Dengan Siapa Prabowo Berteman? Isu Pengunduran Diri Gibran Buka Spekulasi Peta Politik Istana dan Calon Wapres Pengganti

SOROTAN PUBLIK | JAKARTA – Wacana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memunculkan berbagai spekulasi mengenai masa depan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, hubungan politik di lingkaran Istana, hingga kemungkinan munculnya figur baru untuk menduduki kursi Wakil Presiden.

Di tengah dinamika tersebut, sebuah tulisan opini yang disampaikan Gunadi mengangkat pertanyaan menarik: dengan siapa seorang pemimpin memilih berteman, dan sejauh mana lingkungan terdekat memengaruhi arah kebijakan serta keputusan politiknya?

Tulisan itu mengaitkan situasi Gibran dengan sejarah hubungan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, khususnya pengunduran diri Mohammad Hatta pada 1956.

Sejarah Wakil Presiden dan Pengunduran Diri Mohammad Hatta

Sejak Indonesia merdeka, jabatan Wakil Presiden telah diisi sejumlah tokoh nasional dengan latar belakang dan perjalanan politik berbeda.

Mohammad Hatta merupakan Wakil Presiden pertama yang mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran dirinya berlaku mulai 1 Desember 1956, setelah terjadi perbedaan pandangan politik dengan Presiden Soekarno.

Pemberhentian Hatta kemudian dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1957.

Dalam perjalanan sejarah berikutnya, terdapat pula Wakil Presiden yang kemudian menjadi Presiden. B.J. Habibie menggantikan Soeharto setelah Presiden tersebut mengundurkan diri pada 1998. Sementara Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden pada 2001 setelah MPR memberhentikan Abdurrahman Wahid.

Jabatan Wakil Presiden juga pernah diemban dua kali oleh orang yang sama. Jusuf Kalla menjabat sebagai Wakil Presiden pada periode 2004–2009 bersama Susilo Bambang Yudhoyono dan kembali menjabat pada periode 2014–2019 bersama Joko Widodo.

Nama-nama Wakil Presiden Indonesia juga mencakup Hamzah Haz, yang perlu dimasukkan dalam daftar sejarah selain tokoh-tokoh yang disebutkan dalam tulisan Gunadi.

Analogi Lingkungan Kekuasaan

Dalam opininya, Gunadi menggunakan analogi seseorang yang menghadiri pesta di rumah tokoh terpandang, tetapi merasa tidak nyaman karena sikap orang-orang di sekeliling tuan rumah.

Analogi tersebut menggambarkan situasi ketika seseorang berada dalam lingkungan yang dinilai tidak tulus, penuh kepentingan, atau hanya memberikan pujian tanpa keberanian menyampaikan kritik.

Gunadi kemudian menghubungkan analogi itu dengan dinamika hubungan Prabowo dan Gibran.

Menurut pandangannya, keputusan Gibran untuk menyampaikan niat mengundurkan diri dapat menjadi momentum bagi Prabowo untuk melihat lebih jauh kondisi lingkungan politik di sekitarnya, termasuk loyalitas orang-orang yang berada dalam lingkaran pemerintahan dan koalisi pendukung.

Namun, anggapan bahwa lingkungan Istana dipenuhi pihak yang tidak tulus, atau bahwa Prabowo tidak lagi ingin mempertahankan Gibran, merupakan interpretasi politik penulis opini dan belum dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah terbukti.

Gibran Telah Menyampaikan Niat Mundur

Pada Selasa (10/11/2026), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Gibran bertemu Presiden Prabowo Subianto selama kurang lebih dua setengah jam.

Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri di tengah dinamika yang berkembang terkait keputusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Prasetyo menjelaskan bahwa Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat tersebut. Presiden justru memberikan sejumlah saran kepada Gibran.

Gibran juga disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian, pernyataan Istana yang telah dikonfirmasi adalah adanya penyampaian niat mengundurkan diri. Hal itu belum berarti pengunduran diri telah resmi berlaku atau kekosongan jabatan Wakil Presiden telah terjadi.

Bagaimana Mekanisme Pemilihan Wakil Presiden Pengganti?

Apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, mekanisme pengisiannya telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Artinya, Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon, sedangkan keputusan pemilihan berada di tangan MPR.

Mekanisme ini bukan penunjukan langsung oleh Presiden dan bukan pula pemilihan yang sepenuhnya ditentukan oleh satu partai politik.

Peta Kursi DPR dan Kalkulasi Politik

Komposisi kursi DPR periode 2024–2029 juga menjadi salah satu faktor yang dapat diperhitungkan dalam dinamika politik apabila proses pemilihan Wakil Presiden pengganti benar-benar berlangsung.

Berdasarkan data hasil Pemilu 2024, komposisi delapan partai politik yang memperoleh kursi DPR adalah:

• PDI Perjuangan: 110 kursi.
• Partai Golkar: 102 kursi.
• Partai Gerindra: 86 kursi.
• Partai NasDem: 69 kursi.
• PKB: 68 kursi.
• PKS: 53 kursi.
• PAN: 48 kursi.
• Partai Demokrat: 44 kursi.

Data tersebut sesuai dengan rekapitulasi perolehan kursi DPR hasil Pemilu 2024 yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik.

Dalam perspektif kalkulasi politik, komposisi parlemen dapat menjadi pertimbangan Presiden ketika menentukan dua nama calon Wakil Presiden. Figur yang memiliki hubungan politik dengan partai-partai besar berpotensi menjadi bagian dari pembicaraan antarkekuatan politik.

Namun, tidak ada ketentuan konstitusional yang mewajibkan Presiden memilih calon dari partai dengan jumlah kursi terbesar di luar partainya. Dua nama yang diajukan Presiden tetap harus melalui proses pemilihan di MPR.

Karena itu, kemungkinan munculnya calon dari Golkar, PDI Perjuangan, atau partai lain masih merupakan spekulasi politik, bukan keputusan yang telah ditetapkan.

Wakil Presiden dan Dinamika Hubungan Kekuasaan

Dalam praktik pemerintahan, Presiden dan Wakil Presiden memiliki kedudukan konstitusional masing-masing. Wakil Presiden membantu Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan, tetapi kebijakan negara tidak dapat disederhanakan seolah-olah seluruh peran Wakil Presiden hanya menghadiri acara seremonial atau memukul gong peresmian program.

Peran dan kewenangan keduanya harus dilihat berdasarkan konstitusi, pembagian tugas, serta keputusan pemerintahan yang berlaku.

Pesan utama tulisan Gunadi terletak pada pentingnya lingkungan yang jujur bagi seorang pemimpin. Loyalitas, menurut sudut pandang tersebut, tidak semestinya hanya diwujudkan melalui pujian, tetapi juga keberanian menyampaikan kritik dan informasi yang benar.

Pada akhirnya, dinamika politik di sekitar Prabowo dan Gibran masih akan ditentukan oleh perkembangan resmi, proses hukum, serta mekanisme konstitusional yang berlaku.

Publik kini menantikan bagaimana kelanjutan hubungan politik keduanya dan apakah wacana pengunduran diri Gibran benar-benar berujung pada perubahan komposisi kepemimpinan nasional.

Sebab, dalam pemerintahan, siapa yang berada di sekitar pemimpin memang dapat memengaruhi dinamika kekuasaan. Namun, arah kebijakan negara tetap harus dapat dipertanggungjawabkan melalui konstitusi, hukum, dan kepentingan rakyat.

Semoga negeri ini baik-baik saja.