Denny Indrayana Cabut Gugatan Suket Pendidikan Gibran di PTUN Jakarta, Soroti Bukti yang Belum Dihadirkan
JAKARTA — Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, bersama tim kuasa hukumnya menyatakan mencabut gugatan terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Denny juga menyampaikan bahwa dirinya bersama tim kuasa hukum memilih keluar dari ruang sidang atau melakukan walk out. Informasi mengenai langkah tersebut disampaikannya melalui akun Instagram pribadinya.
Denny menjelaskan, keputusan mencabut gugatan itu berkaitan dengan persoalan bukti dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menurutnya belum dihadirkan oleh pihak tergugat, yakni instansi pemerintah yang menangani urusan pendidikan.
Menurut Denny, bukti tersebut telah beberapa kali diminta dalam proses persidangan. Ia menilai dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan itu penting untuk menjelaskan proses administrasi penyetaraan pendidikan yang dipersoalkan dalam gugatan.
Perkara tersebut, berdasarkan keterangan yang disampaikan, terdaftar sejak 15 Juli 2026 atas nama PT Mercy Toga Kirana terhadap pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Gugatan itu berkaitan dengan permohonan pembatalan Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Nomor 9149/D.D1/KS/2019, yang disebut berkaitan dengan persyaratan administratif pencalonan dalam pemilihan umum.
Denny juga menyoroti sikap pihak tergugat yang disebut menyampaikan keberatan ketika tim kuasa hukum mengajukan pencabutan gugatan. Ia mempertanyakan keberatan tersebut karena, menurut versinya, bukti-bukti yang diminta belum disampaikan dalam persidangan.
Namun, alasan dan penilaian yang disampaikan Denny merupakan keterangan dari pihak penggugat. Untuk memperoleh gambaran yang utuh, sikap pihak tergugat, pertimbangan majelis hakim, serta status resmi pencabutan gugatan perlu dikonfirmasi melalui dokumen persidangan atau keterangan resmi pengadilan.
Pencabutan Gugatan Menjadi Sorotan
Langkah pencabutan gugatan di tengah proses persidangan memunculkan pertanyaan mengenai strategi hukum yang ditempuh penggugat. Publik juga dapat mempertanyakan bagaimana status perkara selanjutnya dan apakah pencabutan tersebut telah diterima atau diproses sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.
Di sisi lain, pencabutan gugatan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa tuduhan atau pertanyaan yang diajukan penggugat benar maupun salah. Penilaian terhadap substansi perkara harus didasarkan pada dokumen, bukti yang dapat diverifikasi, serta proses hukum yang berlaku.
Persoalan dokumen pendidikan pejabat publik memang memiliki dimensi kepentingan masyarakat. Karena itu, informasi yang disampaikan kepada publik perlu didasarkan pada fakta yang terverifikasi, dengan tetap menghormati hak para pihak dan kewenangan lembaga peradilan.
Bagaimana Pendapat Publik?
Keputusan Denny Indrayana mencabut gugatan sekaligus melakukan walk out menjadi bagian yang menarik perhatian dalam perkembangan perkara tersebut.
Apakah langkah itu merupakan strategi hukum yang dianggap tepat oleh pihak penggugat, atau justru menimbulkan pertanyaan baru mengenai kelanjutan perkara? Jawabannya perlu dilihat dari alasan hukum pencabutan, tanggapan pihak tergugat, dan status resmi perkara di PTUN Jakarta.
Publik berhak mengikuti perkembangan perkara ini secara kritis, tetapi kesimpulan mengenai pokok sengketa tetap harus bertumpu pada bukti dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sumber informasi awal: CNN Indonesia dan pernyataan Denny Indrayana melalui akun Instagram pribadinya.
