Gerindra Tegaskan Kesetiaan kepada Negara Tak Bisa Ditawar, Desak Dugaan Penyadapan Diusut Transparan

SOROTAN PUBLIK

Partai Gerindra menegaskan bahwa kesetiaan kepada bangsa dan negara merupakan prinsip yang tidak dapat ditawar. Setiap tindakan yang mengancam kedaulatan, keamanan negara, maupun konstitusi harus ditangani secara tegas melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Dalam pernyataan yang disampaikan melalui kanal komunikasi partai, Gerindra mengutip pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa siapa pun yang tidak setia kepada negara harus ditindak tegas tanpa pandang bulu.

Pernyataan tersebut muncul di tengah perhatian publik terhadap dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo dan sejumlah pejabat negara, serta berkembangnya perdebatan mengenai kemungkinan adanya unsur pembangkangan hingga dugaan makar.

Gerindra menilai kedaulatan negara, kehormatan bangsa, dan konstitusi harus senantiasa dijaga. Namun, penegakan hukum dalam perkara tersebut juga harus dilakukan secara transparan, objektif, dan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dugaan Penyadapan Masih dalam Proses Hukum

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel Polri berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal terhadap sistem elektronik.

Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin menyampaikan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti. Ketiganya diduga terlibat dalam aktivitas penyadapan terhadap sejumlah target, termasuk Presiden dan pejabat negara.

Partai Gerindra melalui Sekretaris Jenderal Sugiono menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ia juga meminta agar motif dan pihak-pihak yang diduga terlibat di balik perkara tersebut diungkap secara menyeluruh.

Sugiono sebelumnya menyebut dugaan penyadapan itu dapat mencerminkan persoalan insubordinasi atau pembangkangan terhadap garis komando. Ia juga menyatakan kemungkinan adanya motif yang mengarah pada makar perlu didalami apabila ditemukan unsur-unsur yang memenuhi ketentuan hukum.

Pernyataan mengenai kemungkinan makar tersebut merupakan pandangan politik yang disampaikan pihak Gerindra, bukan kesimpulan hukum bahwa tindak pidana makar telah terbukti.

Tidak Ada Pihak yang Berada di Atas Hukum

Perkara ini menjadi ujian penting bagi penegakan hukum dan profesionalitas institusi negara. Dugaan pelanggaran yang melibatkan aparat maupun pejabat dengan jabatan tinggi harus diperiksa menggunakan standar hukum yang sama, tanpa perlakuan istimewa.

Jika ditemukan pelanggaran, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan. Sebaliknya, setiap orang yang diperiksa atau ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak atas proses hukum yang adil dan asas praduga tak bersalah.

Transparansi juga menjadi hal penting untuk mencegah munculnya spekulasi di tengah masyarakat. Penjelasan mengenai dasar tindakan, alur perintah, pihak yang terlibat, serta motif di balik dugaan penyadapan perlu disampaikan berdasarkan hasil penyidikan, bukan asumsi atau tekanan politik.

Menjaga Negara Sekaligus Menjaga Demokrasi

Kesetiaan kepada negara tidak boleh dimaknai sebagai kewajiban untuk membenarkan seluruh tindakan pemerintah. Dalam negara demokrasi berdasarkan konstitusi, kritik terhadap kebijakan pemerintah, pengawasan publik, dan penyampaian pendapat secara damai merupakan bagian dari kehidupan bernegara.

Karena itu, menjaga pemerintahan yang sah harus berjalan seiring dengan menjaga kebebasan konstitusional warga negara. Kritik yang disampaikan sesuai hukum tidak dapat begitu saja disamakan dengan tindakan makar atau ancaman terhadap kedaulatan negara.

Pesan penting dari perkembangan perkara ini adalah bahwa loyalitas kepada bangsa dan negara harus diwujudkan melalui kepatuhan terhadap konstitusi, integritas aparat, serta penegakan hukum yang adil.

Tidak boleh ada pihak yang berada di atas hukum. Prinsip tersebut berlaku bagi seluruh warga negara, termasuk mereka yang memiliki jabatan, kekuasaan, maupun kedekatan dengan pusat pemerintahan.

SOROTAN PUBLIK — Rakyat Berhak Tahu.