Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud Setujui Tuntutan Mahasiswa, Ajudan yang Diduga Intimidasi Bakal Ditarik
SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR — Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, menyatakan menyetujui tuntutan mahasiswa terkait pencopotan ajudannya yang diduga melakukan intimidasi terhadap mahasiswa. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadapi demonstrasi Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Rabu (21/10/2026).
Dalam pertemuan dengan massa aksi, Rudy menyatakan ajudan yang dipersoalkan akan ditarik dari tugasnya dan dikembalikan ke satuan asal. Ia juga bersedia menandatangani surat sebagai tindak lanjut atas tuntutan yang disampaikan mahasiswa.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu respons pemerintah provinsi terhadap aspirasi yang dibawa GERAM dalam aksi unjuk rasa tersebut.
Mahasiswa Soroti Berbagai Persoalan di Kaltim
Aksi GERAM tidak hanya berfokus pada persoalan dugaan intimidasi oleh ajudan gubernur. Mahasiswa juga menyampaikan sejumlah tuntutan terkait berbagai persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah.
Beberapa isu yang disorot meliputi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), antrean bahan bakar minyak (BBM), pemadaman listrik bergilir, kewenangan pengelolaan pertambangan, hingga evaluasi program Gratispol.
Berbagai persoalan tersebut menjadi bagian dari aspirasi mahasiswa yang meminta pemerintah provinsi memberikan perhatian dan tindak lanjut yang jelas.
Rudy Mas’ud Berjanji Menindaklanjuti Aspirasi
Menanggapi tuntutan tersebut, Rudy Mas’ud menyatakan pemerintah provinsi terbuka terhadap aspirasi mahasiswa.
Ia juga menyampaikan komitmen untuk mengomunikasikan berbagai persoalan yang disampaikan dalam demonstrasi kepada pihak-pihak terkait.
Respons tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk menindaklanjuti tuntutan mahasiswa, baik mengenai persoalan ajudan maupun berbagai isu pelayanan publik dan kebijakan daerah.
Meski demikian, tindak lanjut atas setiap tuntutan tetap perlu dipantau agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan serta langkah konkret yang diambil pemerintah.
Pengawasan Publik Menjadi Bagian Penting
Demonstrasi GERAM memperlihatkan peran mahasiswa dalam menyampaikan kritik dan mengawasi jalannya pemerintahan daerah.
Persoalan karhutla, ketersediaan BBM, pasokan listrik, tata kelola pertambangan, dan pelaksanaan program pemerintah merupakan isu yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Karena itu, keterbukaan pemerintah dalam menerima aspirasi perlu diikuti dengan tindak lanjut yang terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Informasi mengenai perkembangan penarikan ajudan dan penyelesaian tuntutan lainnya masih perlu dipantau berdasarkan keterangan resmi pemerintah provinsi serta pihak-pihak terkait.
Sumber informasi: Koran Kaltim.
