Politisi PSI Sebut BJ Habibie Tak Memiliki Ijazah S1, Bandingkan dengan Polemik Gibran: Apa Faktanya?
Sorotan Publik – Pernyataan politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Sigit Widodo, yang menyebut Presiden ke-3 Republik Indonesia B.J. Habibie tidak memiliki ijazah sarjana (S1) memicu perdebatan publik. Pernyataan tersebut disampaikan saat ia membandingkan riwayat pendidikan Habibie dengan polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Melalui akun X pribadinya, Sigit menjelaskan bahwa Habibie sempat menempuh pendidikan Teknik Mesin di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung selama sekitar enam bulan sebelum melanjutkan studi ke Jerman.
Di Jerman, Habibie menempuh pendidikan teknik di Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) Aachen. Ia memperoleh gelar Diplom-Ingenieur (Dipl.-Ing.) pada 1960 dan kemudian meraih gelar doktor Doktor-Ingenieur (Dr.-Ing.) pada 1965.
Sigit berpendapat, apabila ukuran pendidikan seseorang hanya didasarkan pada keberadaan ijazah S1 seperti yang dikenal dalam sistem pendidikan Indonesia, Habibie dapat keliru dianggap tidak memiliki pendidikan tinggi. Ia menggunakan perbandingan tersebut untuk mengkritik pihak-pihak yang mempersoalkan dokumen pendidikan Gibran.
Diplom-Ingenieur Bukan Berarti Tidak Mengenyam Pendidikan Tinggi
Pernyataan bahwa Habibie tidak memiliki ijazah S1 perlu dipahami dalam konteks sistem pendidikan tinggi Jerman pada masa itu.
Gelar Diplom-Ingenieur merupakan gelar akademik teknik dalam sistem pendidikan Jerman lama. Program Diplom memiliki kurikulum tingkat lanjut dan tidak mengikuti pembagian jenjang sarjana (S1) dan magister (S2) seperti sistem pendidikan Indonesia saat ini.
Karena itu, tidak tepat menyimpulkan bahwa Habibie hanya lulusan SMA hanya karena riwayat pendidikannya tidak mengikuti pola ijazah S1 yang lazim dikenal di Indonesia. Habibie menyelesaikan pendidikan tinggi teknik di RWTH Aachen hingga memperoleh gelar doktor.
Dengan demikian, pernyataan Sigit lebih tepat dipahami sebagai penjelasan mengenai perbedaan sistem pendidikan dan nomenklatur gelar akademik, bukan sebagai bukti bahwa Habibie tidak memiliki kualifikasi pendidikan tinggi.
Pernyataan Sigit Muncul di Tengah Polemik Pendidikan Gibran
Perbandingan tersebut muncul setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026.
Dalam pertimbangan putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang menunjukkan Gibran telah menamatkan pendidikan setara SMA sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan UU Pemilu.
MK juga menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden melalui perkara tersebut. Mahkamah menjelaskan bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dan persoalan pemenuhan syarat calon berada dalam ranah lembaga yang memiliki kewenangan terkait.
Putusan tersebut menjadi bagian penting dari konteks perdebatan yang kemudian ditanggapi Sigit Widodo.
Apakah Kasus Habibie dan Gibran Bisa Disamakan?
Di sinilah pentingnya membedakan dua persoalan yang secara administratif dan akademik tidak sama.
Habibie menempuh pendidikan tinggi teknik di Jerman, memperoleh gelar Diplom-Ingenieur, kemudian menyelesaikan pendidikan doktoral. Sementara polemik Gibran dalam perkara di MK berkaitan dengan bukti dokumen pendidikan luar negeri yang digunakan untuk memenuhi persyaratan minimal pendidikan calon presiden dan wakil presiden.
Dengan demikian, perbandingan Sigit merupakan argumentasi politik mengenai cara menilai latar belakang pendidikan seseorang. Namun, riwayat pendidikan Habibie tidak serta-merta dapat dijadikan pembuktian atas kelengkapan dokumen pendidikan Gibran.
Sebaliknya, polemik dokumen pendidikan Gibran juga tidak dapat digunakan untuk mengabaikan perbedaan sistem pendidikan antarnegara.
Publik perlu membedakan antara gelar akademik, bukti kelulusan, penyetaraan ijazah, dan persyaratan administratif pencalonan pejabat negara. Keempat hal tersebut berkaitan, tetapi memiliki pengertian dan konsekuensi hukum yang berbeda.
Perdebatan ini pada akhirnya mengingatkan bahwa penilaian terhadap pendidikan seseorang harus didasarkan pada fakta akademik, dokumen yang dapat diverifikasi, serta ketentuan hukum yang berlaku—bukan semata-mata pada perbandingan politik.
