Prabowo Ungkap Tambang Emas Ilegal Raup Rp15 Triliun per Tahun, Sebut Setara Renovasi 15.000 Sekolah

Sorotan Publik, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkap keberadaan tambang emas yang disebut telah beroperasi selama delapan tahun tanpa izin dan menghasilkan sekitar 500 kilogram emas setiap bulan. Aktivitas tersebut diperkirakan menghasilkan enam ton emas per tahun dengan nilai ekonomi mencapai Rp15 triliun.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat berpidato dalam puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (11/11/2026) malam.

“Ada satu tambang yang sudah beroperasi delapan tahun tanpa izin, tiap bulan yang dihasilkan adalah 500 kilogram emas. Satu tahun berarti enam ton,” kata Prabowo.

Presiden menilai praktik pertambangan tanpa izin tersebut merugikan negara karena aktivitasnya tidak dilaporkan dan tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak maupun royalti.

Prabowo bahkan menyamakan praktik tersebut dengan tindakan merampok kekayaan negara.

“Berapa kekayaan kita hilang? Rp15 triliun, kita bisa bangun berapa ribu sekolah?” ujarnya.

Rp15 Triliun Berpotensi Membiayai Renovasi 15.000 Sekolah

Dalam pidatonya, Prabowo mengaitkan potensi kerugian negara dari aktivitas tambang ilegal dengan kebutuhan peningkatan fasilitas pendidikan di Indonesia.

Menurut Presiden, dengan asumsi biaya renovasi rata-rata Rp1 miliar per sekolah, dana sebesar Rp15 triliun secara matematis dapat digunakan untuk memperbaiki sekitar 15.000 sekolah tambahan.

Prabowo menyebut pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki sekitar 70.000 sekolah hingga Desember 2026.

Angka tersebut dibandingkan dengan total sekitar 368.000 sekolah di Indonesia. Presiden mengakui bahwa jumlah sekolah yang telah masuk program perbaikan masih merupakan bagian dari keseluruhan kebutuhan nasional.

“Jadi kalau kita hanya mampu 70.000, itu berapa persen? Tapi lumayan,” tutur Prabowo.

Data program revitalisasi pendidikan tahun 2026 yang disampaikan dalam materi sumber menyebutkan bahwa sasaran awal sebanyak 11.744 sekolah dengan anggaran sekitar Rp14 triliun. Program tersebut kemudian diperluas dengan tambahan 60.000 satuan pendidikan sehingga total sasaran mencapai 71.744 sekolah.

Presiden Ceritakan Surat dari Siswa SD

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menceritakan pengalaman menerima surat dari seorang siswa sekolah dasar pada pagi hari sebelum menghadiri acara.

Menurut Presiden, siswa tersebut menyampaikan ucapan terima kasih karena sekolahnya telah diperbaiki melalui program pemerintah.

Prabowo menjadikan pengalaman tersebut sebagai salah satu gambaran manfaat langsung pembangunan fasilitas pendidikan bagi masyarakat.

Ia menegaskan akan tetap menjalankan upaya pemberantasan praktik yang merugikan negara meskipun menghadapi kritik dan hujatan.

“Kalau kita membela kebenaran, kita dimaki-maki, kita dihujat, ya sudahlah. Saya berbuat demi rakyat saya,” kata Presiden.

1.063 Titik Tambang Ilegal Jadi Perhatian Pemerintah

Prabowo sebelumnya juga mengungkapkan bahwa dirinya menerima laporan mengenai 1.063 titik tambang ilegal yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Berdasarkan laporan yang disampaikan kepada Presiden, potensi kerugian negara akibat aktivitas pertambangan ilegal tersebut diperkirakan mencapai Rp300 triliun.

Angka tersebut menunjukkan besarnya persoalan yang perlu ditangani melalui pengawasan dan penegakan hukum di sektor pertambangan.

Namun, pemerintah perlu membuka data secara terperinci mengenai lokasi tambang, jenis komoditas, periode operasi, metode penghitungan potensi kerugian, serta pihak-pihak yang diduga mengendalikan aktivitas tersebut.

Khusus tambang emas yang disebut menghasilkan 500 kilogram per bulan, Presiden belum mengungkap secara terperinci lokasi dan identitas pengelolanya dalam pernyataan tersebut.

Karena itu, angka produksi dan nilai ekonomi yang disampaikan Presiden perlu ditindaklanjuti dengan verifikasi serta penelusuran aparat penegak hukum.

Penegakan Hukum dan Pengembalian Kekayaan Negara

Persoalan tambang ilegal tidak cukup diselesaikan hanya dengan menghentikan aktivitas di lapangan. Penegakan hukum juga perlu menelusuri pemodal, pengendali operasional, jalur distribusi hasil tambang, pembeli, serta aliran dana yang diperoleh dari kegiatan tersebut.

Apabila terbukti terjadi pelanggaran, penindakan harus dilakukan sesuai ketentuan hukum tanpa pandang bulu.

Di sisi lain, keterbukaan informasi mengenai hasil penertiban dan pemulihan kerugian negara menjadi penting agar masyarakat dapat mengawasi pelaksanaannya.

Sebab, kekayaan alam Indonesia merupakan sumber daya yang seharusnya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, termasuk untuk mendukung pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.

Pertanyaan mendasar yang kini perlu dijawab adalah bagaimana aktivitas tambang yang disebut telah berlangsung selama delapan tahun dapat beroperasi tanpa izin, serta siapa saja pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaannya.

Rakyat Berhak Tahu. Pers Pilar Keempat Demokrasi.

Sumber: ANTARA Sumatera Barat, pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan HUT ke-15 Partai NasDem, 11 November 2026.