MA Batalkan Suket Penyetaraan Pendidikan Gibran, tetapi Apakah Perjalanan Akademiknya Sudah Diperiksa Secara Utuh? Ini Pertanyaan Besarnya!

SOROTAN PUBLIK – Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memunculkan babak baru dalam polemik pendidikan orang nomor dua di Indonesia tersebut.

Salinan putusan yang dipublikasikan pada Selasa (10/11/2026) itu menjadi perhatian luas karena MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Subhan dan memerintahkan pencabutan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019.

Dalam pertimbangannya, MA menilai dokumen berupa Certificate of Attendance, Academic Records, Explanation of Grades, serta dokumen lainnya tidak cukup membuktikan bahwa Gibran telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA atau SMK.

Namun, di tengah putusan tersebut, muncul pertanyaan yang layak mendapatkan perhatian publik: apakah keseluruhan perjalanan pendidikan Gibran telah diperiksa secara komprehensif, termasuk proses perpindahan institusi pendidikan, pengakuan kredit akademik, dan kualifikasi pendidikan yang diperolehnya di luar negeri?

Pertanyaan ini bukan dimaksudkan untuk mengabaikan putusan MA, melainkan untuk mendorong keterbukaan informasi dan pemahaman yang lebih utuh mengenai persoalan administrasi pendidikan yang menjadi objek sengketa.

MA MEMBATALKAN SUKET, TETAPI BAGAIMANA DENGAN KESELURUHAN PERJALANAN PENDIDIKAN?

Dalam putusannya, MA menyoroti persoalan mendasar mengenai dokumen yang digunakan pemerintah sebagai dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.

MA menilai tidak ditemukan bukti berupa ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang menunjukkan penyelesaian jenjang pendidikan setingkat SMA atau SMK sebagai dasar penyetaraan.

Pertimbangan tersebut menjadi landasan penting dalam penilaian terhadap kecermatan administrasi penerbitan surat keterangan oleh pemerintah.

Meski demikian, persoalan pendidikan Gibran juga sering dibicarakan melalui rangkaian perjalanan akademiknya di sejumlah institusi pendidikan luar negeri.

Nama UTS Insearch di Australia, Management Development Institute of Singapore (MDIS) di Singapura, hingga University of Bradford di Inggris kerap disebut dalam pembahasan mengenai latar belakang pendidikannya.

Dalam informasi yang beredar, perjalanan tersebut dikaitkan dengan proses pendidikan lanjutan, termasuk program Advanced Diploma dan penyelesaian Bachelor of Science (Honours) Marketing di University of Bradford.

Di sinilah diperlukan penjelasan yang lebih terperinci.

Bagaimana proses perpindahan dari satu institusi ke institusi lainnya? Apakah terdapat pengakuan kredit akademik atau credit transfer? Berapa jumlah kredit yang diakui? Dokumen apa yang menjadi dasar penerimaan pada masing-masing institusi?

Dan yang paling penting, bagaimana hubungan seluruh proses akademik tersebut dengan persyaratan penyetaraan pendidikan setingkat SMA di Indonesia?

Pertanyaan-pertanyaan ini membutuhkan jawaban berdasarkan dokumen resmi dari institusi pendidikan terkait.

CERTIFICATE OF ATTENDANCE BUKAN IJAZAH, TETAPI APAKAH DOKUMEN LAIN SUDAH DIPERTIMBANGKAN?

Salah satu persoalan utama dalam putusan MA adalah penilaian terhadap Certificate of Attendance.

Secara akademik, Certificate of Attendance pada dasarnya menerangkan kehadiran atau partisipasi seseorang dalam suatu kegiatan pendidikan. Dokumen tersebut tidak otomatis dapat disamakan dengan ijazah atau sertifikat kelulusan.

Namun, pertanyaan yang perlu dijawab adalah apakah Certificate of Attendance tersebut merupakan satu-satunya dokumen yang menjadi dasar penilaian, atau terdapat dokumen akademik lain yang harus dipahami dalam konteks keseluruhan perjalanan pendidikan Gibran.

Bagaimana dengan Academic Records? Bagaimana dengan Explanation of Grades? Apakah terdapat diploma, transkrip, atau dokumen penyelesaian program yang berkaitan dengan pendidikan sebelumnya?

Dalam perkara administrasi pendidikan internasional, setiap dokumen memiliki fungsi dan kedudukan berbeda.

Karena itu, penilaian tidak cukup hanya dengan melihat nama dokumen, tetapi juga perlu memahami fungsi, substansi, dan hubungan dokumen tersebut dengan persyaratan hukum yang berlaku.

MA dalam pertimbangannya memang menyatakan dokumen yang diperiksa tidak membuktikan penyelesaian jenjang pendidikan yang dipersyaratkan.

Namun, masyarakat tetap berhak memahami secara lebih jelas bagaimana dokumen-dokumen tersebut dinilai dan mengapa dianggap tidak memenuhi persyaratan penyetaraan.

