Belanja Influencer Rp14,7 Miliar di KKP dan Kemendikbudristek Disorot ICW, Transparansi Kontrak Dipertanyakan

Sorotan Publik | JAKARTA — Pengadaan jasa influencer oleh kementerian kembali menjadi sorotan setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap nilai kontrak pengadaan publikasi dan promosi yang mencapai hampir Rp14,7 miliar selama periode 2024–2026.

Temuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai urgensi, kewajaran harga, transparansi penyedia jasa, serta manfaat nyata belanja publikasi bagi masyarakat.

Salah satu paket yang menjadi perhatian adalah pengadaan jasa publikasi influencer oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk program Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Cemaga Utara, Kabupaten Natuna, Tahun Anggaran 2026.

Paket pengadaan di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tersebut tercatat memiliki nilai sekitar Rp3,6 miliar.

Angka itu bukan satu-satunya pengadaan jasa influencer di lingkungan KKP. Berdasarkan penelusuran ICW terhadap data pengadaan pemerintah melalui INAPROC, total nilai pengadaan jasa influencer oleh KKP dan satuan kerja Museum dan Cagar Budaya di lingkungan kementerian yang menangani pendidikan dan kebudayaan pada periode 2024–2026 mencapai Rp14.696.955.002.

Tiga Paket Pengadaan KKP Capai Rp10,79 Miliar

Dalam temuannya, ICW mengidentifikasi tiga paket pengadaan jasa influencer di lingkungan KKP dengan total nilai sekitar Rp10,79 miliar.

Rinciannya meliputi:

1. Sekitar Rp3.596.955.000 untuk jasa influencer di Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada 2025.
2. Rp3.600.000.000 untuk jasa influencer pembangunan BINS di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya pada 2025.
3. Rp3.600.000.000 untuk jasa publikasi Kampung Nelayan Merah Putih di Natuna pada 2026.

Besarnya nilai pengadaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai komponen pekerjaan, jumlah influencer yang dilibatkan, target publikasi, serta dasar perhitungan biaya.

Paket senilai Rp3,6 miliar tidak otomatis berarti satu konten atau satu video dibayar dengan harga miliaran rupiah. Nilai kontrak dapat mencakup berbagai pekerjaan, produksi materi, distribusi konten, jasa sejumlah pihak, dan kebutuhan pelaksanaan lainnya.

Karena itu, rincian kontrak dan laporan realisasi pekerjaan menjadi informasi penting untuk menilai kewajaran pengeluaran tersebut.

PT Rans Animasi Indonesia dalam Pengadaan Kemendikbudristek

Selain KKP, ICW juga menyoroti lima paket pengadaan jasa publikasi di satuan kerja Museum dan Cagar Budaya pada 2024 dengan nilai keseluruhan sekitar Rp3,9 miliar.

Penyedia jasa dalam rangkaian pengadaan tersebut adalah PT Rans Animasi Indonesia.

Berdasarkan rincian yang disampaikan dalam materi temuan, paket-paket tersebut meliputi:

• Rp2.521.329.200 untuk jasa kehadiran dalam acara atau event attendance.
• Rp575.655.000 untuk publikasi Instagram Story akun @raffinagita1717.
• Rp452.698.902 untuk penayangan video di YouTube RANS Entertainment.
• Rp205.893.300 untuk publikasi Instagram Reels akun @raffinagita1717.
• Rp144.423.600 untuk penayangan konten TikTok akun @raffinagita1717.

Rangkaian pengadaan ini menjadi perhatian karena PT Rans Animasi Indonesia memiliki hubungan korporasi dengan ekosistem bisnis RANS.

Merujuk dokumen korporasi yang dihimpun Project Multatuli, PT Rans Entertainment Indonesia tercatat menguasai 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia. Raffi Ahmad disebut memiliki posisi sebagai pemegang saham mayoritas di perusahaan induk tersebut.

