PETI Jadi Sorotan Dewan UNESCO, Geopark Merangin Jambi Terancam Kehilangan Status Green Card Jika Tak Segera Dibbenahi
SOROTAN PUBLIK | JAMBI – Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Merangin Jambi UNESCO Global Geopark menjadi perhatian serius dalam evaluasi internasional UNESCO. Persoalan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan ilegal tersebut bahkan menjadi salah satu catatan penting dalam proses revalidasi yang menentukan keberlanjutan pengakuan internasional Geopark Merangin.
Geopark Merangin sebelumnya berhasil memperoleh penilaian green card dalam Sidang ke-11 Dewan UNESCO Global Geoparks di Paris, Prancis, pada 3 November 2026. Namun, capaian tersebut tidak berarti seluruh persoalan pengelolaan kawasan telah selesai.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jambi, Ariansyah, mengingatkan bahwa pemerintah daerah masih memiliki pekerjaan besar untuk menindaklanjuti berbagai catatan hasil evaluasi, terutama menyangkut aktivitas PETI yang berpotensi merusak lingkungan dan kawasan geologi yang dilindungi.
Dari 11 anggota Dewan UNESCO Global Geoparks yang memberikan penilaian, tujuh mendukung pemberian green card, sedangkan empat lainnya memberikan penilaian yang tidak mendukung dan menyoroti persoalan PETI.
Komposisi penilaian tersebut menunjukkan bahwa ancaman aktivitas pertambangan ilegal masih menjadi persoalan serius dalam upaya mempertahankan pengakuan internasional Geopark Merangin.
“Artinya, memang ada catatan-catatan yang harus dibenahi, khususnya terhadap penambangan emas tanpa izin itu,” ujar Ariansyah.
STATUS GREEN CARD BUKAN JAMINAN BEBAS EVALUASI
Ariansyah menjelaskan bahwa pemerintah tidak boleh terlena dengan hasil penilaian positif tersebut. Evaluasi terhadap pengelolaan geopark membutuhkan tindak lanjut nyata, khususnya dalam aspek konservasi dan perlindungan lingkungan.
Ia mengingatkan bahwa apabila berbagai catatan evaluasi tidak segera ditangani, status Geopark Merangin dikhawatirkan dapat mengalami penurunan menjadi yellow card.
Status yellow card membawa konsekuensi evaluasi dan pembatasan dalam periode tertentu, termasuk masa berlaku dua tahun sebelum penilaian berikutnya.
Karena itu, pemerintah daerah diminta tidak hanya mempertahankan pengakuan internasional secara administratif, tetapi juga memastikan kondisi lingkungan di kawasan geopark benar-benar terlindungi.
PEMPROV JAMBI DORONG PENERTIBAN PETI
Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi mendorong pemerintah Kabupaten Merangin bersama aparat kepolisian meningkatkan pengawasan dan patroli di kawasan Geopark Merangin.
Penanganan PETI membutuhkan langkah konkret, bukan sekadar imbauan atau kegiatan sosialisasi. Pengawasan lapangan, penegakan hukum, serta perlindungan kawasan yang memiliki nilai geologi dan ekologis harus berjalan secara berkelanjutan.
Selain pemerintah dan aparat penegak hukum, keterlibatan masyarakat, akademisi, organisasi lingkungan, serta pengelola geopark juga dinilai penting untuk memastikan upaya konservasi berjalan efektif.
PERLINDUNGAN GEOPARK JADI TANGGUNG JAWAB BERSAMA
Sebelumnya, upaya perlindungan kawasan Geopark Merangin juga dibahas melalui Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Badan Pengelola Geopark bersama Fakultas Hukum Universitas Jambi (UNJA).
Kegiatan tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas perlindungan kawasan, penguatan tata kelola, serta langkah penanganan aktivitas yang berpotensi mengancam kelestarian geopark.
Geopark Merangin bukan sekadar destinasi wisata daerah. Kawasan ini memiliki kekayaan geologi, fosil purba, keanekaragaman hayati, serta warisan sejarah dan budaya yang menjadi bagian penting dari identitas Kabupaten Merangin dan Provinsi Jambi.
Pengakuan UNESCO juga membawa tanggung jawab besar untuk memastikan kekayaan alam tersebut tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang.
PENGAWASAN PETI HARUS DIBUKTIKAN DENGAN TINDAKAN
Persoalan PETI di kawasan Geopark Merangin kini menjadi ujian bagi keseriusan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menjaga lingkungan.
Masyarakat tentu berharap status green card yang telah diperoleh tidak hanya menjadi kebanggaan dalam pemberitaan, tetapi benar-benar diikuti tindakan nyata untuk menghentikan aktivitas pertambangan ilegal yang merusak kawasan.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa pengawasan tidak berhenti setelah evaluasi UNESCO selesai. Penertiban harus dilakukan secara konsisten, termasuk menelusuri pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal sesuai ketentuan hukum.
Sebab, mempertahankan pengakuan internasional tidak cukup dengan memenuhi persyaratan administratif. Perlindungan lingkungan harus terlihat dari kondisi nyata di lapangan.
SOROTAN PUBLIK – Geopark Merangin merupakan aset alam dan warisan berharga masyarakat Jambi. Jangan sampai kebanggaan atas pengakuan internasional justru berbanding terbalik dengan kondisi lingkungan yang terus menghadapi ancaman.
Rakyat berhak mengetahui sejauh mana pemerintah melakukan pengawasan, bagaimana penegakan hukum terhadap PETI berjalan, dan apa langkah konkret untuk memastikan warisan alam Merangin tetap terlindungi.
Menjaga Geopark Merangin bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama demi masa depan lingkungan, pariwisata, dan generasi mendatang.
