Prabowo Bentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, Pencegahan Karhutla Jadi Prioritas
JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar diskusi bersama sejumlah akademisi dan pakar untuk membahas pengelolaan ekosistem gambut serta strategi pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pertemuan tersebut berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026). Presiden mendengarkan langsung masukan dari para ahli mengenai berbagai persoalan yang berkaitan dengan ekosistem gambut dan upaya mencegah kebakaran berulang.
Dalam pertemuan itu, sejumlah aspek dibahas, mulai dari penanganan ketika kebakaran terjadi, menjaga kelembapan gambut, mempertahankan fungsi ekosistem, hingga pemanfaatan lahan gambut secara tepat dan berkelanjutan.
Diskusi tersebut kemudian menghasilkan keputusan Presiden Prabowo untuk membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).
Badan tersebut akan mengedepankan pendekatan pencegahan dengan melibatkan dukungan para ilmuwan dan profesional. Penguatan riset, pemetaan wilayah, sistem deteksi dini, serta pemantauan titik panas menjadi bagian dari pendekatan yang akan dikembangkan.
Pembentukan BPGMN diarahkan untuk memperkuat pengelolaan gambut dan mangrove secara lebih terpadu. Pendekatan berbasis ilmu pengetahuan diharapkan dapat membantu pemerintah memahami karakteristik ekosistem sekaligus menentukan langkah pencegahan yang lebih tepat.
Selain teknologi dan riset, pendekatan berbasis desa juga menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan karhutla.
Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gambut memiliki posisi strategis karena berada dekat dengan wilayah yang berpotensi terdampak kebakaran. Keterlibatan masyarakat diharapkan dapat memperkuat pemantauan sekaligus mempercepat respons ketika muncul indikasi kebakaran.
Sistem deteksi dini menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian dalam pendekatan tersebut. Dengan pemetaan dan pemantauan titik panas yang lebih kuat, potensi kebakaran diharapkan dapat diketahui lebih cepat sehingga langkah penanganan dapat segera dilakukan.
Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya mendengarkan pandangan para ahli dalam menangani persoalan lingkungan yang kompleks. Pertemuan dengan akademisi dan profesional menjadi ruang untuk mempertemukan pengetahuan ilmiah dengan pengalaman di lapangan.
Pengelolaan gambut tidak hanya berkaitan dengan penanganan kebakaran setelah terjadi, tetapi juga bagaimana menjaga kondisi ekosistem agar tetap mampu mempertahankan kelembapannya dan mencegah munculnya kondisi yang mudah terbakar.
Karena itu, pembentukan BPGMN diharapkan dapat memperkuat pendekatan pencegahan sekaligus mendorong pengelolaan gambut dan mangrove secara lebih menyeluruh.
Kolaborasi antara pemerintah, ilmuwan, profesional, teknologi, dan masyarakat di tingkat desa menjadi salah satu kunci dalam upaya tersebut.
Dengan pendekatan yang menggabungkan riset, pemetaan, deteksi dini, serta keterlibatan masyarakat, pemerintah berharap persoalan kebakaran hutan dan lahan, khususnya di kawasan gambut, dapat ditangani secara lebih sistematis dan tidak terus berulang.
Langkah tersebut juga menempatkan perlindungan ekosistem sebagai bagian penting dari strategi penanganan karhutla, sehingga upaya menjaga gambut dan mangrove dapat berjalan beriringan dengan kepentingan masyarakat serta pemanfaatan lahan yang tepat.
Pembentukan BPGMN menjadi langkah baru pemerintah dalam memperkuat tata kelola ekosistem gambut dan mangrove di tingkat nasional, dengan menempatkan pencegahan, ilmu pengetahuan, teknologi, serta partisipasi masyarakat sebagai bagian dari strategi pengelolaannya.
