120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan Hak Menyatakan Pendapat untuk Gibran, Proses Pemakzulan Memasuki Babak Baru
SOROTAN PUBLIK – Dinamika politik dan ketatanegaraan nasional memasuki babak baru setelah sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi resmi menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Usulan tersebut disampaikan kepada pimpinan DPR dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Langkah ini berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran serta penilaian para pengusul bahwa yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan bahwa berdasarkan dokumen yang ditandatangani, jumlah anggota DPR yang mengusulkan HMP mencapai 120 orang dari seluruh delapan fraksi.
“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk Hak Menyatakan Pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang, dari delapan fraksi yang ada,” kata Saan.
Pimpinan DPR menyatakan menerima usulan tersebut dan akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan. Usulan itu dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026).
Delapan Fraksi Terlibat dalam Pengusulan
Berdasarkan rincian yang disampaikan pimpinan DPR, 120 anggota yang menandatangani usulan berasal dari:
- PDI Perjuangan: 14 anggota.
- Partai Golkar: 11 anggota.
- Partai Gerindra: 11 anggota.
- Partai NasDem: 19 anggota.
- Partai Kebangkitan Bangsa: 18 anggota.
- Partai Keadilan Sejahtera: 28 anggota.
- Partai Amanat Nasional: 1 anggota.
- Partai Demokrat: 18 anggota.
Keterlibatan seluruh delapan fraksi membuat usulan ini menjadi perkembangan politik yang mendapat perhatian luas di parlemen.
Namun, jumlah penandatangan tidak boleh disamakan dengan keputusan resmi DPR untuk memberhentikan Wakil Presiden. Tahapan HMP dan proses pemakzulan merupakan mekanisme konstitusional yang memiliki persyaratan serta tahapan tersendiri.
Apa Alasan Pengajuan HMP terhadap Gibran?
Salah satu alasan yang disampaikan para pengusul berkaitan dengan persoalan persyaratan pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024.
Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, dalam rapat tersebut menyampaikan pandangan bahwa terdapat indikasi pelanggaran terhadap ketentuan konstitusi mengenai persyaratan Wakil Presiden.
Ia juga menyinggung Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa sebagai salah satu landasan argumentasi pengusul.
Sementara itu, pimpinan DPR Saan Mustopa menjelaskan bahwa substansi usulan tersebut mengacu pada Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat mengenai Presiden atau Wakil Presiden yang dinilai tidak lagi memenuhi syarat untuk menduduki jabatannya.
Penting dicatat, argumentasi tersebut merupakan pendapat dan dasar pengajuan dari para anggota DPR. Kebenaran dalil hukum serta konsekuensi konstitusionalnya masih harus melalui mekanisme yang ditentukan undang-undang.
Apa Itu Hak Menyatakan Pendapat?
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Hak ini diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 beserta perubahannya.
Berdasarkan Pasal 79 ayat (4) UU MD3, DPR dapat menggunakan HMP untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa, serta dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, termasuk apabila dinilai tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.
Dengan demikian, HMP bukan sekadar pernyataan politik biasa. Dalam perkara yang berkaitan dengan pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden, hak tersebut dapat menjadi bagian dari tahapan awal proses pemakzulan atau impeachment.
Bagaimana Tahapan HMP hingga Pemakzulan?
Proses pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden tidak dapat dilakukan secara otomatis hanya karena muncul usulan dari sejumlah anggota DPR.
Ada beberapa tahapan penting yang harus dilalui.
1. Usulan diajukan oleh anggota DPR
Pasal 210 UU MD3 mengatur bahwa usulan HMP dapat diajukan paling sedikit 25 anggota DPR. Pengusulan juga harus disertai dokumen yang memuat materi, alasan, serta bukti yang sah apabila berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan.
Dengan 120 penandatangan, jumlah pengusul yang disampaikan dalam rapat telah melampaui persyaratan minimal tersebut.
2. Dibahas dan diputuskan dalam rapat paripurna DPR
Usulan disampaikan kepada pimpinan DPR, diumumkan dalam rapat paripurna, kemudian dibahas sesuai mekanisme Badan Musyawarah dan tata tertib DPR.