PENDIDIKAN LANJUTAN DAN PENYETARAAN SMA ADALAH DUA PERSOALAN BERBEDA

Ada satu hal yang tidak boleh dicampuradukkan dalam polemik ini.

Gelar Advanced Diploma maupun Bachelor of Science (Honours) Marketing tidak otomatis menggantikan persyaratan administratif penyetaraan pendidikan setingkat SMA atau SMK.

Kualifikasi pendidikan tinggi dan pengakuan kesetaraan pendidikan menengah merupakan dua persoalan yang berbeda.

Seseorang dapat memiliki riwayat pendidikan lanjutan, tetapi proses penyetaraan jenjang pendidikan sebelumnya tetap harus memenuhi ketentuan yang berlaku.

Sebaliknya, keberadaan dokumen pendidikan lanjutan juga tidak seharusnya diabaikan apabila dokumen tersebut relevan untuk memahami riwayat akademik seseorang.

Karena itu, persoalan yang perlu dijelaskan bukan sekadar apakah Gibran pernah mengikuti pendidikan di luar negeri atau memperoleh gelar akademik.

Persoalan utamanya adalah apakah dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pada 2019 telah memenuhi seluruh persyaratan hukum dan administratif yang berlaku saat itu.

Di sinilah transparansi dokumen menjadi sangat penting.

KEADILAN SUBSTANTIF JUGA MEMBUTUHKAN KETERBUKAAN FAKTA

Dalam pertimbangan putusannya, MA turut menyinggung prinsip keadilan substantif dan asas kecermatan dalam penerbitan keputusan administrasi negara.

Prinsip keadilan substantif menghendaki agar persoalan hukum tidak semata-mata dipandang dari formalitas prosedural, tetapi juga mempertimbangkan substansi dan fakta yang relevan.

Namun, prinsip tersebut harus diterapkan secara konsisten.

Jika pemerintah menerbitkan keputusan penyetaraan pendidikan, seluruh dasar administratifnya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Jika pengadilan membatalkan keputusan tersebut, pertimbangan hukumnya juga harus dapat dipahami masyarakat secara utuh.

Publik perlu mengetahui dokumen apa yang diperiksa, apa yang dianggap tidak memenuhi persyaratan, dan bagaimana hubungan antara riwayat pendidikan Gibran dengan objek sengketa yang diputus MA.

Keterbukaan semacam ini bukan bentuk perlawanan terhadap lembaga peradilan.

Justru sebaliknya, transparansi merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

JANGAN SAMPAI PERDEBATAN BERHENTI PADA SATU DOKUMEN

Polemik penyetaraan pendidikan Gibran seharusnya menjadi momentum untuk memperjelas seluruh aspek yang selama ini menjadi pertanyaan masyarakat.

Pemerintah perlu menjelaskan dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pada 2019.

Institusi pendidikan terkait perlu memberikan penjelasan mengenai riwayat akademik, status kelulusan, dan dokumen resmi yang dapat diverifikasi.

Sementara itu, putusan MA harus dipahami berdasarkan amar dan pertimbangan hukumnya, bukan ditafsirkan melampaui objek perkara yang diperiksa.

Sebab, pembatalan surat keterangan penyetaraan tidak dengan sendirinya menjawab seluruh pertanyaan mengenai perjalanan pendidikan seseorang. Demikian pula, keberadaan gelar pendidikan lanjutan tidak otomatis menyelesaikan persoalan administrasi penyetaraan jenjang sebelumnya.

Kedua persoalan tersebut harus ditempatkan secara proporsional.

PERTANYAAN BESAR UNTUK PEMERINTAH DAN PUBLIK

Pada akhirnya, ada sejumlah pertanyaan mendasar yang layak dijawab secara terbuka.

Apakah seluruh dokumen perjalanan pendidikan Gibran dari UTS Insearch, MDIS, hingga University of Bradford telah diperiksa dan diverifikasi secara menyeluruh?

Bagaimana proses pengakuan kredit akademik dan penerimaan pada masing-masing institusi?

Apa sebenarnya dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan pada 2019?

Dan apakah seluruh persyaratan hukum yang berlaku saat penerbitan keputusan tersebut telah dipenuhi?

Pertanyaan-pertanyaan itu membutuhkan jawaban berbasis dokumen, bukan sekadar pembelaan politik ataupun tudingan sepihak.

MA telah mengeluarkan putusan dalam perkara administrasi yang diajukan Subhan. Putusan tersebut harus dihormati dan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum.

Namun, penghormatan terhadap putusan pengadilan tidak berarti masyarakat kehilangan hak untuk meminta penjelasan mengenai fakta-fakta pendidikan yang relevan.

HUKUM HARUS TEGAS, FAKTA HARUS TERBUKA, DAN KEADILAN HARUS DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN.

Sebab, dalam negara demokrasi, tidak boleh ada pejabat yang berada di atas hukum. Tetapi juga tidak boleh ada fakta yang diabaikan hanya karena persoalannya telah menjadi pertarungan politik.

SOROTAN PUBLIK – Rakyat Berhak Tahu. Rakyat Cerdas. Rakyat Berdaulat.