced Diploma. Informasi resmi MDIS menunjukkan bahwa program tersebut tersedia.
Kedua, apakah dokumen pendidikan yang dikaitkan dengan seseorang benar-benar diterbitkan oleh lembaga tersebut, telah memenuhi persyaratan kelulusan, dan dapat digunakan sebagai dasar penyetaraan dalam sistem pendidikan Indonesia.
Kedua persoalan itu tidak otomatis memiliki jawaban yang sama. Keberadaan sebuah program tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seseorang telah menyelesaikan program tersebut. Sebaliknya, perdebatan mengenai dokumen individual juga tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa programnya tidak pernah ada.
Dalam persidangan MK, Ina Liem menyampaikan bahwa dokumen kelulusan berupa Advanced Diploma dari MDIS tersedia. Namun, ia juga menegaskan bahwa penetapan kesetaraan pendidikan merupakan kewenangan pemerintah Indonesia melalui mekanisme yang berlaku, bukan kewenangannya sebagai konsultan pendidikan.
Ina Minta Pejabat Negara Melakukan Verifikasi
Ina meminta Gogot melakukan pemeriksaan ulang terhadap informasi mengenai program Advanced Diploma sebelum menyampaikan keterangan di forum resmi.
Menurut Ina, informasi mengenai lembaga pendidikan asing harus disampaikan secara akurat karena pernyataan pejabat negara dalam persidangan dapat menjadi rujukan publik dalam memahami persoalan pendidikan.
Klarifikasi diperlukan agar tidak muncul kesan keliru mengenai keberadaan program pendidikan di Singapura, khususnya MDIS.
Di sisi lain, Kemendikdasmen juga memiliki tanggung jawab menjelaskan dasar administratif dan substantif yang digunakan dalam proses penyetaraan pendidikan luar negeri.
Publik Berhak Mendapatkan Penjelasan yang Utuh
Polemik ini menunjukkan pentingnya ketelitian dalam menyampaikan informasi pendidikan, terlebih ketika persoalan tersebut berkaitan dengan dokumen pejabat publik dan proses hukum di Mahkamah Konstitusi.
Masyarakat membutuhkan penjelasan yang tidak berhenti pada perdebatan istilah. Informasi mengenai keberadaan program, status lembaga pendidikan, bukti kelulusan, rekam akademik, hingga proses penyetaraan harus dipaparkan secara terpisah dan berdasarkan dokumen yang dapat diperiksa.
Situs resmi MDIS telah menunjukkan bahwa program Advanced Diploma memang tersedia. Namun, pembuktian mengenai dokumen pendidikan individual dan pengakuan kesetaraannya tetap harus dinilai berdasarkan bukti serta ketentuan yang berlaku.
Dalam perkara yang menyangkut kepentingan publik, pejabat negara, ahli, dan seluruh pihak yang memberikan keterangan memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi secara akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, kepercayaan publik terhadap institusi negara juga dibangun melalui kualitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat.
RAKYAT BERHAK TAHU. RAKYAT CERDAS. RAKYAT BERDAULAT.
Sumber: Mahkamah Konstitusi RI, situs resmi Management Development Institute of Singapore (MDIS), serta keterangan konsultan pendidikan Ina Setiawati Liem.
