Mahfud MD Soroti Pengawasan Pemerintahan Prabowo, Singgung Risiko Laporan Bawahan Tak Sesuai Fakta
JAKARTA — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyoroti persoalan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai, gagasan besar seorang pemimpin perlu diikuti pengawasan yang efektif agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan awal.
Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud dalam tayangan di kanal YouTube Mahfud MD Official yang, berdasarkan informasi yang beredar, dipublikasikan pada 24 Oktober 2026.
Dalam pembahasannya, Mahfud menyinggung gagasan Prabowo mengenai konstitusi, demokrasi, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, penerapan konstitusi dapat memiliki beragam perspektif sehingga perlu mempertimbangkan konteks dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya.
“Ya, sama aja Pak Prabowo itu kalau ide yang dilontarkannya kan hebat. Selalu bicara konstitusi, bicara demokrasi, bicara pasal 33 menurut versinya sendiri tentu saja,” kata Mahfud sebagaimana dikutip dalam materi yang beredar.
Ia kemudian menyoroti bagaimana suatu ketentuan konstitusi dapat diterapkan dalam berbagai bidang dengan pendekatan yang berbeda.
“Karena itu namanya konstitusi kan. Sisi-sisinya banyak gitu,” ujarnya.
Mahfud Soroti Pengawasan terhadap Bawahan
Selain membahas gagasan dan penerapan konstitusi, Mahfud menyoroti pentingnya pengawasan terhadap aparatur yang menjalankan kebijakan pemerintah.
Menurut pandangannya, instruksi dari seorang pemimpin tidak akan cukup apabila tidak disertai mekanisme pengawasan yang memastikan pelaksanaannya sesuai dengan arahan.
Mahfud juga mengangkat persoalan dugaan praktik korupsi dan kemungkinan ketidakakuratan informasi yang disampaikan oleh bawahan kepada pimpinan.
“Pak Prabowo itu ya tidak detail, hanya pidato saja. Kamu harus gini tapi enggak dikontrol di bawahnya nih, bahwa di bawahnya ini rusak semua, banyak korupsi, tidak menyampaikan informasi yang benar kepada dia,” kata Mahfud dalam kutipan tersebut.
Pernyataan itu menggambarkan kekhawatirannya terhadap kesenjangan antara instruksi di tingkat pimpinan dan kondisi yang sebenarnya terjadi dalam pelaksanaan kebijakan.
Dalam tata kelola pemerintahan, kualitas informasi menjadi salah satu faktor penting dalam pengambilan keputusan. Laporan yang tidak akurat dapat menghambat identifikasi masalah dan membuat kebijakan tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat.
Informasi dari Masyarakat Perlu Menjadi Bahan Evaluasi
Mahfud juga menyinggung respons terhadap kritik dan keluhan masyarakat. Dalam kutipan yang beredar, ia menilai keluhan publik berisiko tidak ditanggapi secara tepat apabila informasi yang diterima pemimpin tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.
Ia menyebut adanya respons yang merendahkan pihak yang menyampaikan kritik, sebagaimana tergambar dalam pernyataannya mengenai penggunaan istilah seperti “goblok” dan “londo ireng”.
Persoalan tersebut berkaitan dengan pentingnya ruang kritik dalam sistem demokrasi. Kritik masyarakat, laporan media, dan masukan dari kelompok sipil dapat menjadi sumber informasi untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Namun, setiap laporan dan tuduhan tetap perlu diperiksa berdasarkan bukti. Mekanisme pengaduan, pengawasan internal, pemeriksaan independen, dan tindak lanjut yang terukur dibutuhkan agar persoalan yang dilaporkan tidak berhenti sebagai perdebatan di ruang publik.
Tantangan Pemerintahan Bukan Hanya Merumuskan Gagasan
Pernyataan Mahfud mengangkat persoalan yang lebih luas mengenai hubungan antara visi pemimpin, kinerja aparatur, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan.
Gagasan mengenai demokrasi, konstitusi, serta pengelolaan ekonomi nasional memerlukan penerjemahan ke dalam program yang jelas, pembagian tanggung jawab, indikator keberhasilan, dan evaluasi berkala.
Di sisi lain, penilaian terhadap kinerja pemerintahan perlu didasarkan pada data, pelaksanaan kebijakan, dan hasil yang dapat diukur. Kritik terhadap mekanisme pengawasan perlu ditempatkan sebagai bagian dari evaluasi tata kelola, bukan sebagai pengganti pemeriksaan faktual terhadap setiap persoalan yang dilaporkan.
Publik Berhak Mendapatkan Pemerintahan yang Akuntabel
Perdebatan mengenai pengawasan pemerintahan menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara. Pemimpin membutuhkan informasi yang dapat dipercaya, sementara masyarakat memerlukan saluran yang efektif untuk menyampaikan keluhan dan mengawasi kebijakan publik.
Karena itu, penguatan pengawasan, transparansi laporan, dan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat menjadi unsur penting dalam menjaga kepercayaan publik.
Pernyataan Mahfud MD tersebut membuka ruang diskusi mengenai bagaimana memastikan gagasan dan instruksi di tingkat pusat benar-benar diterapkan secara konsisten hingga ke lapangan.
Pada akhirnya, efektivitas pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan apa yang disampaikan pemimpin, tetapi juga dengan bagaimana kebijakan dijalankan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Catatan redaksi: Kutipan dan tanggal publikasi perlu dicocokkan dengan video asli di kanal Mahfud MD Official sebelum artikel diterbitkan.
