Hakim MK Soroti Gugatan Kopdes Merah Putih: 15 Norma dari Tiga UU Diuji Sekaligus, Pemohon Diminta Lebih Fokus
SOROTAN PUBLIK, JAKARTA – Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menghadapi pengujian konstitusionalitas di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam sidang pendahuluan perkara Nomor 399/PUU-XXIV/2026 pada Selasa (3/11/2026), hakim konstitusi menyoroti luasnya permohonan yang menguji 15 norma dari tiga undang-undang sekaligus.
Wakil Ketua MK Saldi Isra meminta para pemohon menyusun gugatan secara lebih terarah agar pokok persoalan dan hubungan antara kerugian konstitusional dengan ketentuan yang diuji dapat dipahami secara jelas.
Banyaknya norma yang dipersoalkan membuat majelis hakim menilai permohonan tersebut terlalu luas dan argumentasinya perlu disederhanakan.
Tiga Undang-Undang Digugat Sekaligus
Perkara Nomor 399/PUU-XXIV/2026 diajukan oleh Sabiq Muhammad, Kepala Desa Prawatan, Kabupaten Klaten; Yayasan Sajogyo Inti Utama atau Sajogyo Institute; serta Koperasi Edukarya Negeri Lestari.
Ketiga pemohon menguji sejumlah ketentuan dalam tiga undang-undang, yakni:
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Dalam permohonannya, para pemohon mempersoalkan kebijakan pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, terutama menyangkut kewenangan desa, penggunaan Dana Desa, mekanisme musyawarah desa, serta prinsip kemandirian koperasi.
Saldi Isra Minta Gugatan Lebih Terfokus
Dalam persidangan pendahuluan, Saldi Isra menyoroti penyusunan permohonan yang dinilai terlalu panjang dan kompleks.
Ia meminta pemohon memisahkan uraian mengenai identitas dan kedudukan hukum masing-masing pemohon, serta persoalan konstitusional yang berkaitan dengan norma undang-undang yang diuji.
Saldi juga menilai uraian mengenai kedudukan hukum pemohon terlalu panjang sehingga menyulitkan majelis memahami hubungan antara kerugian konstitusional dan pasal-pasal yang dipersoalkan.
Sementara itu, hakim konstitusi Liliek Prisbawono Adi turut menyoroti banyaknya norma yang diuji sekaligus. Menurutnya, hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional masing-masing pemohon dan ketentuan yang diuji perlu dijelaskan secara lebih terang.
Sorotan majelis tersebut bukan merupakan putusan yang menyatakan program Kopdes Merah Putih bertentangan dengan konstitusi. Persidangan masih berada pada tahap pemeriksaan pendahuluan, yakni menilai kejelasan dan kelengkapan permohonan.
Pemohon Akhirnya Pangkas 15 Norma Menjadi Empat
Perkembangan penting terjadi pada sidang perbaikan permohonan, Senin (16/11/2026).
Dalam persidangan tersebut, kuasa hukum pemohon, Dudy Agung Trisna, menyampaikan bahwa permohonan telah disederhanakan. Dari semula 15 norma, kini hanya empat norma yang dipertahankan untuk diuji.
Keempat norma tersebut meliputi Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 74 ayat (1) UU Desa, Pasal 134 ayat (3) UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian.
Penyederhanaan itu dilakukan setelah para pemohon menerima masukan majelis hakim dalam sidang sebelumnya.
Apa yang Sebenarnya Dipersoalkan dari Kopdes Merah Putih?
Inti gugatan bukan sekadar penolakan terhadap keberadaan koperasi desa. Para pemohon mempersoalkan aspek konstitusional dari cara program tersebut dijalankan, khususnya jika kebijakan pelaksanaannya dinilai mengurangi ruang pengambilan keputusan desa dan kemandirian koperasi.
Dalam dalil permohonan, para pemohon menilai pelaksanaan program berpotensi mengesampingkan Musyawarah Desa, membebani anggaran desa, serta menimbulkan persoalan dalam pembagian tanggung jawab pembiayaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Salah satu contoh yang disampaikan pemohon adalah perubahan alokasi anggaran Desa Prawatan, dari lebih dari Rp1 miliar pada 2025 menjadi Rp373 juta pada 2026. Angka tersebut merupakan dalil yang disampaikan pemohon dan perlu dibaca dalam konteks dokumen anggaran desa yang bersangkutan.
Publik Menunggu Pengujian Substansi di MK
Perkara ini penting diperhatikan karena menyangkut hubungan antara program nasional, otonomi desa, pengelolaan keuangan publik, dan prinsip demokrasi ekonomi dalam koperasi.
Di satu sisi, pemerintah memiliki agenda memperkuat ekonomi desa melalui Koperasi Merah Putih. Di sisi lain, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan, kewenangan pemerintahan desa, partisipasi masyarakat, serta prinsip koperasi.
MK kini memiliki tugas menguji argumentasi konstitusional para pemohon berdasarkan norma yang dipersoalkan. Belum ada putusan yang menyatakan program Koperasi Desa Merah Putih inkonstitusional ataupun membatalkan dasar hukumnya.
Bagi masyarakat desa, perkara ini bukan hanya persoalan teknis hukum. Hasil pengujian dapat menjadi bagian penting dalam memperjelas batas kewenangan pemerintah, hak masyarakat desa dalam musyawarah, serta tata kelola dana publik yang digunakan untuk mendukung program nasional.
Karena itu, proses persidangan perlu terus dipantau. Program pembangunan harus berjalan sesuai hukum, transparan, dan tetap menempatkan kepentingan masyarakat sebagai tujuan utama.
RAKYAT BERHAK TAHU. RAKYAT CERDAS. RAKYAT BERDAULAT.
Sumber: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, siaran pers dan berita persidangan perkara Nomor 399/PUU-XXIV/2026, 3 dan 16 November 2026.