Untuk menjadi hak menyatakan pendapat DPR, usulan harus memperoleh persetujuan rapat paripurna dengan ketentuan kuorum kehadiran dan persetujuan sebagaimana diatur dalam UU MD3.
3. Pembentukan panitia khusus
Apabila rapat paripurna menyetujui usulan HMP, DPR membentuk panitia khusus yang terdiri atas unsur fraksi-fraksi.
Panitia khusus bertugas melakukan pembahasan dan pendalaman terhadap materi serta bukti yang diajukan.
4. DPR dapat membawa pendapatnya ke Mahkamah Konstitusi
Apabila proses tersebut berkaitan dengan dugaan bahwa Wakil Presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, DPR harus menempuh mekanisme konstitusional dengan mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi.
Pengajuan kepada MK harus memperoleh dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna, dengan syarat sidang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota DPR.
5. Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus
Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR tersebut.
Pasal 7B UUD 1945 menetapkan bahwa MK wajib memutus perkara paling lama 90 hari setelah permintaan DPR diterima.
Dalam tahap ini, dalil dan bukti yang diajukan harus diuji berdasarkan hukum, bukan semata-mata berdasarkan dukungan politik.
6. Keputusan akhir berada pada MPR
Apabila MK memutuskan bahwa pendapat DPR terbukti sesuai ketentuan konstitusi, DPR dapat meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.
MPR kemudian menggelar sidang untuk memutuskan usulan tersebut. Wakil Presiden yang bersangkutan harus diberi kesempatan menyampaikan penjelasan.
Pasal 7B ayat (7) UUD 1945 mengatur bahwa keputusan pemberhentian harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat jumlah anggota dan disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir.
Artinya, keputusan akhir pemberhentian bukan berada di tangan 120 anggota DPR yang menandatangani usulan, melainkan harus melalui rangkaian mekanisme konstitusional hingga MPR.
120 Tanda Tangan Belum Berarti Gibran Dimakzulkan
Perkembangan ini perlu dipahami secara cermat agar masyarakat tidak salah mengartikan proses ketatanegaraan.
Ada perbedaan mendasar antara mengusulkan HMP, menyetujui HMP sebagai sikap resmi DPR, mengajukan pendapat DPR kepada MK, dan keputusan MPR untuk memberhentikan Wakil Presiden.
Keempatnya merupakan tahapan yang berbeda.
Dengan demikian, meskipun 120 anggota DPR telah menandatangani usulan, Gibran Rakabuming Raka belum otomatis kehilangan jabatan Wakil Presiden. Prosesnya masih harus mengikuti ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Publik Menunggu Proses Hukum dan Politik Berjalan Terbuka
Polemik ini kembali menempatkan persoalan persyaratan jabatan publik, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dalam perhatian nasional.
Dalam negara hukum, setiap pejabat publik memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan konstitusi. Namun, setiap tuduhan atau dalil pelanggaran juga harus diuji melalui prosedur hukum yang sah.
DPR memiliki fungsi pengawasan, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji pendapat DPR dalam proses pemakzulan, sedangkan MPR memiliki kewenangan mengambil keputusan akhir sesuai UUD 1945.
Publik berhak mengetahui perkembangan proses tersebut secara transparan, termasuk dasar hukum, bukti yang diajukan, serta pertimbangan lembaga negara yang mengambil keputusan.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya menyangkut posisi seorang Wakil Presiden, tetapi juga menyangkut bagaimana konstitusi dijalankan, bagaimana lembaga negara mempertanggungjawabkan kewenangannya, dan bagaimana prinsip negara hukum dijaga.
Rakyat berhak mendapatkan kepastian hukum. Setiap jabatan harus tunduk pada konstitusi, dan setiap proses pemberhentian pejabat negara wajib berjalan berdasarkan hukum, bukti, serta mekanisme demokrasi.
SOROTAN PUBLIK – Rakyat Berhak Tahu. Akurasi, Keberanian, Integritas. Pers Pilar Ke-4 Demokrasi.
