PCNU Serahkan Uang Ratusan Juta ke KPK, Dugaan Keterkaitan dengan Kasus ATR/BPN Didalami
JAKARTA — Sejumlah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dari berbagai daerah dilaporkan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyerahkan uang dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah. Penyerahan tersebut menjadi perhatian setelah muncul dugaan bahwa sebagian dana berkaitan dengan perkara yang tengah ditangani lembaga antirasuah.
Berdasarkan informasi yang disampaikan, dana yang dilaporkan diserahkan antara lain berasal dari PCNU Nias sebesar Rp250 juta, PCNU Sekadau Rp40 juta, serta PCNU Sumatera Utara dengan nilai berkisar Rp240 juta hingga Rp250 juta.
Keterkaitan dana tersebut dengan perkara korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) maupun dugaan politik uang dalam Muktamar NU masih harus dipastikan melalui proses pemeriksaan dan penyidikan.
KPK DALAMI ASAL-USUL UANG
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa sejumlah pihak dari PCNU telah melaporkan sekaligus menyerahkan uang yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
“Memang beberapa dari pihak PCNU sudah melaporkan dan juga menyerahkan uang yang diduga terkait dengan perkara ini. Dan dari penyerahan uang itu kemudian langsung dilakukan penyitaan oleh penyidik,” ujar Budi pada 26 Oktober 2026, sebagaimana dikutip dalam informasi yang beredar.
Menurut keterangan tersebut, penyidik masih mendalami asal-usul dana dan kemungkinan hubungannya dengan perkara yang sedang ditangani.
Langkah ini penting untuk memastikan apakah uang yang diserahkan memiliki hubungan dengan dugaan tindak pidana atau justru berasal dari sumber lain yang tidak berkaitan dengan perkara.
TIDAK SEMUA UANG OTOMATIS DISITA
KPK juga disebut menegaskan bahwa penyerahan uang tidak serta-merta membuat seluruh dana harus disita secara permanen.
Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa uang tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik, penyidik dapat mengembalikannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Jika memang uang yang sudah diserahkan itu tidak terkait, maka nanti penyidik juga akan melakukan pengembalian. Jadi yang disita hanya memang uang-uang yang diduga terkait dengan perkara penyidikan,” kata Budi dalam keterangan yang dikutip.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya penelusuran asal-usul dana dan bukti pendukung sebelum penyidik menentukan status hukum uang yang diserahkan.
Dengan demikian, penyerahan dana kepada KPK tidak dapat langsung dimaknai sebagai bukti bahwa pihak yang menyerahkannya terlibat dalam tindak pidana korupsi.
GUS IPUL SEBUT PBNU BELUM MENERIMA LAPORAN RESMI
Di sisi lain, Wakil Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menyatakan bahwa PBNU belum menerima laporan resmi dari PCNU terkait penyerahan uang tersebut.
Gus Ipul juga menegaskan pentingnya menjaga nama baik organisasi. Ia menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke jalur hukum apabila tuduhan mengenai dugaan risywah atau suap tidak terbukti.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa persoalan ini tidak hanya menyangkut penelusuran dana oleh aparat penegak hukum, tetapi juga menyentuh reputasi organisasi dan hubungan antarpihak di lingkungan NU.
Meski demikian, pembuktian mengenai ada atau tidaknya dugaan suap tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan bukti dan fakta yang diperoleh selama proses penyidikan.
PUBLIK MENUNGGU KEJELASAN PENANGANAN PERKARA
Penyerahan uang oleh sejumlah PCNU kepada KPK memunculkan pertanyaan mengenai sumber dana, tujuan awal penyerahan, serta kemungkinan keterkaitannya dengan perkara yang sedang ditangani.
Namun, setiap informasi mengenai hubungan dana dengan dugaan korupsi maupun politik uang harus diuji melalui proses hukum. Tidak tepat menyimpulkan bahwa seluruh pihak yang menyerahkan uang telah melakukan pelanggaran hanya berdasarkan tindakan pengembalian dana.
Kejelasan mengenai asal-usul uang, pihak yang memberikan dan menerima dana, serta konteks penyerahannya menjadi faktor penting untuk mengungkap perkara secara menyeluruh.
Publik kini menantikan penjelasan lebih lanjut dari KPK mengenai hasil penelusuran dana tersebut, termasuk kepastian mengenai uang yang disita dan kemungkinan pengembalian dana yang dinyatakan tidak berkaitan dengan perkara.
Penanganan yang transparan dan berbasis bukti diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah munculnya spekulasi yang merugikan pihak-pihak yang belum terbukti melakukan pelanggaran.
