Rizkan Al Mubarok: APBD Jambi Bukan untuk Dihabiskan, tetapi Harus Kembali kepada Rakyat! Tegas Lawan Korupsi dan Pemborosan Anggaran
SOROTAN PUBLIK – Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi harus menjadi perhatian serius seluruh elemen masyarakat. Anggaran daerah bukan sekadar angka dalam dokumen pemerintahan, bukan pula target penyerapan yang harus dihabiskan menjelang akhir tahun. APBD merupakan uang rakyat yang wajib dikelola secara transparan, bertanggung jawab, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Rizkan Al Mubarok, Ketua Dewan Perwakilan AWNI Sumatera Raya, yang menegaskan pentingnya fungsi kontrol sosial terhadap setiap kebijakan dan penggunaan anggaran pemerintah daerah.
Menurut Rizkan, ukuran keberhasilan pengelolaan APBD tidak boleh hanya dilihat dari tingginya angka serapan anggaran. Hal yang jauh lebih penting adalah apakah setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, menyelesaikan persoalan daerah, dan menghasilkan pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh rakyat.
APBD Harus Berpihak kepada Kepentingan Rakyat
Rizkan menilai pemerintah daerah perlu memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan APBD berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar kepentingan birokrasi atau proyek yang terlihat besar tetapi minim manfaat.
Pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, perbaikan fasilitas publik, hingga pemerataan pembangunan harus memperoleh perhatian berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah.
“APBD adalah uang rakyat. Karena itu, penggunaannya harus tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Jangan hanya mengejar serapan, tetapi pastikan setiap rupiah anggaran benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan yang lebih baik,” tegas Rizkan.
Ia mengingatkan, masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran direncanakan, siapa yang melaksanakan program, berapa biaya yang digunakan, serta apa hasil yang diperoleh.
Efisiensi Anggaran Bukan Berarti Mengurangi Hak Rakyat
Dalam pandangannya, efisiensi anggaran harus menjadi bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang sehat. Namun, efisiensi tidak boleh dimaknai sebatas pemotongan belanja tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap pelayanan publik.
Efisiensi yang sesungguhnya adalah menghilangkan pemborosan, menekan biaya yang tidak mendesak, mencegah kegiatan yang tidak memberikan manfaat jelas, serta memastikan belanja pemerintah menghasilkan nilai terbaik bagi masyarakat.
Anggaran harus diarahkan kepada program prioritas yang memiliki dampak terukur. Setiap kegiatan perlu dievaluasi berdasarkan urgensi, manfaat, kualitas pelaksanaan, dan hasil akhirnya.
Rizkan menilai tidak sepatutnya uang rakyat terserap untuk kegiatan yang manfaatnya sulit dibuktikan, sementara kebutuhan dasar masyarakat masih memerlukan perhatian serius.
Perang terhadap Korupsi Harus Dimulai dari Pengawasan Anggaran
Rizkan menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui slogan dan pernyataan politik. Pencegahan harus dilakukan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan proyek, hingga pemeriksaan hasil pekerjaan.
Menurutnya, setiap indikasi penyimpangan harus ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang berlaku.
Praktik penggelembungan harga, proyek fiktif, pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, serta dugaan permainan dalam pengadaan merupakan persoalan yang harus dicegah dan ditangani berdasarkan bukti.
Tidak boleh ada pejabat, kontraktor, ataupun pihak lain yang kebal terhadap pemeriksaan apabila terdapat indikasi pelanggaran. Namun, setiap dugaan juga harus diperiksa secara objektif dan tidak boleh berubah menjadi tuduhan tanpa bukti.
“Uang rakyat harus dijaga. Jangan sampai anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan justru menjadi ruang mencari keuntungan pribadi atau kelompok. Jika ada penyimpangan, harus diperiksa dan diproses sesuai hukum,” menjadi pesan utama pengawasan yang disuarakan Rizkan.
AWNI Dorong Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial, Rizkan menilai keterbukaan informasi merupakan salah satu fondasi penting untuk mencegah penyalahgunaan anggaran.
Masyarakat perlu memperoleh akses terhadap informasi publik mengenai perencanaan program, alokasi belanja, proses pengadaan, pelaksanaan kegiatan, serta hasil pembangunan. Keterbukaan tersebut memungkinkan masyarakat, pers, dan lembaga pengawas menjalankan fungsi pemantauan secara lebih efektif.
