120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan HMP Terkait Ijazah Gibran, PKS Terbanyak dengan 28 Penandatangan
SOROTAN PUBLIK
JAKARTA – Sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari delapan fraksi resmi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Usulan tersebut telah diterima pimpinan DPR dalam pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyatakan bahwa pimpinan dewan akan menindaklanjuti usulan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku.
Berdasarkan jumlah tanda tangan yang diserahkan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi penyumbang anggota terbanyak dengan 28 orang. Berikutnya, Fraksi Partai NasDem sebanyak 19 orang, sementara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrat masing-masing menyumbangkan 18 anggota.
Adapun sebaran 120 anggota DPR yang mengusulkan HMP terdiri atas:
- Fraksi PKS: 28 anggota
- Fraksi NasDem: 19 anggota
- Fraksi PKB: 18 anggota
- Fraksi Partai Demokrat: 18 anggota
- Fraksi PDI Perjuangan: 14 anggota
- Fraksi Partai Golkar: 11 anggota
- Fraksi Partai Gerindra: 11 anggota
- Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN): 1 anggota
Saan Mustopa menjelaskan, usulan tersebut diterima berdasarkan ketentuan Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta Pasal 192 ayat (1) Tata Tertib DPR RI.
Materi yang diajukan para anggota DPR berkaitan dengan dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden. Para pengusul menggunakan hak konstitusional anggota DPR sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
HMP Bukan Keputusan Pemakzulan
Meski telah ditandatangani 120 anggota dari delapan fraksi, pengajuan Hak Menyatakan Pendapat tidak serta-merta berarti Wakil Presiden Gibran langsung diberhentikan dari jabatannya.
HMP merupakan salah satu mekanisme konstitusional di DPR. Usulan tersebut masih harus melalui tahapan pembahasan dan pengambilan keputusan sesuai aturan yang berlaku.
Apabila proses politik dan konstitusional berlanjut pada dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A UUD 1945, mekanisme pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden harus mengikuti prosedur Pasal 7B UUD 1945, termasuk proses di DPR, pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi, dan tahapan berikutnya di MPR.
Dengan demikian, polemik ijazah Gibran kini memasuki tahapan baru di lembaga legislatif. Perkembangan selanjutnya akan ditentukan oleh proses resmi di DPR serta pemenuhan seluruh persyaratan konstitusional.
Sorotan Publik menilai perkembangan ini perlu diikuti dengan mengedepankan keterbukaan informasi, ketelitian dalam memeriksa dokumen, dan penghormatan terhadap proses hukum. Setiap tuduhan maupun kesimpulan mengenai pemenuhan persyaratan jabatan publik harus diuji melalui mekanisme yang sah, bukan semata-mata berdasarkan perdebatan politik.
Publik berhak memperoleh penjelasan yang transparan, sementara seluruh lembaga negara berkewajiban menjalankan kewenangannya berdasarkan hukum dan konstitusi.
SOROTAN PUBLIK – Rakyat Berhak Tahu. Akurasi, Keberanian, Integritas. Pers Pilar Ke-4 Demokrasi.
