Indonesia Punya Kebun Sawit, Singapura Raup Keuntungan? Selisih Harga Tembus US$634 per Ton, Dugaan Manipulasi Ekspor Disorot
NASIONAL — Indonesia merupakan salah satu produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Namun, besarnya produksi dan ekspor komoditas strategis ini memunculkan pertanyaan mengenai seberapa besar nilai ekonomi yang benar-benar dinikmati Indonesia ketika sebagian perdagangan dilakukan melalui perusahaan perantara di Singapura.
Persoalan tersebut kembali menjadi sorotan setelah riset NEXT Indonesia Center mengungkap adanya kesenjangan harga dalam perdagangan produk sawit antara Indonesia dan Singapura. Dalam sejumlah periode, harga jual kembali produk sawit dari Singapura ke pasar internasional tercatat lebih tinggi dibandingkan harga impornya dari Indonesia.
Temuan ini memunculkan pertanyaan mengenai pembentukan harga, transparansi transaksi, serta potensi pengalihan keuntungan ke perusahaan perdagangan yang beroperasi di luar negeri.
Singapura Menjadi Pusat Perdagangan Sawit Global
Singapura tidak memiliki perkebunan kelapa sawit dalam skala seperti Indonesia. Namun, negara tersebut mempunyai posisi strategis sebagai pusat perdagangan internasional, termasuk untuk transaksi komoditas, pembiayaan, logistik, dan re-ekspor.
Melalui jaringan perusahaan perdagangan, komoditas yang berasal dari Indonesia dapat dipasarkan kembali ke negara tujuan akhir melalui berbagai skema transaksi.
Model perdagangan seperti ini tidak otomatis bermasalah. Perusahaan perantara dapat menyediakan layanan pembiayaan, pengelolaan risiko harga, distribusi, asuransi, dan akses pasar internasional.
Persoalan muncul apabila harga transaksi yang dilaporkan tidak mencerminkan nilai yang wajar atau digunakan untuk mengalihkan keuntungan dari Indonesia ke perusahaan yang berada di luar negeri.
Dalam kondisi tertentu, praktik tersebut dapat menimbulkan risiko under-invoicing, trade misinvoicing, atau transfer pricing yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Selisih Harga Mencapai US$634 per Ton
Laporan NEXT Indonesia Center yang membandingkan data perdagangan periode 2015–2024 menemukan perbedaan harga pada sejumlah produk sawit Indonesia dan Singapura.
Salah satu contoh yang disorot terjadi pada 2022. Untuk produk minyak sawit olahan, harga impor Singapura dari Indonesia tercatat sekitar US$1.345 per ton, sedangkan harga ekspor kembali Singapura ke pasar dunia mencapai sekitar US$1.979 per ton.
Dengan demikian, terdapat selisih sekitar US$634 per ton.
Riset tersebut juga mencatat disparitas harga pada perdagangan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Pada 2015, misalnya, harga impor CPO Singapura dari Indonesia tercatat sekitar US$534 per ton, sementara harga ekspor Singapura ke pasar internasional mencapai sekitar US$1.331 per ton.
Selisihnya mencapai US$797 per ton.
Angka-angka tersebut merupakan perbandingan harga berdasarkan data perdagangan yang dianalisis NEXT Indonesia Center. Selisih harga ekspor dan re-ekspor tidak dengan sendirinya membuktikan adanya manipulasi, sebab perbedaan produk, waktu transaksi, kualitas, biaya pengolahan, kontrak, dan kondisi pasar juga perlu diperiksa.
Meski demikian, disparitas yang besar layak ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan apakah transaksi berlangsung secara wajar dan seluruh kewajiban perpajakan telah dipenuhi.
Pemerintah Soroti Dugaan Under-Invoicing
Persoalan ini juga menjadi perhatian pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengungkapkan adanya indikasi manipulasi nilai ekspor pada sejumlah perusahaan komoditas, termasuk sektor sawit.
Berdasarkan pemberitaan mengenai pernyataan Purbaya pada Mei 2026, pemerintah menelusuri dugaan transaksi ketika produk dari Indonesia dijual terlebih dahulu kepada perusahaan perdagangan di Singapura dengan harga lebih rendah, sebelum dipasarkan kembali ke negara tujuan akhir dengan harga lebih tinggi.
