Iran Punya Pemimpin Tertinggi dan Parlemen, Indonesia Hanya Punya Presiden: Seberapa Kuat Fungsi Pengawasan DPR Kita?
SOROTAN PUBLIK — Perbandingan sistem ketatanegaraan Iran dan Indonesia membuka diskusi menarik mengenai posisi parlemen dalam mengawasi kekuasaan eksekutif. Iran memiliki Pemimpin Tertinggi atau Supreme Leader, Presiden, dan parlemen yang dikenal sebagai Majles. Sementara Indonesia menganut sistem presidensial dengan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, serta DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Pertanyaannya bukan sekadar negara mana yang memiliki struktur kekuasaan lebih banyak. Hal yang lebih penting adalah bagaimana lembaga perwakilan menjalankan kewenangannya dan memastikan pemerintah tetap bekerja dalam koridor konstitusi.
1. Iran: Ada Pemimpin Tertinggi, Presiden, dan Majles
Dalam sistem Republik Islam Iran, Pemimpin Tertinggi memiliki kedudukan konstitusional yang sangat strategis. Berdasarkan Pasal 110 Konstitusi Iran, Pemimpin Tertinggi berwenang menentukan kebijakan umum negara, mengawasi pelaksanaannya, memegang komando tertinggi angkatan bersenjata, serta mengangkat sejumlah pejabat strategis.
Presiden Iran menjalankan pemerintahan dan memimpin cabang eksekutif, kecuali urusan yang secara konstitusional berada dalam kewenangan Pemimpin Tertinggi.
Di sisi lain, Iran tetap memiliki parlemen yang disebut Majles atau Islamic Consultative Assembly. Lembaga ini menjalankan fungsi legislasi, membahas anggaran, mengajukan pertanyaan kepada pemerintah, serta menggunakan mekanisme interpelasi dan mosi tidak percaya.
Pasal 88 Konstitusi Iran mengatur kewajiban Presiden atau menteri menjawab pertanyaan anggota parlemen dalam kondisi tertentu. Pasal 89 memberikan kewenangan kepada anggota parlemen untuk menginterpelasi kabinet atau menteri dan melakukan pemungutan suara terkait kepercayaan terhadap mereka.
Namun, kewenangan tersebut memiliki batas konstitusional. Pemecatan Presiden, misalnya, bukan keputusan yang dapat dilakukan Majles secara langsung. Konstitusi mengatur mekanisme tersendiri yang melibatkan proses hukum dan kewenangan Pemimpin Tertinggi.
2. Guardian Council: Pengawas Konstitusi dan Hukum
Sistem Iran juga memiliki lembaga bernama Guardian Council atau Dewan Wali.
Berdasarkan Pasal 91 dan 94 Konstitusi Iran, lembaga ini bertugas memeriksa apakah undang-undang yang disahkan Majles sesuai dengan konstitusi dan prinsip-prinsip Islam.
Guardian Council terdiri atas 12 anggota, yakni enam ahli hukum Islam yang ditunjuk Pemimpin Tertinggi dan enam ahli hukum yang dipilih parlemen dari calon yang diajukan kepala kekuasaan kehakiman.
Artinya, parlemen Iran memiliki kewenangan membuat undang-undang, tetapi produk legislasi tersebut masih harus melewati pemeriksaan Guardian Council.
Struktur ini memperlihatkan bahwa sistem ketatanegaraan Iran memiliki mekanisme pengawasan dan pembatasan kewenangan yang berbeda dari sistem demokrasi presidensial Indonesia.
3. Indonesia: DPR Memiliki Tiga Fungsi Konstitusional
Indonesia tidak mengenal jabatan Pemimpin Tertinggi di atas Presiden. Berdasarkan sistem presidensial yang diatur dalam UUD 1945, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut konstitusi.
Namun, bukan berarti kekuasaan Presiden berjalan tanpa pengawasan.
Pasal 20A UUD 1945 secara tegas memberikan tiga fungsi utama kepada DPR:
- Fungsi legislasi, yakni membentuk undang-undang bersama Presiden.
- Fungsi anggaran, yakni membahas dan memberikan persetujuan terhadap APBN.
- Fungsi pengawasan, yakni mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah.
DPR juga memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
Hak-hak tersebut merupakan instrumen konstitusional yang dapat digunakan untuk meminta penjelasan pemerintah, melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan kebijakan, serta menyampaikan sikap kelembagaan DPR terhadap persoalan tertentu.
Dengan demikian, DPR bukan sekadar lembaga yang bertugas membahas dan mengesahkan undang-undang. DPR juga memiliki tanggung jawab memastikan kebijakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
4. Rapor DPR 2025–2026: Ribuan Rapat dan Ribuan Aduan Masyarakat
Berdasarkan laporan kinerja Tahun Sidang 2025–2026, DPR RI mencatat telah menyelenggarakan 1.377 rapat.
