Surya Paloh Sebut Wacana Pemakzulan Gibran Tragis: Bukan yang Diharapkan Masyarakat
Sorotan Publik – Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, angkat bicara mengenai wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Surya menilai, wacana pemakzulan Presiden atau Wakil Presiden yang masih aktif menjalankan masa jabatan merupakan situasi tragis dan bukan kondisi yang diharapkan masyarakat Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Surya Paloh saat berada di Karawang, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026).
“Presiden masih aktif, Wakil Presiden masih aktif, tiba-tiba mau dimakzulkan. Jujur saya katakan ini tragis, dan ini bukan yang kita harapkan,” ujar Surya Paloh, sebagaimana dikutip dari detik.
Meski menyampaikan keprihatinan terhadap wacana tersebut, Surya mengakui bahwa mekanisme pemakzulan telah diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, apabila pemakzulan benar-benar menjadi satu-satunya alternatif yang tersedia, mekanisme tersebut dapat ditempuh sesuai ketentuan hukum. Namun, jika masih terdapat pilihan lain untuk menyelesaikan persoalan, alternatif tersebut perlu dipertimbangkan terlebih dahulu.
Pernyataan Surya Paloh memperlihatkan pentingnya mempertimbangkan konsekuensi politik dan ketatanegaraan sebelum mendorong proses pemakzulan terhadap pejabat negara yang masih menjalankan mandat konstitusional.
Mekanisme Pemakzulan Diatur Konstitusi
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan perbedaan pandangan politik atau desakan kelompok tertentu.
Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Pemberhentian juga dapat dilakukan apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Sementara itu, Pasal 7B UUD 1945 mengatur tahapan konstitusional yang harus dilalui, mulai dari proses di DPR, pemeriksaan dan putusan Mahkamah Konstitusi, hingga keputusan MPR.
Dengan demikian, wacana pemakzulan Gibran perlu ditempatkan dalam kerangka konstitusi, bukan semata-mata sebagai pertarungan kepentingan politik.
Perdebatan mengenai isu ini pun menjadi perhatian publik karena menyangkut stabilitas pemerintahan, kepastian hukum, serta penghormatan terhadap mekanisme demokrasi.
Rakyat Berhak Tahu. Rakyat Cerdas. Rakyat Berdaulat.
