Sayuran Busuk Dilempar ke Kantor Gubernur Kaltim, GERAM Protes Krisis Listrik dan Desak Pemimpin Daerah Berdialog
SAMARINDA – Aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) berlangsung dengan cara yang tidak biasa. Ratusan mahasiswa dan warga yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) melemparkan sayuran busuk ke halaman hingga kaca pintu masuk kantor gubernur, Rabu (4/11/2026).
Aksi tersebut menjadi bentuk protes terhadap berbagai persoalan yang dinilai belum mendapatkan penyelesaian memadai dari pemerintah daerah, terutama pemadaman listrik bergilir yang disebut telah berlangsung hampir dua bulan di Samarinda dan sekitar tiga bulan di Kutai Kartanegara.
Bagi masyarakat, pemadaman listrik bukan sekadar persoalan kenyamanan. Gangguan pasokan listrik turut memengaruhi kegiatan ekonomi, usaha kecil, hingga aktivitas masyarakat yang bergantung pada peralatan elektronik dan pendingin makanan.
Dalam tuntutannya, massa menyoroti kerugian yang dialami sejumlah pelaku usaha. Peternak disebut mengalami kerugian akibat kematian ayam dan bebek, sementara pedagang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menghadapi risiko kerusakan bahan makanan yang disimpan dalam lemari pendingin.
Selain persoalan listrik, demonstran juga menyoroti masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), serta dampak kesehatan masyarakat akibat infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Sayuran Busuk sebagai Simbol Protes
Pemilihan sayuran busuk dalam aksi tersebut bukan tanpa alasan. Massa GERAM menjadikannya sebagai simbol kritik terhadap tata kelola pemerintahan yang mereka nilai belum mampu menjawab persoalan masyarakat.
Melalui aksi tersebut, demonstran ingin menyampaikan pesan bahwa berbagai persoalan yang tidak kunjung diselesaikan telah menimbulkan kekecewaan dan kemarahan warga.
Aksi ini juga menjadi bentuk tekanan publik agar pemerintah daerah lebih serius mendengarkan aspirasi masyarakat, terutama kelompok yang terdampak langsung oleh gangguan pelayanan dan persoalan ekonomi.
Gubernur dan Wakil Gubernur Didesak Membuka Dialog
Kekecewaan demonstran semakin menguat karena Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji disebut tidak menemui massa untuk berdialog.
Padahal, aksi tersebut merupakan demonstrasi lanjutan setelah unjuk rasa sebelumnya pada 21 Oktober 2026. Massa menilai tuntutan yang telah disampaikan dalam aksi terdahulu belum memperoleh tanggapan dan penyelesaian yang memadai.
Bagi para demonstran, kehadiran pemimpin daerah untuk mendengarkan aspirasi merupakan bagian penting dari tanggung jawab pemerintahan. Mereka menginginkan penjelasan sekaligus langkah konkret atas persoalan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Aspirasi Rakyat Tidak Boleh Berhenti di Halaman Kantor Pemerintahan
Peristiwa di Kantor Gubernur Kaltim kembali mengingatkan bahwa demonstrasi merupakan salah satu saluran penyampaian aspirasi dalam negara demokrasi. Ketika persoalan pelayanan publik berlangsung berkepanjangan, masyarakat berhak meminta penjelasan dan pertanggungjawaban pemerintah.
Namun, penyampaian aspirasi juga perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan ketertiban dan keselamatan bersama.
Di sisi lain, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan pernyataan atau imbauan. Masyarakat membutuhkan informasi yang terbuka, penjelasan mengenai penyebab persoalan, serta langkah penyelesaian yang terukur.
Krisis listrik, dampak ekonomi, persoalan BBM, karhutla, dan masalah kesehatan membutuhkan koordinasi serta tindakan nyata dari pihak-pihak yang berwenang.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintah bukan sekadar kemampuan meredam demonstrasi, melainkan sejauh mana persoalan masyarakat dapat diselesaikan. Aspirasi rakyat semestinya dijawab dengan dialog, transparansi, dan kebijakan yang dapat dirasakan manfaatnya.
Sumber informasi: Kompas, detikcom, dan CNN Indonesia.
