Petisi Cek Ijazah Anggota DPR Ramai Disuarakan, Publik Juga Desak RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

JAKARTA – Tuntutan transparansi pejabat publik kembali menjadi perhatian masyarakat. Setelah polemik ijazah Wakil Presiden ke-14, Gibran Rakabuming Raka, mencuat, perhatian warganet kini meluas pada riwayat pendidikan seluruh anggota DPR RI.

Di saat bersamaan, masyarakat juga kembali menyuarakan desakan agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera dituntaskan dan disahkan menjadi undang-undang.

Dua isu tersebut memperlihatkan besarnya perhatian publik terhadap akuntabilitas lembaga negara, keterbukaan informasi pejabat, serta komitmen pemberantasan korupsi.

Petisi Pemeriksaan Ijazah Anggota DPR Menjadi Perbincangan

Pada Kamis (12/11/2026), akun Threads terverifikasi @melindawongso_ mengunggah ajakan kepada masyarakat untuk mendukung petisi pemeriksaan ijazah dan riwayat pendidikan seluruh anggota DPR RI.

Unggahan tersebut mendorong keterbukaan informasi mengenai latar belakang pendidikan para wakil rakyat. Ajakan itu kemudian memancing berbagai tanggapan warganet yang mempertanyakan pentingnya transparansi data pendidikan pejabat publik.

Dorongan tersebut muncul di tengah polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran yang sebelumnya menjadi perhatian dalam proses politik dan hukum.

Meski demikian, tuntutan pemeriksaan riwayat pendidikan perlu dibedakan dari tuduhan adanya pemalsuan dokumen. Pemeriksaan atau verifikasi merupakan upaya memastikan keakuratan informasi, bukan bukti bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran.

Di sisi lain, keterbukaan informasi juga perlu memperhatikan ketentuan hukum mengenai informasi publik dan perlindungan data pribadi. Informasi mengenai kualifikasi pendidikan pejabat dapat menjadi objek kepentingan publik, tetapi tidak serta-merta berarti seluruh dokumen pribadi harus dipublikasikan tanpa batas.

RUU Perampasan Aset Kembali Didesak Segera Disahkan

Selain persoalan transparansi pendidikan anggota DPR, warganet juga kembali menyoroti pembahasan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.

Masyarakat mempertanyakan perkembangan pembahasan regulasi tersebut dan mendesak DPR bersama pemerintah memberikan kepastian mengenai penyelesaiannya.

Perkembangan terbaru menunjukkan pembahasan RUU Perampasan Aset di Komisi III DPR RI telah memasuki tahap perumusan dan sinkronisasi. Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil, pada 10 November 2026 menyampaikan bahwa ratusan daftar inventarisasi masalah (DIM) telah dibahas dan proses selanjutnya diarahkan pada pembentukan tim perumus (Timus) serta tim sinkronisasi (Timsin).

Sementara itu, pada 12 November 2026, DPR menyampaikan bahwa sejumlah aspirasi masyarakat telah diakomodasi dalam pembahasan, termasuk transparansi penjualan aset rampasan untuk mencegah manipulasi nilai atau under valuation.

Perkembangan tersebut menunjukkan proses legislasi masih berjalan. Namun, publik tetap menantikan kepastian tahapan berikutnya hingga RUU tersebut benar-benar diselesaikan dan disahkan.

120 Anggota DPR Ajukan Hak Menyatakan Pendapat Terkait Gibran

Sebelum petisi pemeriksaan ijazah anggota DPR ramai diperbincangkan, dinamika politik di parlemen juga diwarnai pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka.

Berdasarkan keterangan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa pada 11 November 2026, usulan tersebut telah ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi.

Berikut rincian jumlah anggota DPR yang disebut menandatangani usulan tersebut:

• PKS: 28 anggota
• NasDem: 19 anggota
• PKB: 18 anggota
• Partai Demokrat: 18 anggota
• PDI Perjuangan: 14 anggota
• Partai Golkar: 11 anggota
• Partai Gerindra: 11 anggota
• PAN: 1 anggota

Total dukungan mencapai 120 anggota dari delapan fraksi. Pimpinan DPR menyatakan usulan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlu ditegaskan, pengajuan HMP merupakan bagian dari mekanisme konstitusional DPR. Jumlah tanda tangan pengusul tidak dengan sendirinya berarti usulan tersebut telah disetujui sebagai keputusan resmi DPR ataupun menghasilkan pemberhentian pejabat yang menjadi objek usulan.

Transparansi dan Akuntabilitas Menjadi Tuntutan Publik

Munculnya berbagai desakan tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat menginginkan lembaga negara menjalankan fungsi dan kewenangannya secara terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan.

Di satu sisi, riwayat pendidikan pejabat publik perlu disampaikan secara akurat dan dapat diverifikasi sesuai ketentuan hukum. Di sisi lain, pembahasan regulasi pemberantasan korupsi seperti RUU Perampasan Aset juga membutuhkan kepastian dan keterbukaan proses legislasi.

Kepercayaan publik tidak cukup dibangun melalui pernyataan atau janji politik. Kepercayaan membutuhkan bukti, mekanisme pengawasan, keterbukaan informasi, dan pelaksanaan tanggung jawab lembaga negara.

Pada akhirnya, masyarakat berhak menyampaikan aspirasi dan meminta penjelasan atas kebijakan maupun kinerja para wakilnya. DPR dan pemerintah pun memiliki tanggung jawab untuk merespons tuntutan tersebut melalui proses yang transparan, terukur, dan sesuai hukum.