Ia juga mendorong agar pemerintah daerah tidak alergi terhadap kritik dan pertanyaan publik. Kritik yang disampaikan berdasarkan fakta bukanlah bentuk permusuhan terhadap pemerintah, melainkan bagian dari mekanisme demokrasi untuk memastikan kekuasaan dijalankan secara bertanggung jawab.
Pers memiliki peran strategis sebagai pilar keempat demokrasi, yakni menyampaikan informasi, menguji kebijakan, mengungkap persoalan berdasarkan fakta, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui penggunaan uang publik.
Jangan Ukur Keberhasilan dari Banyaknya Proyek
Rizkan mengingatkan bahwa pembangunan tidak seharusnya hanya diukur dari banyaknya proyek yang dilaksanakan atau besarnya anggaran yang terserap.
Keberhasilan pembangunan harus terlihat dari kualitas jalan dan jembatan, kemudahan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan, peningkatan mutu pendidikan, terbukanya kesempatan ekonomi, serta berkurangnya kesenjangan pembangunan antardaerah.
Program yang baik harus memiliki tujuan jelas, indikator keberhasilan yang terukur, pelaksanaan yang berkualitas, dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi secara berkala agar program yang tidak efektif dapat diperbaiki, sementara program yang terbukti bermanfaat dapat diperkuat.
Kontrol Sosial Bukan untuk Menjatuhkan Pemerintah
Rizkan menegaskan bahwa pengawasan terhadap APBD bukan bertujuan menghambat pemerintahan atau mencari kesalahan pejabat. Kontrol sosial justru diperlukan agar pemerintahan berjalan sesuai kepentingan masyarakat dan tidak menyimpang dari tujuan pembangunan.
Pemerintah daerah membutuhkan dukungan masyarakat dalam menjalankan program pembangunan. Namun, dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan transparansi, keberanian melakukan evaluasi, dan kesediaan menerima kritik.
Menurut Rizkan, pemerintah yang terbuka terhadap pengawasan akan memiliki kesempatan lebih besar untuk memperbaiki tata kelola anggaran dan meningkatkan kepercayaan publik.
Karena itu, pengawasan APBD harus dilakukan secara konsisten, bukan hanya ketika muncul persoalan atau menjelang pergantian tahun anggaran.
Pesan Tegas Rizkan: Jambi Harus Lebih Baik dengan APBD yang Tepat Sasaran
Rizkan mengajak seluruh elemen masyarakat Jambi untuk ikut mengawasi penggunaan anggaran daerah. Mulai dari masyarakat, insan pers, organisasi kemasyarakatan, akademisi, hingga lembaga pengawasan, semuanya memiliki ruang untuk berpartisipasi sesuai kewenangan masing-masing.
Ia menekankan empat prinsip utama dalam pengelolaan APBD:
- Tepat sasaran: Anggaran harus menjawab kebutuhan dan persoalan nyata masyarakat.
- Transparan: Informasi penggunaan uang rakyat harus terbuka dan dapat diakses sesuai ketentuan.
- Akuntabel: Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum.
- Berdampak nyata: Hasil pembangunan harus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“Jambi bisa lebih baik apabila APBD dikelola dengan benar. Kita mendukung efisiensi, tetapi efisiensi harus melindungi kepentingan rakyat. Kita mendukung pembangunan, tetapi pembangunan harus memiliki manfaat nyata. Dan kita mendukung pemerintahan yang kuat, tetapi kekuatan itu harus disertai transparansi serta tanggung jawab kepada masyarakat,” tegas Rizkan.
Pada akhirnya, APBD bukan milik pejabat, bukan milik kelompok tertentu, dan bukan pula milik segelintir orang yang memiliki akses terhadap kekuasaan. APBD adalah instrumen pembangunan yang sumber dan penggunaannya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Jambi membutuhkan pengelolaan anggaran yang bersih, efisien, terbuka, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Sebab, setiap rupiah uang publik memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Rakyat berhak tahu ke mana uangnya digunakan. Rakyat berhak mengawasi. Dan rakyat berhak menikmati hasil pembangunan.
SOROTAN PUBLIK – Rakyat Berhak Tahu. Akurasi, Keberanian, Integritas. Pers Pilar Ke-4 Demokrasi.
