Prabowo Terbitkan PP Nomor 48 Tahun 2025 tentang Tanah Telantar, Benarkah Tanah yang Dibiarkan Kosong Bisa Diambil Negara?
SOROTAN PUBLIK
Pemerintah memiliki kewenangan untuk menertibkan tanah yang sengaja ditelantarkan. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), PP Nomor 48 Tahun 2025 ditetapkan dan diundangkan pada 6 November 2025. Peraturan ini menggantikan PP Nomor 20 Tahun 2021 dan masih berstatus berlaku.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan tanah agar tidak dikuasai atau dimiliki tanpa dimanfaatkan, sementara kebutuhan masyarakat terhadap akses tanah terus meningkat.
Tanah Telantar Tidak Sama dengan Tanah Kosong
Istilah tanah nganggur yang ramai beredar di media sosial perlu dipahami secara tepat. Tanah kosong tidak otomatis dapat dinyatakan sebagai tanah telantar dan langsung diambil alih negara.
Penertiban tanah telantar harus mengacu pada kriteria dan mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Unsur kesengajaan untuk tidak mengusahakan, tidak menggunakan, tidak memanfaatkan, atau tidak memelihara tanah menjadi salah satu aspek penting dalam proses penertiban.
Dengan demikian, keberadaan tanah yang belum dibangun atau belum dimanfaatkan untuk sementara waktu tidak serta-merta menjadi alasan negara menghapus hak kepemilikan seseorang.
Bagaimana Proses Penertiban Tanah Telantar?
Penertiban bukan proses pengambilalihan sepihak tanpa prosedur. Pemerintah harus melakukan tahapan administratif, pemeriksaan, dan penilaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Apabila suatu bidang tanah memenuhi kriteria sebagai tanah telantar, pemerintah dapat melanjutkan proses penertiban hingga penetapan status tanah telantar sesuai kewenangan pejabat terkait.
Setelah ditetapkan sebagai tanah telantar, tanah tersebut dapat menjadi aset Bank Tanah dan/atau Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN), sebagaimana diatur dalam PP Nomor 48 Tahun 2025.
Artinya, penguasaan negara atas tanah telantar merupakan konsekuensi dari proses hukum yang harus ditempuh, bukan tindakan otomatis hanya karena pemilik tidak membangun atau membiarkan tanahnya kosong.
Bukan Alasan untuk Merampas Tanah Rakyat
Kebijakan penertiban tanah telantar perlu dijalankan secara hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.
Hak milik atas tanah tetap memiliki perlindungan hukum. Negara tidak boleh menjadikan kebijakan penertiban sebagai alasan untuk mengambil tanah masyarakat tanpa dasar hukum, pemeriksaan, dan prosedur yang sah.
Di sisi lain, pemilik tanah juga memiliki tanggung jawab untuk menggunakan, memanfaatkan, dan memelihara tanah sesuai fungsi sosial hak atas tanah sebagaimana prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Pokok Agraria.
Publik Perlu Mengawasi Pelaksanaannya
Penerapan PP Nomor 48 Tahun 2025 akan menjadi ujian bagi pemerintah dalam menyeimbangkan kepastian hak atas tanah dengan kepentingan masyarakat luas.
Penertiban harus dilakukan secara transparan, objektif, dan tidak diskriminatif. Jangan sampai masyarakat kecil menjadi pihak yang dirugikan, sementara penguasaan lahan berskala besar yang terbukti ditelantarkan justru tidak tersentuh.
Publik berhak mengetahui bagaimana pemerintah menentukan suatu bidang tanah sebagai tanah telantar, siapa yang menjadi sasaran penertiban, serta untuk kepentingan apa tanah yang telah ditetapkan tersebut akan dimanfaatkan.
Pada akhirnya, tanah harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Namun, tujuan tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang adil, bukan melalui tindakan sewenang-wenang.
SOROTAN PUBLIK – Rakyat Berhak Tahu. Akurasi, Keberanian, Integritas. Pers Pilar Ke-4 Demokrasi.
