Lantik Empat DPD di Maluku, Harris Arthur Hedar Tegaskan Advokat Harus Berani Melawan Penyalahgunaan Kewenangan
Sorotan Publik | Maluku
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional (PERADI Profesional), Harris Arthur Hedar, melantik kepengurusan empat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di Provinsi Maluku.
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi sekaligus upaya memperluas peran advokat dalam mendukung penegakan hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat.
Dalam arahannya, Harris menegaskan bahwa advokat memiliki posisi penting sebagai salah satu pilar dalam sistem penegakan hukum. Karena itu, profesi advokat tidak boleh hanya dipandang sebagai pekerjaan yang memberikan pendampingan hukum, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menjaga keadilan.
Menurutnya, advokat harus memiliki keberanian menghadapi penyalahgunaan kewenangan serta tidak boleh gentar ketika membela masyarakat yang hak-haknya terancam.
Independensi Advokat Tidak Boleh Dikorbankan
Harris menekankan bahwa independensi merupakan prinsip mendasar yang harus dijaga setiap advokat dalam menjalankan profesinya.
Advokat tidak seharusnya tunduk pada tekanan kekuasaan, kepentingan politik, maupun kepentingan kelompok tertentu yang dapat mengganggu objektivitas dalam memberikan bantuan hukum.
Keberanian membela masyarakat, menurutnya, harus berjalan beriringan dengan profesionalitas, integritas, dan kepatuhan terhadap hukum serta kode etik profesi.
Dengan prinsip tersebut, advokat diharapkan mampu menjalankan fungsi pembelaan secara bertanggung jawab, baik dalam perkara yang melibatkan masyarakat kecil maupun persoalan hukum yang berhadapan dengan kekuatan dan kewenangan besar.
Penguatan Organisasi dan Pelayanan Hukum
Pelantikan empat DPD di Maluku juga menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi organisasi di tingkat daerah.
Kepengurusan daerah diharapkan tidak sekadar menjalankan fungsi administratif organisasi, tetapi mampu membangun pelayanan hukum yang profesional, meningkatkan kualitas sumber daya advokat, serta memperluas akses masyarakat terhadap pendampingan hukum.
Keberadaan organisasi advokat di daerah memiliki arti penting, terutama dalam membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban hukumnya serta memperoleh pendampingan ketika menghadapi persoalan hukum.
Advokat sebagai Penjaga Keadilan
Dalam negara hukum, advokat memiliki kedudukan penting dalam menjaga keseimbangan proses peradilan. Peran tersebut menuntut keberanian, tetapi juga membutuhkan integritas dan tanggung jawab.
Kritik terhadap penyalahgunaan kewenangan harus disampaikan melalui langkah hukum yang tepat, argumentasi yang kuat, dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pesan Harris Arthur Hedar menjadi pengingat bahwa independensi profesi advokat bukan hanya kepentingan organisasi, melainkan bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.
Pada akhirnya, kualitas profesi advokat tidak hanya diukur dari kemampuan memenangkan perkara, tetapi juga dari komitmen menjaga keadilan, melindungi hak masyarakat, dan menghormati supremasi hukum.
Advokat harus berdiri tegak membela keadilan, bukan menjadi alat kepentingan kekuasaan.
Rakyat Berhak Tahu. Rakyat Cerdas. Rakyat Berdaulat.
