Istana Perketat Kewaspadaan Usai Dugaan Penyadapan Prabowo, Prasetyo Hadi Tegaskan Tidak Boleh Ada yang Ditutupi

JAKARTA — Istana Kepresidenan menegaskan pentingnya meningkatkan kewaspadaan menyusul mencuatnya dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa langkah pengawasan dan pembenahan harus terus dilakukan agar tidak ada penyalahgunaan kewenangan di lingkungan pemerintahan.

Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo setelah menghadiri rapat di DPR RI, Jumat (6/11/2026). Ia menegaskan bahwa kewaspadaan harus menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam menjaga keamanan dan kepentingan negara.

“Kalau kewaspadaan kan terus-menerus, ya. Kewaspadaan terus-menerus. Bersih-bersih terus,” kata Prasetyo.

Pernyataan itu muncul di tengah perhatian publik terhadap dugaan penyadapan yang disebut menyasar Presiden, pejabat negara, politisi, dan sejumlah pihak lainnya.

Mensesneg Minta Kasus Diusut Transparan

Prasetyo juga menekankan agar penanganan perkara dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia meminta proses hukum berjalan transparan dan tidak ada informasi yang sengaja disembunyikan.

“Diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, transparan. Dan juga jangan ada yang ditutup-tutupi,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah menghendaki pengungkapan perkara secara terbuka dan sesuai hukum.

Dalam kasus yang menyangkut keamanan komunikasi Presiden dan pejabat negara, transparansi proses penegakan hukum menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.

Sistem LIMS Menjadi Sorotan dalam Dugaan Penyadapan

Perhatian publik juga tertuju pada dugaan penyalahgunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS), yaitu sistem yang berkaitan dengan pelaksanaan intersepsi komunikasi berdasarkan kewenangan dan prosedur hukum.

Materi perkara yang beredar menyebut adanya dugaan penggunaan sistem tersebut untuk memasukkan nomor-nomor telepon sasaran tanpa mengikuti prosedur yang semestinya.

Apabila terbukti, penyalahgunaan fasilitas intersepsi dapat menjadi persoalan serius karena menyangkut perlindungan privasi, keamanan komunikasi, dan kepentingan negara.

Namun, mekanisme teknis, daftar sasaran, pihak yang memberikan perintah, serta aliran informasi hasil penyadapan harus dibuktikan melalui penyidikan dan pemeriksaan hukum.

Nama Sejumlah Perwira Tinggi Polri Ikut Disebut

Dalam pemberitaan mengenai perkara ini, sejumlah nama perwira tinggi Polri dikaitkan dengan dugaan penyadapan, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Informasi mengenai status tersangka, penahanan, serta dugaan peran masing-masing harus mengacu pada keterangan resmi penyidik dan dokumen hukum.

Demikian pula, informasi yang menyebut beberapa pihak telah ditempatkan di Rutan Mako Brimob dan seorang lainnya belum ditahan karena alasan kesehatan perlu dikonfirmasi secara resmi.

Status tersangka tidak dengan sendirinya membuktikan seseorang bersalah. Penentuan kesalahan tetap menjadi kewenangan pengadilan melalui proses pembuktian.

Keamanan Lingkaran Presiden Menjadi Perhatian

Dugaan penyadapan terhadap kepala negara menimbulkan pertanyaan mengenai keamanan komunikasi dan sistem pengawasan internal pemerintahan.

Jika terdapat penyalahgunaan akses terhadap sistem intersepsi, penyidik perlu mengungkap siapa yang memberikan perintah, bagaimana akses diperoleh, siapa yang menerima data, serta apakah informasi tersebut digunakan untuk kepentingan tertentu.

Pemeriksaan juga perlu dilakukan secara menyeluruh tanpa tebang pilih, termasuk terhadap kemungkinan keterlibatan pihak lain apabila ditemukan bukti yang cukup.

Pernyataan Prasetyo Hadi bahwa kewaspadaan dan pembenahan harus terus dilakukan menjadi sinyal bahwa pemerintah menaruh perhatian terhadap persoalan keamanan di lingkungan negara.

Kini, masyarakat menunggu pengungkapan perkara secara transparan. Siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan harus dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum, tanpa perlakuan istimewa maupun kriminalisasi.