119,32 Hektare Kawasan TNKS Terdampak PETI, Satgas PKH Turun ke Perbatasan Kerinci–Merangin: Siapa Pemodal dan Pengendali Tambang Ilegal?

SOROTAN PUBLIK – Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), Provinsi Jambi, kembali menjadi perhatian serius. Hasil analisis geospasial mengidentifikasi sekitar 119,32 hektare kawasan hutan di wilayah Penetai, Kabupaten Kerinci, terdampak aktivitas pertambangan ilegal.

Temuan tersebut memperlihatkan besarnya ancaman terhadap kawasan konservasi yang menjadi salah satu ekosistem penting di Pulau Sumatera.

Merespons kondisi tersebut, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bersama Balai Besar TNKS dan sejumlah unsur aparat melakukan operasi terpadu di wilayah perbatasan Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin pada 5 November 2026.

Operasi tersebut melibatkan unsur TNI, Polri, Kejaksaan, Pemerintah Provinsi Jambi, Korem 042/Garuda Putih, serta Balai Besar TNKS.

119,32 Hektare Kawasan Hutan Terdampak PETI

Berdasarkan hasil analisis geospasial yang disampaikan Balai Besar TNKS, kawasan di wilayah Penetai yang teridentifikasi terdampak aktivitas pertambangan ilegal mencapai 119,32 hektare.

Penyisiran dilakukan di sejumlah lokasi, meliputi wilayah Penetai, Desa Muara Hemat, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci; Desa Air Liki, Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin; serta Desa Baru Pangkalan Jambu, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin.

Kepala Seksi TNKS Wilayah I Kerinci, David, menyampaikan bahwa hasil identifikasi tersebut menjadi dasar penting untuk mendukung upaya perlindungan kawasan konservasi dan menyiapkan langkah pemulihan ekosistem.

Angka 119,32 hektare tersebut merupakan hasil analisis geospasial kawasan terdampak, sehingga perlu dibedakan dari luas bekas galian yang ditemukan dalam pemeriksaan lapangan pada titik operasi tertentu.

Pondok Tambang, Mesin Dompeng hingga Solar Ditemukan

Jejak aktivitas PETI sebelumnya juga ditemukan dalam penyelidikan gabungan di sepanjang aliran Sungai Penetai.

Pada penyisiran Oktober 2026, petugas menemukan sejumlah fasilitas yang diduga digunakan untuk mendukung kegiatan penambangan emas ilegal.

Temuan tersebut meliputi alat berat ekskavator, pondok atau camp pekerja, kotak penyaring material tambang, drum dan jeriken berisi solar, serta mesin dompeng.

Petugas juga menemukan bekas galian di sepanjang aliran sungai, termasuk kawasan pertemuan Sungai Sijau dan Sungai Penetai.

Temuan tersebut memperkuat indikasi adanya aktivitas pertambangan ilegal di dalam kawasan hutan TNKS.

Satgas PKH Bongkar dan Bakar Pondok PETI

Dalam operasi penertiban 5 November 2026, tim gabungan tidak menemukan aktivitas penambangan yang sedang berlangsung.

Namun, petugas menemukan sejumlah bekas galian PETI yang sudah ditinggalkan dengan perkiraan luas sekitar 3,5 hektare pada lokasi pemeriksaan tersebut.

Sebagai langkah penertiban, petugas memasang tiga plang larangan, membongkar, serta membakar pondok-pondok yang berdasarkan pemeriksaan lapangan digunakan sebagai fasilitas pendukung aktivitas pertambangan ilegal.

Langkah tersebut bertujuan mencegah lokasi kembali digunakan untuk kegiatan yang melanggar ketentuan di kawasan konservasi.

Jangan Hanya Berhenti pada Penertiban Pekerja Tambang

Persoalan PETI di kawasan TNKS tidak cukup diselesaikan hanya dengan membongkar pondok dan memusnahkan peralatan yang ditemukan di lapangan.

Penegakan hukum juga perlu menelusuri keseluruhan rantai kegiatan pertambangan ilegal, mulai dari pemodal, pemilik peralatan, pemasok bahan bakar, pengendali operasional, hingga pihak yang diduga memberikan perlindungan terhadap aktivitas tersebut.

Penelusuran aliran dana dan keuntungan dari hasil pertambangan juga penting untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas.

Satgas PKH bersama Polda Jambi dan Kejaksaan Tinggi Jambi perlu memastikan bahwa penertiban tidak berhenti pada tindakan simbolis, tetapi berlanjut pada pengungkapan pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab.

Apabila ditemukan unsur pidana, proses hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan ketentuan perundang-undangan.

Ancaman Kerusakan Ekosistem TNKS

Taman Nasional Kerinci Seblat merupakan kawasan konservasi penting yang memiliki keanekaragaman hayati dan fungsi ekologis strategis.

Aktivitas pertambangan emas ilegal berpotensi menyebabkan kerusakan tutupan hutan, perubahan struktur tanah, sedimentasi sungai, serta pencemaran lingkungan akibat penggunaan bahan kimia dalam proses pengolahan emas.

Dampaknya bukan hanya dirasakan oleh kawasan hutan, tetapi juga berpotensi mengancam kualitas sumber air dan kehidupan masyarakat yang bergantung pada ekosistem di sekitarnya.

Karena itu, pemulihan kawasan yang telah terdampak harus menjadi bagian dari agenda penanganan PETI, selain penindakan terhadap pelaku.

Ujian Penegakan Hukum di Wilayah Kerinci–Merangin

Terungkapnya 119,32 hektare kawasan terdampak PETI menjadi peringatan serius bagi seluruh pihak yang bertanggung jawab menjaga kelestarian hutan di Provinsi Jambi.

Masyarakat membutuhkan tindakan nyata, pengawasan berkelanjutan, dan transparansi mengenai perkembangan penanganan kasus tersebut.

Publik juga perlu mengetahui apakah seluruh titik pertambangan ilegal telah dipetakan, bagaimana perkembangan penelusuran pemodal, serta langkah konkret untuk mencegah aktivitas serupa kembali beroperasi.

SOROTAN PUBLIK – Kawasan TNKS bukan warisan milik kelompok atau individu tertentu. Hutan konservasi merupakan kekayaan alam yang harus dijaga untuk kepentingan masyarakat, lingkungan, dan generasi mendatang.

Penertiban PETI harus dilakukan sampai ke akar persoalan. Jangan sampai pekerja di lapangan terus berganti, sementara pemodal, pengendali, pemasok, dan jaringan yang memperoleh keuntungan dari kerusakan hutan tidak pernah tersentuh hukum.

Menjaga TNKS berarti menjaga masa depan lingkungan hidup dan kedaulatan sumber daya alam Indonesia.