Giliran Senayan Jadi Sorotan! Usai Gibran Mundur, Warganet Desak Pemeriksaan Ijazah Seluruh Anggota DPR RI
JAKARTA – Gelombang tuntutan transparansi terhadap pejabat publik kembali mencuat di media sosial. Setelah polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian nasional, kini sorotan warganet mulai mengarah kepada seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Sejumlah pengguna media sosial menyerukan pemeriksaan ijazah dan riwayat pendidikan para legislator di Senayan. Mereka menilai transparansi mengenai latar belakang pendidikan pejabat publik seharusnya diterapkan secara konsisten, tanpa membedakan jabatan maupun kedudukan politik.
Salah satu seruan tersebut disampaikan akun Threads terverifikasi @melindawongso_ pada Kamis (12/11/2026).
Melalui unggahannya, akun tersebut mengajak masyarakat mendukung petisi pemeriksaan ijazah seluruh anggota DPR RI.
“PETISI CEK IJAZAH ANGGOTA DPR: Siapa aja yang setuju? Ingat kedaulatan rakyat!” tulis akun tersebut.
Unggahan itu kemudian menjadi bahan perbincangan di media sosial. Sejumlah warganet turut menyuarakan tuntutan keterbukaan dokumen pendidikan para wakil rakyat.
Sorotan Tidak Hanya soal Ijazah
Perhatian publik terhadap DPR RI juga meluas ke persoalan legislasi, khususnya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.
Warganet mendesak agar DPR tidak mengabaikan agenda pemberantasan korupsi dan segera menuntaskan pembahasan regulasi tersebut.
Masyarakat menginginkan adanya kepastian mengenai target penyelesaian RUU Perampasan Aset yang telah lama menjadi perhatian publik.
Tuntutan tersebut mencerminkan harapan agar lembaga legislatif lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat, terutama terkait pemberantasan korupsi, transparansi kekayaan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana.
120 Anggota DPR Sebelumnya Usulkan Hak Menyatakan Pendapat
Di tengah berkembangnya tuntutan tersebut, DPR RI sebelumnya telah menerima usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka.
Berdasarkan keterangan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa pada Rabu (11/11/2026), usulan tersebut ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi.
Rinciannya sebagai berikut:
- PKS: 28 anggota.
- NasDem: 19 anggota.
- PKB: 18 anggota.
- Demokrat: 18 anggota.
- PDI Perjuangan: 14 anggota.
- Golkar: 11 anggota.
- Gerindra: 11 anggota.
- PAN: 1 anggota.
Jumlah tersebut telah memenuhi persyaratan awal pengajuan HMP sesuai mekanisme yang berlaku di DPR.
Usulan tersebut berkaitan dengan penilaian para pengusul mengenai dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden. Substansi tersebut merupakan materi yang diajukan anggota DPR dan harus diproses melalui mekanisme konstitusional.
Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri, Paripurna DPR Dibatalkan
Perkembangan politik berubah pada Kamis (12/11/2026), ketika Gibran Rakabuming Raka mendatangi Kompleks Parlemen Senayan untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan MPR RI.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengonfirmasi bahwa surat tersebut telah diterima. Dalam suratnya, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden masa jabatan 2024–2029 atas permintaan sendiri.
Menyusul perkembangan tersebut, rapat paripurna DPR yang semula dijadwalkan berlangsung pada pukul 14.00 WIB dengan agenda pengumuman usulan HMP akhirnya dibatalkan.
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin, yang juga termasuk salah satu pengusul HMP, menyatakan bahwa setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri, usulan tersebut dinilai tidak lagi relevan untuk dilanjutkan.
Dengan demikian, agenda HMP terkait Gibran tidak berlanjut ke tahap pembahasan paripurna sebagaimana rencana sebelumnya.
Transparansi Pejabat Publik Menjadi Perhatian
Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa tuntutan masyarakat terhadap transparansi pejabat publik semakin meluas.
Namun, penting ditegaskan bahwa seruan pemeriksaan ijazah seluruh anggota DPR yang beredar di media sosial masih merupakan aspirasi masyarakat. Belum ada keputusan resmi DPR maupun pengumuman pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen pendidikan seluruh anggotanya.
Pemeriksaan terhadap dugaan ketidakabsahan dokumen pendidikan harus dilakukan berdasarkan bukti dan prosedur hukum yang sah. Prinsip praduga tak bersalah tetap berlaku bagi setiap pejabat publik.
Di sisi lain, DPR memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap aspirasi masyarakat mendapatkan perhatian yang proporsional, termasuk tuntutan percepatan pemberantasan korupsi melalui RUU Perampasan Aset.
Pada akhirnya, kepercayaan publik terhadap lembaga negara tidak cukup dibangun melalui pernyataan politik. Transparansi, integritas, keterbukaan informasi, dan hasil kerja nyata merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban kepada rakyat.
Sebab, dalam sistem demokrasi, rakyat bukan hanya memiliki hak untuk memilih wakilnya, tetapi juga berhak mengawasi dan meminta pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat tersebut.
