Heboh! Anggota DPR Yanuar Arif Bawa Pesan “Gibran Mundur atau Dimundurkan”, PKS Dorong Hak Menyatakan Pendapat
JAKARTA – Dinamika politik nasional kembali menjadi sorotan setelah anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yanuar Arif Wibowo, membawa selembar kertas bertuliskan pesan politik, “Mas Gibran mundur atau dimundurkan”, seusai rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Tulisan tersebut menarik perhatian karena secara terbuka menyinggung posisi Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, di tengah berkembangnya polemik politik mengenai penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI.
Yanuar menjelaskan, kertas tersebut sengaja dibawanya karena dalam rapat paripurna tidak tersedia sesi interupsi bagi anggota dewan untuk menyampaikan pandangan secara langsung.
Aksi tersebut kemudian menjadi perhatian publik dan menambah dinamika perdebatan politik di lingkungan parlemen.
PKS Dorong Penggunaan Hak Menyatakan Pendapat
Fraksi PKS menjadi salah satu pihak yang mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat di DPR RI sebagai instrumen konstitusional untuk merespons polemik yang berkaitan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak DPR sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Melalui mekanisme tersebut, DPR dapat menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di dalam negeri maupun dunia internasional, termasuk dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai ketentuan konstitusi.
Namun, penggunaan hak tersebut memiliki persyaratan, mekanisme, dan tahapan politik maupun hukum yang harus dipenuhi.
Karena itu, dorongan politik dari suatu fraksi belum dapat diartikan sebagai keputusan resmi DPR untuk memulai proses pemberhentian Wakil Presiden.
Puan Maharani Terima Laporan Pengumpulan Tanda Tangan
Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku telah menerima laporan mengenai sejumlah anggota DPR yang mengumpulkan tanda tangan untuk mengajukan Hak Menyatakan Pendapat.
Menurut Puan, pimpinan DPR akan menindaklanjuti laporan tersebut setelah pembukaan masa sidang.
Sebelum mengambil langkah lebih lanjut, pimpinan DPR akan mendengarkan berbagai masukan dan pandangan dari fraksi-fraksi maupun anggota dewan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari proses kelembagaan DPR dalam menyikapi aspirasi anggota parlemen terkait penggunaan hak konstitusionalnya.
Dinamika Politik dan Konstitusionalitas HMP
Wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Wakil Presiden menjadi isu politik yang membutuhkan perhatian serius, terutama karena menyangkut kedudukan lembaga kepresidenan dan mekanisme ketatanegaraan Indonesia.
Dalam sistem konstitusi Indonesia, pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan desakan politik atau pengumpulan tanda tangan anggota parlemen.
Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur alasan serta mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Proses tersebut melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dengan persyaratan dan tahapan sebagaimana ditentukan konstitusi.
Dengan demikian, wacana yang berkembang di DPR saat ini perlu dibedakan antara aspirasi politik, pengajuan Hak Menyatakan Pendapat, dan proses pemberhentian Wakil Presiden secara konstitusional.
Publik Menanti Kelanjutan Sikap DPR
Perkembangan wacana Hak Menyatakan Pendapat diperkirakan akan menjadi salah satu perhatian dalam dinamika politik nasional setelah masa sidang DPR kembali dibuka.
Publik kini menantikan bagaimana sikap masing-masing fraksi dan pimpinan DPR dalam menyikapi dorongan tersebut.
Apakah wacana HMP akan berlanjut menjadi agenda resmi parlemen atau berhenti pada tahap aspirasi politik anggota dewan, masih menunggu perkembangan proses kelembagaan DPR RI.
Yang jelas, setiap langkah politik terkait kedudukan Presiden maupun Wakil Presiden harus tetap berlandaskan konstitusi, hukum, dan mekanisme demokrasi.
Sumber: Kumparan.
