DPR Soroti Wacana Redefinisi Korupsi yang Dikaitkan dengan Investasi, Luhut Beri Klarifikasi: Kerugian Negara Tetap Dipertahankan
SOROTAN PUBLIK — JAKARTA — Perdebatan mengenai pemberantasan korupsi dan kepastian hukum bagi dunia usaha kembali menjadi perhatian publik. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menjadi sorotan setelah menyampaikan pandangan mengenai penyempurnaan definisi dan pembuktian tindak pidana korupsi, yang dikaitkan dengan kepastian hukum serta kelancaran aktivitas bisnis, termasuk investasi badan usaha milik negara dan Danantara.
Gagasan tersebut menuai kritik dari sejumlah anggota DPR RI. Mereka khawatir perubahan pendekatan hukum yang tidak dirancang secara cermat dapat mempersempit ruang penindakan terhadap penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara.
Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, menyatakan penolakannya terhadap gagasan menghilangkan unsur kerugian negara dari tindak pidana korupsi. Ia memperingatkan bahwa langkah tersebut berpotensi membuka celah bagi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dan kekuasaan publik.
Senada dengan itu, anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menilai unsur kerugian negara tetap penting untuk memastikan penyalahgunaan kewenangan yang berdampak pada keuangan negara dapat diproses sesuai ketentuan hukum.
Sikap kritis tersebut memperlihatkan adanya kekhawatiran bahwa kepastian hukum untuk kepentingan bisnis tidak boleh mengorbankan akuntabilitas pengelolaan uang dan aset milik negara.
Kepastian Investasi Jangan Menjadi Alasan Melemahkan Pengawasan
Dunia usaha memang membutuhkan kepastian hukum. Keputusan bisnis yang diambil secara profesional, berdasarkan prosedur yang benar, dan dengan iktikad baik semestinya dapat dibedakan dari tindakan yang mengandung penyuapan, penyalahgunaan kewenangan, atau perbuatan melawan hukum.
Namun, persoalan mendasarnya adalah bagaimana memastikan pembedaan tersebut dilakukan secara objektif tanpa menciptakan perlindungan yang dapat disalahgunakan.
Setiap kebijakan yang menyangkut pengelolaan dana publik harus mempertimbangkan dua kepentingan sekaligus: memberikan ruang bagi keputusan bisnis yang sah dan memastikan penyimpangan yang merugikan negara tetap dapat ditindak.
Apabila aturan terlalu kabur, pengambil keputusan dapat menghadapi ketidakpastian hukum. Sebaliknya, apabila perubahan aturan justru mempersempit pertanggungjawaban atas penyalahgunaan kekuasaan, kepentingan masyarakat berisiko dirugikan.
Karena itu, pembenahan hukum antikorupsi harus didasarkan pada kajian terbuka, rumusan pasal yang jelas, mekanisme pengawasan yang kuat, serta jaminan bahwa setiap penyimpangan dapat diperiksa secara independen.
Luhut dan DEN Berikan Penjelasan
Menanggapi polemik yang berkembang, DEN menyampaikan klarifikasi pada 21 Oktober 2026. Lembaga tersebut menegaskan bahwa rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bukan untuk menghapus unsur kerugian keuangan negara dari rumusan tindak pidana korupsi.
Menurut penjelasan DEN, Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, beserta ketentuan terkait dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP, tetap dipertahankan. Fokus rekomendasi diarahkan pada penyempurnaan mekanisme pembuktian agar lebih jelas, objektif, dan konsisten.
DEN juga mengusulkan perluasan jangkauan pemberantasan korupsi melalui pengaturan sejumlah tindak pidana yang tercantum dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi atau United Nations Convention against Corruption (UNCAC), tetapi belum sepenuhnya diakomodasi dalam hukum nasional.
Dengan demikian, polemik ini perlu dibedakan menjadi dua persoalan: pernyataan awal yang memicu kekhawatiran publik dan penjelasan resmi DEN mengenai substansi rekomendasinya.
Klarifikasi tersebut penting agar masyarakat tidak menyimpulkan bahwa pemerintah atau DEN telah menetapkan penghapusan kerugian negara sebagai unsur tindak pidana korupsi.
DPR dan Pemerintah Perlu Membuka Kajian kepada Publik
Terlepas dari perbedaan pandangan tersebut, pembahasan mengenai perubahan aturan antikorupsi perlu dilakukan secara transparan. Masyarakat berhak mengetahui dasar kajian, rumusan perubahan yang diusulkan, serta dampaknya terhadap penindakan korupsi dan pengelolaan kekayaan negara.
Apabila tujuan utamanya adalah memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha, pemerintah perlu menjelaskan mekanisme yang dapat membedakan kerugian bisnis yang wajar dari kerugian yang timbul akibat tindakan melawan hukum.
Perlindungan bagi keputusan bisnis yang sah tidak semestinya berubah menjadi kekebalan hukum. Demikian pula, penegakan hukum tidak boleh dilakukan secara serampangan terhadap keputusan yang diambil dengan iktikad baik dan sesuai prosedur.
DPR, pemerintah, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil perlu menguji setiap usulan berdasarkan substansi hukumnya, bukan sekadar kepentingan politik atau pernyataan yang berkembang di media sosial.
Uang Negara Tetap Harus Dipertanggungjawabkan
Pada akhirnya, kepastian hukum dan pemberantasan korupsi bukan dua tujuan yang harus dipertentangkan. Keduanya justru perlu berjalan beriringan agar investasi dapat berkembang tanpa mengurangi tanggung jawab atas pengelolaan uang dan aset negara.
Publik perlu memastikan bahwa setiap penyempurnaan aturan benar-benar memperkuat penegakan hukum, bukan menciptakan celah baru bagi penyalahgunaan kewenangan.
Perdebatan mengenai rekomendasi DEN karena itu harus dikawal melalui dokumen resmi, pembahasan terbuka, dan pengawasan masyarakat. Sebelum rancangan perubahan hukum dipastikan substansinya, penting bagi semua pihak untuk membedakan kritik terhadap gagasan awal, klarifikasi resmi, dan keputusan hukum yang benar-benar telah ditetapkan.
Sebab, kepastian hukum bagi investasi harus berjalan bersama akuntabilitas. Kepercayaan publik akan sulit terjaga apabila pengelolaan kekayaan negara tidak disertai transparansi dan pertanggungjawaban yang kuat.
