Hasto Kristiyanto Duga Penyadapan terhadap Kelompok Kritis Makin Masif Usai Putusan MK 90, PDIP Minta Kasus Diusut Tuntas
JAKARTA — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menduga praktik penyadapan terhadap kelompok-kelompok kritis semakin masif setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 Tahun 2023 tentang perubahan syarat usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden.
Putusan tersebut menjadi sorotan nasional karena membuka peluang bagi Gibran Rakabuming Raka, yang saat itu belum berusia 40 tahun, untuk maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024.
Hasto mengungkapkan, PDI Perjuangan juga merasakan adanya tekanan ketika menyampaikan sikap kritis terhadap putusan MK tersebut. Ia menduga tekanan yang dialami partainya berkaitan dengan informasi yang diperoleh melalui praktik penyadapan.
Menurut Hasto, penyadapan tidak boleh digunakan sebagai instrumen politik kekuasaan untuk mengawasi, menekan, atau membungkam pihak-pihak yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah maupun kekuatan politik tertentu.
Ia menilai persoalan penyadapan harus ditempatkan dalam kerangka hukum, bukan dijadikan alat untuk kepentingan persaingan politik.
PDIP Dukung Pengusutan Dugaan Penyadapan
Hasto juga menegaskan dukungan PDI Perjuangan agar dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya diusut hingga tuntas melalui proses hukum.
Dukungan tersebut, sebagaimana disampaikan dalam pernyataannya, menempatkan persoalan penyadapan sebagai isu serius yang menyangkut perlindungan privasi, kepastian hukum, dan kebebasan menyampaikan pendapat.
Penggunaan teknologi penyadapan oleh aparat penegak hukum pada prinsipnya harus memiliki dasar hukum dan mengikuti prosedur yang berlaku. Apabila terdapat penyalahgunaan kewenangan, tindakan tersebut harus diperiksa secara objektif dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum.
Putusan MK 90 dan Perdebatan Politik
Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada 16 Oktober 2023 mengubah ketentuan persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Pemilu. Putusan itu menjadi bagian dari perdebatan politik dan hukum menjelang Pilpres 2024.
Namun, dugaan Hasto mengenai peningkatan penyadapan dan kaitannya dengan tekanan terhadap PDIP merupakan pernyataan yang perlu diuji melalui bukti dan penyelidikan. Dugaan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya operasi penyadapan yang terkoordinasi ataupun keterlibatan pihak tertentu.
Publik kini menunggu proses penegakan hukum yang transparan untuk menjawab berbagai pertanyaan mengenai dugaan penyadapan, termasuk siapa yang memerintahkan, siapa yang melaksanakan, apa dasar kewenangannya, serta apakah terdapat penyalahgunaan fasilitas negara.
Penanganan perkara harus dilakukan tanpa pandang bulu, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan memastikan bahwa hukum tidak digunakan sebagai alat kepentingan politik.