Purbaya menyebut pemeriksaan awal terhadap sejumlah perusahaan menemukan perbedaan signifikan antara nilai ekspor yang dilaporkan di Indonesia dan nilai transaksi yang tercatat di negara tujuan.
Jika terbukti terjadi pelaporan nilai ekspor yang tidak sesuai dengan nilai transaksi sebenarnya, praktik tersebut berpotensi mengurangi penerimaan negara dari pajak dan pungutan ekspor.
Pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk menentukan perusahaan yang terlibat, nilai transaksi yang dipersoalkan, mekanisme yang digunakan, serta besarnya potensi kerugian negara.
Dugaan tersebut tidak dapat langsung dianggap sebagai kesimpulan bahwa seluruh perusahaan yang melakukan perdagangan melalui Singapura telah melakukan pelanggaran.
Mengapa Indonesia Perlu Memperkuat Pengawasan?
Perdagangan melalui pusat keuangan dan logistik internasional merupakan bagian dari sistem perdagangan global. Namun, Indonesia tetap perlu memastikan bahwa transaksi komoditas strategisnya dicatat secara transparan dan sesuai dengan ketentuan.
Ada beberapa langkah yang penting dilakukan.
Pertama, memperkuat pencocokan data ekspor Indonesia dengan data impor negara tujuan akhir. Perbedaan nilai dan volume perdagangan dapat menjadi petunjuk awal untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Kedua, menelusuri transaksi antara perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi, terutama apabila barang dijual kepada perusahaan dalam satu grup usaha di luar negeri.
Ketiga, memastikan harga transaksi memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau arm’s-length principle dalam penerapan aturan transfer pricing.
Keempat, meningkatkan pengawasan terhadap nilai ekspor, penerimaan devisa, serta kewajiban perpajakan tanpa menghambat perdagangan yang berlangsung secara sah.
Langkah-langkah tersebut penting agar keuntungan yang dihasilkan dari sumber daya alam Indonesia memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi negara dan masyarakat.
Mengingatkan Kembali Sejarah VOC
Perdebatan mengenai siapa yang paling banyak menikmati kekayaan alam Indonesia juga mengingatkan publik pada sejarah Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), perusahaan dagang Belanda yang beroperasi di Nusantara sejak abad ke-17.
VOC membangun jaringan perdagangan yang luas dan memperoleh keuntungan dari komoditas Nusantara melalui penguasaan jalur perdagangan, monopoli, serta kekuatan politik dan militernya.
Konteks sejarah tersebut berbeda dengan perdagangan internasional modern yang melibatkan perusahaan swasta, regulasi perpajakan, dan sistem perdagangan lintas negara. Namun, sejarah itu tetap menjadi pengingat penting mengenai posisi tawar Indonesia dalam mengelola dan memperdagangkan sumber daya alamnya.
Indonesia tidak cukup hanya menjadi produsen bahan mentah. Penguatan industri pengolahan, transparansi harga, pengawasan transaksi lintas negara, serta kepastian hukum menjadi bagian penting untuk meningkatkan nilai tambah yang dinikmati di dalam negeri.
Kekayaan Alam Harus Memberikan Manfaat bagi Rakyat
Besarnya industri sawit Indonesia seharusnya menjadi peluang untuk memperkuat penerimaan negara, menciptakan lapangan kerja, mengembangkan industri hilir, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Keberadaan Singapura sebagai pusat perdagangan bukanlah masalah dengan sendirinya. Hal yang perlu dipastikan adalah apakah perusahaan perantara memperoleh keuntungan melalui layanan perdagangan yang sah atau terdapat praktik yang melanggar aturan dan merugikan penerimaan negara.
Karena itu, temuan kesenjangan harga perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan data transaksi, dokumen ekspor-impor, hubungan afiliasi perusahaan, dan kewajiban perpajakan.
Pada akhirnya, persoalan utama bukan sekadar di negara mana keuntungan perdagangan dicatat, melainkan apakah transaksi dilakukan secara wajar, transparan, dan sesuai hukum. Kekayaan alam Indonesia harus dikelola dengan tata niaga yang mampu memberikan manfaat optimal bagi negara dan rakyat.
