DPR Sahkan UU Reforma Agraria, Tanah Terlantar Terancam Diambil Negara dan Didistribusikan kepada Rakyat
JAKARTA – Pengesahan Undang-Undang Reforma Agraria oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menjadi perhatian publik, khususnya terkait penataan penguasaan tanah, penanganan tanah terlantar, serta upaya mengurangi ketimpangan kepemilikan lahan di Indonesia.
Kebijakan reforma agraria selama ini menjadi salah satu agenda penting pemerintah dalam mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh akses terhadap tanah.
Salah satu isu yang kembali menjadi sorotan adalah keberadaan tanah yang tidak dimanfaatkan atau ditelantarkan oleh pemegang haknya. Tanah dengan status terlantar dapat menjadi objek penertiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun, perlu dipahami bahwa tidak semua tanah kosong atau tanah yang sedang tidak digunakan otomatis dapat disita negara.
Penetapan tanah terlantar harus melalui mekanisme identifikasi, pemeriksaan, pemberian peringatan, hingga prosedur penetapan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Reforma Agraria dan Pemerataan Kepemilikan Tanah
Reforma agraria merupakan kebijakan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar lebih berkeadilan.
Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi petani, buruh tani, masyarakat miskin, masyarakat adat, serta kelompok masyarakat lain yang membutuhkan akses terhadap tanah.
Melalui redistribusi tanah, pemerintah dapat menata kembali penguasaan tanah yang memenuhi kriteria sebagai objek reforma agraria untuk diberikan kepada masyarakat yang berhak sesuai ketentuan.
Dengan demikian, tanah tidak hanya menjadi instrumen investasi bagi kelompok yang memiliki modal besar, tetapi juga dapat menjadi sumber penghidupan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Tanah Terlantar Tidak Bisa Sembarangan Diambil Negara
Meskipun negara memiliki kewenangan melakukan penertiban terhadap tanah terlantar, pelaksanaannya tetap harus berdasarkan hukum.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menjadi salah satu landasan penting dalam pengaturan hak atas tanah di Indonesia.
Selain itu, ketentuan mengenai penertiban tanah terlantar diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021.
Regulasi tersebut mengatur mekanisme penertiban tanah yang terindikasi terlantar, termasuk tahapan evaluasi dan penetapan statusnya.
Artinya, tanah yang tidak sedang dibangun, belum dimanfaatkan, atau dibiarkan kosong tidak serta-merta kehilangan hak kepemilikannya. Harus ada pemeriksaan terhadap status hak, kewajiban pemegang hak, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Petani dan Masyarakat Kecil Diharapkan Mendapatkan Manfaat
Salah satu tujuan utama reforma agraria adalah mengurangi ketimpangan penguasaan tanah yang selama ini menjadi persoalan struktural di berbagai daerah.
Bagi petani kecil dan masyarakat yang tidak memiliki lahan, akses terhadap tanah dapat menjadi modal penting untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat ketahanan pangan, serta memperbaiki kondisi ekonomi keluarga.
Namun, redistribusi tanah harus dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran.
Pemerintah juga perlu memastikan penerima tanah benar-benar masyarakat yang memenuhi persyaratan, bukan pihak yang memiliki kepentingan ekonomi tersembunyi atau kelompok tertentu yang ingin mengambil keuntungan dari kebijakan tersebut.
Pengawasan terhadap Mafia Tanah Harus Diperkuat
Pelaksanaan reforma agraria juga membutuhkan pengawasan serius untuk mencegah praktik mafia tanah, manipulasi data pertanahan, penyalahgunaan kewenangan, dan konflik kepentingan.
Kepastian hukum harus diberikan kepada masyarakat yang memiliki tanah secara sah. Pada saat yang sama, negara juga harus hadir melindungi masyarakat kecil yang selama ini menghadapi persoalan ketimpangan dan konflik agraria.
Keberhasilan reforma agraria tidak cukup diukur dari luas tanah yang berhasil ditertibkan atau didistribusikan, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pada akhirnya, tanah merupakan sumber kehidupan yang memiliki fungsi sosial. Pengelolaannya harus memperhatikan kepentingan masyarakat luas, keadilan ekonomi, kepastian hukum, dan keberlanjutan lingkungan.
Reforma agraria diharapkan tidak berhenti sebagai kebijakan di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi instrumen negara untuk menghadirkan keadilan agraria dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