Meski demikian, hubungan korporasi dan nilai kontrak perusahaan tidak boleh langsung disamakan dengan pendapatan pribadi Raffi Ahmad. Untuk mengetahui aliran manfaat ekonomi secara tepat, diperlukan pemeriksaan struktur kepemilikan, isi kontrak, pembayaran, dan laporan keuangan perusahaan.

Efisiensi Anggaran dan Kewajiban Akuntabilitas

Persoalan belanja influencer juga perlu dilihat dalam konteks kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengarahkan kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah melakukan efisiensi belanja APBN dan APBD, termasuk membatasi pengeluaran untuk kegiatan seremonial, perjalanan dinas, dan belanja nonprioritas.

Dalam konteks tersebut, penggunaan anggaran miliaran rupiah untuk jasa publikasi eksternal membutuhkan penjelasan yang terukur.

Pemerintah perlu menunjukkan bahwa pengadaan tersebut memang dibutuhkan, dilaksanakan melalui prosedur yang sesuai, memiliki harga yang wajar, dan memberikan manfaat yang dapat dievaluasi.

Keberadaan unit komunikasi publik di kementerian juga menjadi alasan penting untuk menjelaskan mengapa jasa pihak ketiga diperlukan, apa keunggulan layanan yang dibeli, serta bagaimana hasilnya dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan.

Lima Pertanyaan Publik untuk KKP

Besarnya nilai paket publikasi Kampung Nelayan Merah Putih di Natuna perlu dijawab melalui keterbukaan informasi. Setidaknya terdapat lima hal mendasar yang layak dijelaskan KKP:

1. Siapa influencer yang dikontrak? Publik perlu mengetahui pihak yang terlibat dalam kegiatan publikasi serta peran masing-masing.
2. Apa saja pekerjaan yang harus diselesaikan? Berapa jumlah video, foto, unggahan, kegiatan, dan materi publikasi yang menjadi kewajiban penyedia?
3. Bagaimana perhitungan harga Rp3,6 miliar? KKP perlu menjelaskan komponen biaya, dasar penentuan harga, dan pembanding kewajarannya.
4. Siapa penyedia jasa dan bagaimana proses pemilihannya? Informasi mengenai perusahaan pelaksana, metode pengadaan, serta persyaratan kontrak penting untuk memastikan akuntabilitas.
5. Apa indikator keberhasilannya? Pemerintah perlu membuka target jangkauan, hasil publikasi, laporan pekerjaan, serta evaluasi manfaat komunikasi bagi masyarakat nelayan.

Pertanyaan tersebut bukan tuduhan bahwa pengadaan telah menyimpang. Namun, setiap penggunaan uang negara wajib dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan aturan pengadaan dan prinsip transparansi anggaran.

Uang Negara Harus Menghasilkan Manfaat bagi Rakyat

Program Kampung Nelayan Merah Putih membawa tujuan pembangunan yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat pesisir. Karena itu, masyarakat berhak mengetahui seberapa besar anggaran yang benar-benar digunakan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan nelayan, serta berapa bagian yang dialokasikan untuk kegiatan publikasi.

Promosi program pemerintah dapat menjadi kebutuhan komunikasi publik. Namun, efektivitasnya harus diukur berdasarkan hasil, bukan semata-mata jumlah tayangan atau popularitas figur yang dilibatkan.

KKP dan kementerian terkait perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai kontrak, penyedia jasa, ruang lingkup pekerjaan, realisasi pembayaran, serta hasil evaluasi pengadaan.

Jika seluruh proses telah dilaksanakan sesuai ketentuan, keterbukaan dokumen justru dapat memperkuat kepercayaan masyarakat. Sebaliknya, apabila ditemukan ketidakwajaran atau pelanggaran, mekanisme audit dan penegakan hukum harus berjalan sesuai kewenangan.

Dalam pengelolaan APBN, transparansi bukan sekadar formalitas administrasi. Itu merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat sebagai pemilik uang negara.

Rakyat Berhak Tahu. Rakyat Cerdas. Rakyat Berdaulat.