Bupati Siak Soroti Ketimpangan Fiskal, Setor Rp1 Triliun ke Pusat namun Infrastruktur Dinilai Belum Sebanding
SOROTAN PUBLIK – Bupati Siak, Afni Zulkifli, menyuarakan kritik tajam terkait ketimpangan hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah saat menghadiri rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Dalam forum tersebut, Afni mengungkapkan bahwa Kabupaten Siak setiap tahun menyetorkan sekitar Rp1 triliun kepada pemerintah pusat. Namun, menurutnya, kontribusi besar tersebut belum berbanding lurus dengan pembangunan infrastruktur yang diterima daerah.
“Setor sekitar Rp1 triliun, tetapi pembangunan jalan nasional yang diterima hanya sekitar satu kilometer. Kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan fiskal bagi daerah penghasil,” ungkap Afni dalam rapat tersebut.
Pernyataan itu langsung menarik perhatian karena menyentuh isu yang selama ini menjadi keluhan sejumlah pemerintah daerah, yakni distribusi anggaran pembangunan yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kontribusi ekonomi masing-masing wilayah.
Afni menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya bukan semata-mata untuk kepentingan Kabupaten Siak, melainkan mewakili keresahan banyak daerah penghasil yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara namun masih menghadapi berbagai keterbatasan pembangunan.
Menurutnya, pemerintah daerah saat ini dihadapkan pada beban yang semakin besar, mulai dari pembiayaan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, hingga kewajiban pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang terus meningkat setiap tahun.
“Kebutuhan daerah terus bertambah, sementara ruang fiskal semakin terbatas. Karena itu, perlu ada evaluasi terhadap skema pembagian anggaran agar pembangunan dapat berjalan lebih merata dan berkeadilan,” ujarnya.
Dalam rapat yang sama, sejumlah kepala daerah lainnya juga menyampaikan persoalan serupa terkait dana transfer dan dana bagi hasil yang dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan riil pembangunan di daerah.
Isu tersebut kembali memunculkan diskusi mengenai keseimbangan hubungan keuangan antara pusat dan daerah, terutama bagi wilayah yang menjadi penyumbang signifikan terhadap pendapatan negara melalui sektor sumber daya alam maupun sektor ekonomi strategis lainnya.
Pengamat kebijakan publik menilai bahwa keadilan fiskal merupakan salah satu fondasi penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional diharapkan memperoleh dukungan pembangunan yang proporsional sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.
Di sisi lain, pemerintah pusat selama ini menerapkan berbagai instrumen transfer fiskal yang bertujuan menjaga pemerataan pembangunan nasional, termasuk bagi daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal lebih rendah.
Meski demikian, suara kritis dari para kepala daerah menunjukkan bahwa evaluasi terhadap efektivitas distribusi anggaran dan pembangunan masih menjadi agenda penting dalam memperkuat hubungan pusat dan daerah.
Pernyataan Afni Zulkifli pun menjadi sorotan karena mencerminkan semakin kuatnya aspirasi daerah untuk memperoleh porsi pembangunan yang dianggap lebih adil dan sebanding dengan kontribusi yang diberikan kepada negara.
