Panglima TNI Agus Subiyanto Tegaskan Penanganan OPM di Papua Tak Cukup dengan Pendekatan Militer
JAKARTA — Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan penanganan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua dilakukan melalui pendekatan keamanan sekaligus operasi teritorial. Menurutnya, penyelesaian persoalan Papua tidak dapat hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi membutuhkan kolaborasi berbagai pihak.
Pernyataan tersebut disampaikan Agus saat menanggapi protes pimpinan OPM terkait penggunaan pesawat Super Tucano dalam operasi militer di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.
Agus menyebut OPM sebagai kelompok separatis dan menegaskan bahwa negara tetap harus menangani aktivitas kelompok tersebut melalui pendekatan keamanan. Namun, ia menekankan bahwa pendekatan keamanan perlu berjalan bersama upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“OPM ini kan separatis, harus ditumpas. Tidak boleh ada separatis di negara kita,” kata Agus saat ditemui di Jakarta, Minggu (27/9/2026).
Meski demikian, Agus menegaskan penyelesaian persoalan Papua tidak dapat dibebankan hanya kepada TNI.
Menurutnya, diperlukan kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, kementerian/lembaga dan berbagai unsur lainnya agar penanganan Papua tidak semata-mata berorientasi pada aspek keamanan.
“Penyelesaian Papua itu harus kolaborasi, tidak hanya TNI. Kalau konotasinya hanya TNI, nanti kekerasan,” ujar Agus.
Operasi Keamanan Berjalan Bersama Pendekatan Teritorial
Agus menjelaskan TNI juga menjalankan operasi teritorial untuk membantu masyarakat Papua sekaligus mendukung percepatan pembangunan.
Sejumlah kegiatan yang dilakukan antara lain pembangunan gereja, penyediaan sumur bor untuk kebutuhan air bersih, perbaikan sekolah, pelayanan kesehatan, hingga penugasan prajurit untuk mengajar di wilayah terpencil.
Menurut Agus, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya membantu percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua.
Pendekatan kolaboratif tersebut sebelumnya juga ditegaskan Agus pada 20 September 2026. Ia menyebut luas wilayah Papua dan kondisi geografis yang banyak terdiri atas pegunungan membuat penanganan persoalan di wilayah tersebut membutuhkan kerja sama lintas lembaga.
TPNPB-OPM Protes Penggunaan Super Tucano
Pernyataan Agus disampaikan setelah pimpinan OPM Kodap III Ndugama-Derakma Egianus Kogoya bersama Komandan Operasi Mayor Belia Kogeya memprotes penggunaan pesawat Super Tucano dalam operasi militer di Kabupaten Nduga.
Menurut pemberitaan ANTARA dan Liputan6, pihak TPNPB-OPM mengklaim serangan bom dan tembakan dari pesawat tersebut menyebabkan enam anggotanya terluka. Mereka juga meminta penghentian penggunaan pesawat tempur, helikopter dan drone di wilayah konflik karena menilai aktivitas tersebut berpotensi berdampak terhadap masyarakat sipil. Klaim tersebut merupakan pernyataan dari pihak TPNPB-OPM dan belum menjadi kesimpulan independen mengenai seluruh dampak operasi tersebut.
Di sisi lain, situasi keamanan di Nduga memang masih menjadi perhatian. Pada 21 September 2026, ANTARA melaporkan terjadinya kontak senjata antara Satgas Koops TNI Habema dan TPNPB-OPM Kodap III Ndugama-Derakma di Kabupaten Nduga.
TNI Klaim Perkembangan Operasi
Dalam perkembangan terpisah pada 27 September 2026, Panglima TNI juga menyampaikan bahwa operasi penindakan terhadap kelompok OPM di Papua telah menghasilkan penyitaan delapan pucuk senjata berdasarkan laporan Pangkogabwilhan.
Agus mengatakan salah satu senjata tersebut merupakan jenis SS1 V1 yang sebelumnya direbut OPM dari satuan TNI. Namun, ia belum merinci identitas pihak yang terkait maupun lokasi pengamanan seluruh senjata tersebut.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan keamanan di sejumlah wilayah Papua masih berlangsung, sementara pemerintah dan TNI juga menekankan pentingnya pembangunan serta pelayanan masyarakat.
Keamanan dan Kesejahteraan Berjalan Bersamaan
Pernyataan Panglima TNI memperlihatkan dua pendekatan yang berjalan bersamaan dalam penanganan persoalan Papua: menjaga keamanan dari aktivitas kelompok bersenjata dan memperkuat pembangunan serta pelayanan masyarakat.
Pendekatan tersebut menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelesaian persoalan Papua. Pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, air bersih dan pelayanan publik menjadi bagian dari upaya memperkuat kesejahteraan masyarakat di wilayah yang memiliki tantangan geografis dan keamanan.
Di sisi lain, setiap operasi keamanan di wilayah konflik tetap membutuhkan perhatian terhadap keselamatan masyarakat sipil serta kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.
Dengan demikian, persoalan Papua tidak hanya menyangkut operasi keamanan, tetapi juga pembangunan, pelayanan publik, dialog sosial, serta kerja sama lintas lembaga.
Panglima TNI menegaskan bahwa penyelesaian Papua membutuhkan kolaborasi agar pendekatan yang dilakukan tidak semata-mata dipandang sebagai persoalan militer.
Keamanan diperlukan untuk menjaga masyarakat, sementara pembangunan dan kesejahteraan diperlukan untuk membangun masa depan Papua.