Rinciannya meliputi 332 rapat fungsi legislasi, 309 rapat fungsi anggaran, dan 736 rapat fungsi pengawasan.
Dalam periode yang sama, DPR menyelesaikan 16 rancangan undang-undang menjadi undang-undang serta menerima 9.205 pengaduan masyarakat sejak 15 Agustus 2025 hingga 13 Agustus 2026.
Angka tersebut menunjukkan besarnya aktivitas kelembagaan DPR. Namun, jumlah rapat dan pengaduan yang diterima belum dengan sendirinya menjelaskan seberapa jauh persoalan masyarakat berhasil diselesaikan.
Publik tentu berhak mengetahui berapa banyak pengaduan yang ditindaklanjuti secara konkret, berapa rekomendasi pengawasan yang dilaksanakan pemerintah, serta sejauh mana hasil kerja DPR membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat.
5. Survei Poltracking: Kepuasan terhadap Empat Fungsi DPR di Bawah 40 Persen
Pertanyaan mengenai efektivitas DPR semakin relevan ketika melihat hasil survei Poltracking Indonesia pada 14–20 Agustus 2026.
Survei tatap muka terhadap 1.220 responden yang memiliki hak pilih tersebut mencatat tingkat kepuasan publik terhadap empat fungsi utama DPR sebagai berikut:
- Fungsi legislasi: 39,9 persen.
- Fungsi pengawasan: 39,4 persen.
- Fungsi penyerapan aspirasi: 36,9 persen.
- Fungsi anggaran: 36,3 persen.
Survei tersebut menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Keempat fungsi tersebut memperoleh tingkat kepuasan di bawah 40 persen. Bahkan, pada seluruh aspek yang diukur, persentase responden yang menyatakan tidak puas lebih tinggi daripada yang menyatakan puas.
Temuan ini menjadi salah satu indikator adanya jarak antara aktivitas kelembagaan DPR dan penilaian masyarakat terhadap hasil kerjanya.
6. Persoalan Utama: Pengawasan Harus Menghasilkan Tindakan Nyata
Perbandingan dengan Iran bukan berarti Indonesia harus meniru struktur politik negara tersebut. Kedua negara memiliki dasar konstitusi, sistem pemerintahan, dan karakter politik yang berbeda.
Namun, terdapat satu pelajaran kelembagaan yang layak menjadi bahan diskusi: keberadaan parlemen harus disertai pelaksanaan kewenangan pengawasan secara nyata.
Di Indonesia, DPR telah memiliki instrumen konstitusional berupa hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Persoalannya adalah bagaimana instrumen tersebut digunakan secara konsisten, objektif, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Pengawasan tidak seharusnya berhenti pada rapat dengar pendapat, pernyataan politik, atau rekomendasi yang tidak jelas tindak lanjutnya.
Ketika muncul persoalan pelayanan publik, dugaan penyimpangan anggaran, kerusakan lingkungan, ketimpangan kebijakan, atau masalah yang merugikan masyarakat, DPR perlu memastikan persoalan tersebut memperoleh perhatian dan tindak lanjut yang dapat diukur.
Rakyat tidak hanya membutuhkan wakil yang hadir dalam rapat, tetapi juga wakil yang mampu memperjuangkan penyelesaian persoalan masyarakat melalui kewenangan konstitusionalnya.
DPR Harus Membuktikan Mandatnya kepada Rakyat
Pada akhirnya, perdebatan mengenai sistem Iran dan Indonesia membawa kita kembali kepada pertanyaan mendasar tentang demokrasi: untuk siapa kekuasaan dijalankan?
Di Indonesia, DPR memperoleh mandat dari rakyat melalui pemilihan umum. Karena itu, fungsi pengawasan harus dijalankan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, bukan sekadar rutinitas kelembagaan.
Banyaknya rapat merupakan aktivitas. Banyaknya undang-undang merupakan hasil legislasi. Banyaknya pengaduan merupakan gambaran aspirasi yang masuk. Tetapi kualitas pengawasan harus diukur dari tindak lanjut, akuntabilitas pemerintah, dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
DPR tidak kekurangan kewenangan konstitusional. Tantangan besarnya adalah memastikan kewenangan tersebut digunakan secara efektif.
Sebab, dalam demokrasi, kekuasaan pemerintah harus diawasi, dan lembaga yang mendapat mandat untuk mengawasinya juga harus bersedia dinilai oleh rakyat.
Rakyat berhak tahu, rakyat berhak mengawasi, dan rakyat berhak menuntut pertanggungjawaban para wakilnya.
