120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Ajukan HMP Gibran, 11 Anggota Gerindra Ikut Teken: Bagaimana Kelanjutan Prosesnya?
SOROTAN PUBLIK
Peta politik di DPR RI memasuki perkembangan baru setelah 120 anggota parlemen dari delapan fraksi resmi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Rabu (11/11/2026).
Usulan tersebut telah diterima pimpinan DPR, yakni Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dari Fraksi NasDem dan Cucun Ahmad Syamsurizal dari Fraksi PKB. Berdasarkan laporan CNN Indonesia, dokumen pengajuan itu selanjutnya akan diproses melalui Badan Musyawarah (Bamus) dan dibawa ke rapat paripurna terdekat yang dijadwalkan Kamis (12/11/2026).
Perkembangan ini menarik perhatian karena pengusul berasal dari seluruh delapan fraksi di DPR, termasuk 11 anggota Fraksi Gerindra, partai yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.
120 Anggota dari Delapan Fraksi
Berdasarkan rincian yang disampaikan pimpinan DPR dan diberitakan CNN Indonesia, jumlah anggota yang menandatangani usulan HMP terdiri atas:
- PDI Perjuangan: 14 anggota.
- Partai Golkar: 11 anggota.
- Partai Gerindra: 11 anggota.
- PKB: 18 anggota.
- Partai NasDem: 19 anggota.
- PKS: 28 anggota.
- PAN: 1 anggota.
- Partai Demokrat: 18 anggota.
Totalnya mencapai 120 anggota DPR dari delapan fraksi. Jumlah tersebut melampaui angka minimal 25 anggota yang menjadi persyaratan awal pengusulan HMP sebagaimana diberitakan dalam laporan mengenai proses tersebut.
Namun, terpenuhinya jumlah pengusul tidak berarti DPR telah mengambil keputusan untuk memberhentikan Gibran. Tahapan pengajuan hak, pembahasan di parlemen, pengambilan keputusan, hingga kemungkinan pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan proses yang berbeda.
11 Anggota Gerindra Ikut Menandatangani
Salah satu bagian yang menjadi perhatian publik adalah keterlibatan 11 anggota Fraksi Gerindra.
Keterlibatan mereka menambah dimensi politik dalam perkembangan HMP karena Gerindra merupakan partai Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, tanda tangan sejumlah anggota fraksi tidak otomatis dapat ditafsirkan sebagai keputusan resmi partai untuk mendukung pemakzulan Gibran.
Sikap anggota DPR, keputusan fraksi, dan keputusan kelembagaan partai merupakan hal yang harus dibedakan.
Dalam laporan CNN Indonesia, anggota DPR dari Gerindra Azis Subekti menyampaikan bahwa pihaknya ikut mengusulkan HMP dengan mempertimbangkan alasan-alasan yang disampaikan fraksi lain terkait polemik Wakil Presiden Gibran.
Dengan demikian, perkembangan ini menunjukkan adanya keterlibatan anggota dari berbagai kekuatan politik di parlemen. Namun, belum cukup untuk menyimpulkan bahwa koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran telah pecah.
Polemik Dokumen Pendidikan Menjadi Latar Belakang
Pengajuan HMP berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran yang kembali menjadi perhatian setelah muncul perkembangan hukum di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
Dalam pemberitaan CNN Indonesia, para pengusul mengaitkan persoalan tersebut dengan pertanyaan mengenai pemenuhan persyaratan Gibran sebagai Wakil Presiden. Mereka menilai DPR perlu menindaklanjuti persoalan itu melalui mekanisme konstitusional.
Salah satu putusan yang menjadi sorotan adalah perkara Nomor 742 K/TUN/2026 di Mahkamah Agung, yang berkaitan dengan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Meski demikian, perlu dibedakan antara pembatalan dokumen yang menjadi objek sengketa dengan kesimpulan hukum bahwa seseorang otomatis tidak lagi memenuhi syarat jabatan. Persoalan terakhir tersebut harus dinilai berdasarkan ketentuan pencalonan, ruang lingkup putusan pengadilan, serta mekanisme konstitusional yang berlaku.
Gibran sendiri, berdasarkan materi yang disampaikan, disebut akan menempuh langkah hukum melalui PTUN dan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
HMP Bukan Keputusan Pemakzulan
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD 1945 dan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), beserta perubahannya.
Pasal 79 ayat (4) UU MD3 mengatur bahwa DPR dapat menggunakan HMP, antara lain, terhadap dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, termasuk dugaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Dalam konteks pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden, mekanismenya juga harus mengikuti Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Secara garis besar, prosesnya meliputi:
- DPR membahas dan mengambil keputusan melalui mekanisme serta persyaratan rapat paripurna yang ditentukan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
- Apabila DPR memutuskan untuk mengajukan pendapat mengenai dugaan pelanggaran atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan, pendapat tersebut dimintakan pemeriksaan kepada Mahkamah Konstitusi.
- Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR sesuai kewenangannya.
- Apabila MK membenarkan pendapat DPR, proses dapat dilanjutkan ke MPR untuk pengambilan keputusan sesuai ketentuan konstitusi.
Pasal 7B UUD 1945 juga menetapkan persyaratan kehadiran dan persetujuan khusus dalam rapat paripurna DPR untuk pengajuan pendapat kepada MK. Karena itu, angka 120 tanda tangan pada tahap pengusulan tidak boleh disamakan dengan terpenuhinya seluruh persyaratan pengambilan keputusan pemakzulan.
12 November Menjadi Tahap yang Dinantikan
Pimpinan DPR menyampaikan bahwa usulan HMP akan dibawa ke rapat paripurna terdekat yang dijadwalkan Kamis, 12 November 2026.
Tahap berikutnya menjadi penting untuk melihat bagaimana pimpinan dan anggota DPR menindaklanjuti dokumen yang telah diterima. Jika usulan diterima untuk dibahas lebih lanjut, proses masih harus melewati tahapan sesuai UU MD3 dan Tata Tertib DPR.
CNN Indonesia juga melaporkan bahwa apabila usulan diterima dalam tahapan paripurna, pembahasan dapat dilanjutkan melalui panitia khusus sebelum laporan dan pendapat DPR diputuskan sesuai mekanisme yang berlaku.
Publik Menunggu Proses yang Terbuka dan Konstitusional
Perkembangan 120 anggota DPR dari delapan fraksi ini menandai bahwa polemik Gibran telah memasuki jalur politik formal di parlemen.
Keterlibatan 11 anggota Gerindra menjadi salah satu fakta yang menarik untuk dicermati, tetapi tidak boleh langsung ditafsirkan sebagai perubahan sikap resmi partai atau keretakan koalisi pemerintahan.
Pada akhirnya, persoalan ini harus diselesaikan melalui proses hukum dan konstitusional yang transparan, dengan tetap menghormati kewenangan setiap lembaga negara.
Publik berhak mengetahui perkembangan prosesnya, dasar hukum yang digunakan, serta alasan yang disampaikan para pengusul. Namun, keputusan mengenai terpenuhi atau tidaknya syarat pemberhentian Wakil Presiden tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan jumlah tanda tangan.
SOROTAN PUBLIK – Rakyat Berhak Tahu. Akurasi, Keberanian, Integritas. Pers Pilar Ke-4 Demokrasi.
