Kapolri Suyudi Merasa Dikhianati, Tegaskan Tak Ada Kompromi dalam Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo
SOROTAN PUBLIK – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkapkan kekecewaannya terhadap dugaan praktik penyadapan ilegal yang disebut menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara. Ia menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pengkhianatan yang tidak dapat ditoleransi, termasuk apabila terbukti melibatkan oknum dari internal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Pernyataan tersebut disampaikan Suyudi saat menghadiri Konferensi Gerakan Pemuda Cipayung Plus Pusat di Jakarta, Selasa (11/11/2026).
“Ini adalah perbuatan yang sangat-sangat mengkhianati kita semua. Saya dan rekan-rekan merasakan terkhianati,” kata Suyudi.
Ia menegaskan bahwa Polri tidak akan memberikan kompromi kepada siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. Penindakan, menurutnya, harus dilakukan tanpa memandang pangkat, jabatan, maupun kedudukan seseorang di lingkungan kepolisian.
Sikap tersebut menjadi penegasan bahwa setiap anggota Polri harus tunduk pada hukum dan tidak boleh menyalahgunakan kewenangan institusi.
Dugaan Kasus Penyadapan Menjadi Sorotan
Informasi yang beredar menyebutkan adanya penetapan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
Nama-nama yang disebut dalam informasi tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Aktivitas yang dipersoalkan diduga berlangsung sepanjang 2025–2026 dengan sasaran Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Penyidik juga disebut mendalami dugaan penghapusan data hasil penyadapan pada Oktober 2026 yang diduga bertujuan menghilangkan jejak.
Informasi yang sama menyebutkan tiga orang, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso, telah ditempatkan di Rutan Mako Brimob, Depok. Sementara Slamet Uliandi disebut belum menjalani penahanan karena kondisi kesehatan.
Namun, seluruh informasi mengenai identitas tersangka dan status penahanan tersebut tetap memerlukan verifikasi melalui keterangan resmi aparat penegak hukum dan dokumen perkara.
Publik Menunggu Transparansi dan Penegakan Hukum
Dugaan penyadapan ilegal yang menyasar kepala negara dan berbagai elemen masyarakat merupakan persoalan serius apabila terbukti secara hukum.
Praktik penyadapan tanpa kewenangan dan prosedur yang sah berpotensi melanggar hukum, hak privasi, serta ketentuan perlindungan informasi dan data elektronik.
Karena itu, masyarakat membutuhkan penjelasan terbuka mengenai bagaimana aktivitas tersebut berlangsung, siapa yang bertanggung jawab, apa motif di baliknya, serta apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan di dalam institusi negara.
Penanganan perkara ini juga harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Setiap orang yang disebut dalam perkara tetap memiliki hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil sampai adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Ketegasan Kapolri Suyudi Ario Seto kini menjadi perhatian. Publik menantikan pembuktian bahwa penegakan hukum benar-benar berlaku bagi semua pihak tanpa terkecuali.
Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap Polri tidak hanya ditentukan oleh pernyataan ketegasan, tetapi juga oleh transparansi, profesionalitas, keberanian mengungkap fakta, dan konsistensi dalam menindak setiap pelanggaran hukum.
Sumber bahan awal: Kompas.
