Pengadaan Promosi Pemerintah Bernilai Miliaran Rupiah Libatkan Nama Raffi Ahmad, Publik Pertanyakan Urgensi Anggaran
SOROTAN PUBLIK – Nama Raffi Ahmad dan Nagita Slavina kembali menjadi sorotan setelah beredarnya data pengadaan jasa publikasi dan promosi pemerintah yang mencantumkan sejumlah kanal digital serta layanan yang dikaitkan dengan keduanya.
Sorotan muncul di tengah kebijakan efisiensi anggaran negara. Sejumlah paket pengadaan yang disebut tercatat dalam data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga periode 2023–2026 itu memiliki nilai hingga miliaran rupiah.
Berdasarkan informasi yang merujuk pada portal data.inaproc.id, paket pengadaan tersebut mencakup penayangan konten di Instagram, TikTok, YouTube RANS Entertainment, hingga jasa kehadiran dalam kegiatan tertentu.
Dalam rincian yang beredar, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) disebut mengadakan lima paket pengadaan pada 2024. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tercatat memiliki sejumlah paket pengadaan pada periode 2025 hingga 2026.
Rincian Paket Pengadaan yang Menjadi Sorotan
Pada lingkungan Kemendikbudristek tahun 2024, terdapat lima paket yang disebut berkaitan dengan layanan publikasi dan promosi, yakni:
- Penayangan video YouTube RANS Entertainment dengan nilai sekitar Rp452 juta.
- Penayangan Instagram Reels melalui akun @raffinagita1717 senilai sekitar Rp205 juta.
- Penayangan Instagram Story melalui akun @raffinagita1717 senilai sekitar Rp576 juta.
- Jasa kehadiran dalam kegiatan atau event attendance dengan nilai sekitar Rp2,6 miliar.
- Penayangan konten TikTok melalui akun @raffinagita1717 senilai sekitar Rp145 juta.
Sementara itu, pada lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat beberapa paket yang juga menjadi perhatian.
Pada 2025, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut disebut memiliki paket influencer engagement dengan nilai sekitar Rp3,6 miliar.
Pada tahun yang sama, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya juga disebut mengadakan paket influencer engagement untuk pembangunan BINS dengan nilai sekitar Rp3,6 miliar.
Adapun pada 2026, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap disebut memiliki paket jasa publikasi influencer untuk kegiatan Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna, dengan nilai sekitar Rp3,6 miliar.
Transparansi dan Efektivitas Anggaran Dipertanyakan
Besarnya nilai paket pengadaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai urgensi, dasar penentuan harga, mekanisme pemilihan penyedia jasa, serta hasil yang diperoleh pemerintah dari kegiatan promosi tersebut.
Di tengah tuntutan penghematan belanja negara, masyarakat berhak mengetahui apakah penggunaan anggaran untuk promosi melalui influencer telah melalui perencanaan yang matang dan memberikan manfaat yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.
Namun, nilai paket pengadaan tidak serta-merta membuktikan adanya penyimpangan. Penilaian terhadap kewajaran belanja harus mempertimbangkan ruang lingkup pekerjaan, durasi kontrak, keluaran yang dijanjikan, realisasi pembayaran, serta bukti pertanggungjawaban kegiatan.
Karena itu, keterbukaan dokumen pengadaan menjadi penting. Pemerintah dan kementerian terkait perlu menjelaskan tujuan setiap paket, proses pemilihan penyedia, rincian pekerjaan, serta hasil evaluasi efektivitas promosi.
Publik juga perlu memperoleh kejelasan mengenai hubungan antara nama figur publik yang tercantum dalam paket pengadaan dengan pihak penyedia jasa dan pelaksana kontrak.
Sorotan ini bukan semata-mata persoalan siapa figur publik yang terlibat, melainkan menyangkut prinsip akuntabilitas penggunaan uang negara. Setiap rupiah anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat.
Hingga rincian dokumen kontrak, realisasi pembayaran, dan tanggapan resmi kementerian terkait diperoleh, angka-angka tersebut perlu diperlakukan sebagai informasi pengadaan yang masih harus diverifikasi lebih lanjut.
SOROTAN PUBLIK – Rakyat Berhak Tahu. Akurasi, Keberanian, Integritas. Pers Pilar Ke-4 Demokrasi.
