KPK Sebut Bobby Rasyidin Kooperatif, Luruskan Isu Uang Rp2 Miliar dalam Kasus Korupsi Pertamina
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan klarifikasi terkait pemberitaan mengenai uang Rp2 miliar yang dikaitkan dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), Bobby Rasyidin, dalam penyidikan dugaan korupsi proyek digitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina periode 2018–2023.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut Bobby bersikap kooperatif dalam proses penyidikan. Sikap tersebut, menurut KPK, ditunjukkan melalui pengembalian uang sebesar Rp2 miliar yang kemudian disita penyidik.
Namun, Budi meluruskan informasi mengenai waktu penyitaan uang tersebut. Ia menegaskan bahwa penyitaan Rp2 miliar telah dilakukan sejak Agustus 2025, bukan baru-baru ini.
Selain itu, penyitaan dilakukan ketika Bobby masih menjabat sebagai Direktur Utama PT Len Industri (Persero), bukan saat dirinya memimpin PT Kereta Api Indonesia.
Bobby Rasyidin Bantah Pemberitaan
Bobby Rasyidin mengaku sedih dengan pemberitaan yang mengaitkan dirinya dengan penyitaan uang Rp2 miliar tersebut.
Ia juga membantah informasi yang beredar dan menyatakan bahwa pemberitaan tersebut tidak benar.
Klarifikasi ini menjadi penting agar publik dapat membedakan antara fakta penyitaan yang disampaikan KPK, posisi jabatan Bobby ketika peristiwa itu terjadi, serta berbagai pemberitaan yang berkembang di ruang publik.
Penyitaan uang dalam proses penyidikan juga tidak dengan sendirinya membuktikan seseorang melakukan tindak pidana. Penentuan keterlibatan dan pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada alat bukti serta proses hukum.
KPK Tangani Dugaan Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina
Kasus yang tengah ditangani KPK berkaitan dengan dugaan korupsi proyek digitalisasi SPBU Pertamina untuk periode 2018–2023.
Dalam perkembangan perkara yang disampaikan dalam materi pemberitaan, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dan pada 4 Agustus 2026 melakukan penahanan terhadap Elvizar, Dian Rachmawan, dan Weriza.
Ketiganya diduga terlibat dalam perkara tersebut. Namun, dugaan keterlibatan itu tetap harus dibuktikan melalui proses peradilan.
Klarifikasi KPK mengenai uang Rp2 miliar sekaligus menegaskan pentingnya ketepatan informasi dalam pemberitaan kasus korupsi. Publik berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai waktu penyitaan, jabatan pihak terkait saat peristiwa berlangsung, serta status hukum masing-masing orang.
Dengan demikian, informasi mengenai Bobby Rasyidin perlu ditempatkan sesuai keterangan resmi KPK dan bantahan yang disampaikan oleh yang bersangkutan, tanpa menarik kesimpulan hukum sebelum ada putusan pengadilan.
